Kantor DPD PDIP Sumut tak Pasang Foto Presiden, Ini Respons Jokowi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak mempersoalkan mengenai penurunan foto dirinya di Kantor DPD PDIP Sumatra Utara. Menurut dia, hal itu bukan masalah besar.

"Ahh foto aja. Yaaa foto aja," kata Jokowi di Pasar Baru Karawang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (8/5/2024).

Viral di media sosial, Kantor DPD PDIP Sumatra Utara yang tak memasang foto Presiden Jokowi di dinding. Dalam foto yang beredar, hanya terdapat foto Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin yang berada di sebelah kanan lambang Garuda Pancasila yang tergantung di dinding.

Dalam foto tersebut juga terdapat Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi. Edy sebagai pejawat diketahui tengah mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur dari DPD PDIP Sumatera Utara.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menanggapi viralnya penurunan foto Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor DPD PDIP Sumatra Utara. Dia menjelaskan, tak ada instruksi dari DPP PDIP ihwal penurunan foto tersebut.

"Tidak ada arahan dari DPP PDI Perjuangan. Karena Presiden saat ini adalah Pak Jokowi dan Wakil Presiden adalah Pak KH Ma'ruf Amin yang dihormati oleh PDI Perjuangan," ujar Hasto kepada wartawan di Kantor Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Barikade '98, Jakarta, Selasa (7/5/2024).

Kendati demikian, ia tak menampik adanya bentuk ekspresi dari sejumlah DPD PDIP di daerah-daerah lain yang mencopot foto Jokowi. Sebab, Jokowi sebagai presiden seharusnya menjalankan amanat dan tanggung jawabnya sesuai konstitusi.

"Ya kami mendapat informasi bahwa itu (pencopotan foto Jokowi) terjadi di banyak wilayah, yang dilakukan sebagai respons bahwa seorang presiden itu sumpah setianya menjalankan konstitusi dan undang-undang dengan selurus-lurusnya," ujar Hasto.

"Ketika prinsip-prinsip itu dilanggar dan tidak memberikan keteladanan maka muncul berbagai respons," katanya menegaskan.

Pada Selasa (7/5/2024), calon presiden (capres) pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024, Ganjar Pranowo menegaskan sikapnya untuk berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, sikap tersebut juga merupakan bentuk penghormatan kepada pasangan calon nomor urut 2 yang keluar sebagai pemenang kontestasi.

"Ini sebagai sebuah penghormatan saya kepada pemenang dan menunjukkan sikap kepada publik, kami tidak di pemerintahan," ujar Ganjar kepada wartawan di Kantor Dewan Pimpinan Nasional Barikade '98, Jakarta, Selasa (7/5/2024).

Semantara itu, posisi PDIP terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran akan diputuskan dalam rapat kerja nasional (Rakernas) pada 24 sampai 26 Mei mendatang. Ganjar pun yakin partai berlambang kepala banteng itu akan mengambil sikap yang sama dengannya.

"Partai nanti tentu akan memutuskan pada saat di rakernas nanti dan itulah pendidikan politik yang mesti kita berikan kepada masyarakat. Bahwa dalam sebuah kontestasi tidak hanya sekedar berebut kursi dan dibagi-bagi, tetapi ada value, ada program," ujar Ganjar.

Sementara itu, wakil presiden terpilih, Gibran beri respons terkait sikap yang dinyatakan oleh Ganjar yang menyatakan akan berdiri di luar pemerintahan. Ditemui di Balai Kota Solo, ia hanya merespon santai ketika ditanya soal kabar tersebut.

Namun, ia tetap meminta Ganjar mengawal proses berlangsungnya roda pemerintahan meski menjadi oposisi. "Oh ya? Deklarasi? Yaudah nggak papa. Tetap ya mohon dikawal dari luar lah ya," kata Gibran Selasa (7/5/2024).

Ikuti Whatsapp Channel Republika