KPK Terbitkan Sprindik Baru Kasus Dishub Bandung Smart City
Terdapat sejumlah anggota dewan yang menerima anggaran dari APBD perubahan
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG----KPK telah menerbitkan surat perintah dimulai penyidikan (sprindik) baru terkait kasus pengadaan CCTV dan internet service provider di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung dalam program Bandung Smart City. Penyidikan dilakukan terhadap sejumlah anggota DPRD Kota Bandung.
"Sebagaimana kemarin dalam tuntutan yang kami sampaikan ada sprindik baru terkait penerima atensi dewan anggota legislatif," ujar Jaksa KPK Tony Indra seusai sidang putusan terdakwa PT Marktel Budi Santika di Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (20/3/2024).
Dalam dokumen dakwaan dan fakta persidangan, ia menuturkan terdapat sejumlah anggota dewan yang menerima anggaran dari APBD perubahan. Proses penyidikan tersebut saat ini tengah berjalan. "Proses penyidikan berjalan," katanya.
Tony Indra menyebut beberapa anggota legislatif yang diduga menerima dana tersebut yaitu Riantono, Achmad Nugraha dan Yudi Cahyadi. Termasuk eks Sekda Kota Bandung Ema Sumarna yang akan diperiksa terkait kewenangan sebagai tim anggaran pemerintah daerah.
"Yang kemarin di fakta persidangan ada anggota legislatif menerima terkait APBD perubahan Riantono, Riana, Yudi Cahyadi, Achmad Nugraha," kata dia.
Dalam kasus tersebut, beberapa orang telah divonis hukuman penjara. Mereka yaitu eks Wali Kota Bandung Yana Mulyana dijatuhi hukuman penjara empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Eks Kadishub Kota Bandung Dadang Darmawan divonis penjara empat tahun dan denda Rp 200 juta. Eks Sekdishub Kota Bandung Khairur Rijal dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta.
Penyuap dari kalangan swasta Sony Setiadi Direktur CIFO divonis satu tahun dan enam bulan serta denda Rp 100 juta. Petinggi PT SMA Benny dan Andreas Guntoro divonis dua tahun penjara dan denda Rp 100 juta. Terbaru, Direktur Komersil PT Marktel Budi Santika divonis penjara 1 tahun dan enam bulan serta denda Rp 100 juta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika