Kepala Intelijen Militer Israel Mengundurkan Diri, Netanyahu Didesak Ikuti Langkah Serupa

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, menyerukan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk segera mundur dan melepas jabatannya. Desakan ini muncul menyusul pengunduran diri kepala Intelijen Militer atas kegagalannya dalam memprediksi serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Kepala Direktorat Intelijen Militer Israel, Mayor Jenderal Aharon Haliva, mengundurkan diri pada Senin pagi. Ia mengaku gagal dalam memprediksi serangan Hamas.

"Pengunduran diri Kepala Intelijen Militer dibenarkan dan terhormat. Akan lebih tepat bagi Perdana Menteri Netanyahu untuk melakukan hal serupa," tulis Lapid di akun media sosial X, dilansir dari Middle East Monitor pada Senin (22/4/2024).

Pada Ahad (21/4/2024), sebuah jajak pendapat menunjukkan bahwa dua pertiga orang Israel tidak percaya klaim Netanyahu yang menyebut negara mereka hampir mencapai kemenangan. Netanyahu mengeklaim kemenangan akan segera terjadi dalam perang yang sedang berlangsung di Gaza sejak lebih dari enam bulan terakhir, menurut Israel Channel 13.

Jajak pendapat juga menemukan bahwa 63 persen responden mendukung penyelenggaraan pemilihan awal. Sementara itu, 33 persen lebih suka mengadakan pemungutan suara sesuai jadwal pada Oktober 2026.

Israel telah menghantam Jalur Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu, yang menurut Tel Aviv menewaskan hampir 1.200 orang di pihaknya. Namun, sejak itu, Haaretz memberitakan bahwa faktanya helikopter dan tank tentara Israel telah membunuh lebih banyak warga sipil dan tentara mereka sendiri sebanyak 1.139 orang, namun mengeklaim korban dibunuh oleh Hamas.

Setidaknya, 34.151 warga Palestina telah terbunuh, mayoritas perempuan dan anak-anak. Sementara itu, lebih dari 77 ribu lainnya terluka di tengah kehancuran massal dan kurangnya pasokan makanan dan obat-obatan yang parah.

Serangan Israel telah mendorong 85 persen penduduk Gaza menjadi pengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan yang akut. Sementara itu, 60 persen infrastruktur di Gaza telah rusak atau hancur, menurut PBB.

Israel dianggap telah melakukan genosida menurut putusan Mahkamah Internasional (ICJ) pada Januari lalu. ICJ juga mengeluarkan putusan sementara yang memerintahkan Israel untuk menghentikan tindakan genosida dan mengambil langkah-langkah untuk menjamin bahwa bantuan kemanusiaan diberikan kepada warga sipil di Gaza.

Ikuti Whatsapp Channel Republika