Legislator Prihatin Penurunan Angka Prevalensi Stunting Masih Rendah
Angka prevalensi stunting hanya turun 0,1 persen dari 21,6 persen.
ANTARA FOTO/Andri Saputra
Petugas kesehatan mengukur lingkar kepala balita saat pelayanan Posyandu, (ilustrasi).
Rep: Febrianto Adi Saputro Red: Gita Amanda
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menanggapi pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menyebut angka prevalensi stunting hanya turun 0,1 persen dari 21,6 persen pada 2022 menjadi 21,5 persen pada 2023. Kurniasih mengaku prihatin rendahnya penurunan angka prevalensi stunting.
Baca Juga
Namun menurutnya masih ada waktu semua pihak untuk bekerja keras menurunkan angka stunting sesuai target di 14 persen asalkan semua pihak melakukan evaluasi program dan bekerja keras demi mencapai target.
Menurut Kurniasih, idealnya guna mencapai target tersebut, setiap tahun angka prevalensi stunting bisa turun 3,5 persen setiap tahun. Politikus PKS itu juga menyoroti bertambahnya anggaran penurunan stunting yang dibebankan ke 17 kementerian/lembaga dan juga oleh pemerintah daerah ternyata tidak ekuivalen dengan capaian penurunan stunting tahun 2022-2023. Padahal pandemi Covid-19 juga sudah bisa dilewati dan fokus program penurunan stunting bisa dikebut.
"Penurunan stunting ternyata tidak dibarengi dengan keseriusan pencegahan stunting sejak dini. Penurunan yang hanya 0,1 persen itu disebabkan angka penurunan stunting 1,2 juta orang sementara yang bertambah juga 1,2 juta, hanya selisih ratusan ribu. Artinya angka penurunan tidak dibarengi dengan pencegahan sehingga angka kenaikannya juga tinggi," ucap Kurniasih dalam keterangannya, Kamis (9/5/2024).
Diketahui pada tahun 2022 telah dialokasikan dana sebesar Rp 44,8 triliun, terdiri dari alokasi yang masuk ke 17 Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah termasuk melalui DAK Fisik dan DAK nonfisik. Sementara alokasi anggaran stunting pada 2023 sebesar Rp 46,56 triliun untuk kementerian/lembaga, DAK Fisik dan DAK nonfisik.
"Maka perlu dievaluasi karena program penurunan stunting ini melibatkan banyak kementerian/lembaga serta Pemerintah Daerah sehingga ini kerja besar kita bersama termasuk bersama kita di DPR," ungkapnya.
Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta II ini menambahkan saat ini Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin efektif berjalan hingga Oktober 2024. Sementara target prevalensi stunting 14 persen belum tercapai. Ia berharap di sisa waktu ini ada keseriusan lebih untuk menggenjot penurunan angka stunting secara nasional.
"Kita percaya untuk mewujudkan generasi Indonesia Emas harus dimulai dari bebasnya anak-anak dari stunting, harapannya program ini bisa dievaluasi dengan semangat yang sama di pemerintahan selanjutnya yakni menurunkan angka stunting anak-anak Indonesia serendah mungkin agar kita bisa berdaya saing dari sisi kualitas SDM," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel RepublikaBACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler