Pengamat: Gelora Ditengarai Jadi Ganjalan PKS Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin mendengar isu bahwa di internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum bersepakat terkait keputusan koalisi atau oposisi dari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Di samping itu, mereka memang mendapatkan ganjalan dari Partai Gelora.

Partai Gelora merupakan partai politik pecahan yang dipimpin oleh mantan elite-elite PKS. Beberapa di antaranya adalah Anis Matta, Fahri Hamzah, dan Mahfudz Siddiq.

"Apalagi Gelora sudah berdiri di samping Prabowo-Gibran sejak awal, entah apalah deal-nya nanti antara Prabowo, Gelora, dengan PKS, jika memang PKS akan masuk pemerintahan," ujar Ujang saat dihubungi, Senin (29/4/2024).

Adanya Partai Gelora yang menjadi ganjalan tersebut, bukan tidak mungkin PKS akan mengambil sikap sebagai oposisi dari pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebab pemerintahan periode 2024-2029 tetap membutuhkan pihak yang melakukan pengawasan.

"Kalau saya sendiri berpendapat, sebaiknya PKS tetap di oposisi. Jika PKS dengan PDIP menjadi oposisi, maka lumayan berisik untuk mengawal pemerintah masa depan. Narasi oposisi akan kencang," ujar Ujang.

Sekretaris Jenderal PKS, Aboe Bakar Al Habsyi berharap partainya didatangi presiden terpilih Prabowo Subianto untuk diajak bergabung ke koalisi pemerintahan mendatang, tidak hanya Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Nasdem.

"Permasalahannya adalah kita ingin kebersamaan setelah NasDem dan PKB didatangi, mungkin juga PKS pasti akan didatangi, kita berharap gitu toh," kata Aboe saat ditemui di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu (27/4/2024).

Menurut dia, internal partai akan memutuskan sikap PKS akan berada di dalam atau luar lingkaran pemerintah. Selain keputusan internal, PKS juga berharap rencana itu disambut baik pemilik koalisi besar, yakni Prabowo.

"Ya kita dialoglah, masa main masuk aja, kayak diterima aja," kata Aboe.

Ikuti Whatsapp Channel Republika