Wapres Sebut Empat Strategi Pengembangan Industri Perbankan Syariah
Wapres minta produk dan layanan perbankan syariah tunjukkan keunikan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyebut ada empat strategi untuk mengembangkan industri perbankan syariah agar jauh lebih besar ke depannya.
Pertama, dengan meningkatkan ketahanan dan daya saing industri perbankan syariah. "Kualitas tata kelola dan manajemen risiko untuk membangun ketahanan industri perbankan syariah nasional harus diprioritaskan," kata Wapres saat memberi sambutan pada acara "Silaturahmi Perkumpulan Bank Syariah Indonesia (Asbisindo)" di Kantor Pusat Bank Syariah Indonesia (BSI), Jakarta, Senin (13/5/2024).
Wapres meminta inovasi produk dan layanan perbankan syariah yang menonjolkan keunikan dan diferensiasi dikembangkan, sehingga masyarakat merasakan manfaat dan keunggulannya. "Jajaki peluang konsolidasi antarunit usaha syariah untuk penguatan daya saing dan kontribusi yang lebih signifikan," ucap Wapres.
Kedua, ia meminta adanya peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) perbankan syariah serta akselerasi digitalisasi perbankan syariah.
Wapres menilai SDM dan teknologi merupakan sebagian prasyarat mutlak bagi penguatan industri perbankan syariah. Untuk itu, kata dia, percepat implementasi digitalisasi dalam proses bisnis serta terus adaptif dengan perkembangan teknologi.
"Peningkatan kapasitas dan kualitas mesti mencakup semua level SDM, mulai dari teknis dan operasional, manajerial hingga pengawas perbankan syariah," kata dia.
Selanjutnya ketiga, tingkatkan kontribusi perbankan syariah dalam perekonomian nasional.
Wapres mengharapkan adanya peningkatan akses pembiayaan syariah bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) guna mendorong terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
"Kembangkan inovasi produk dan layanan syariah sesuai karakteristik dan kebutuhan pelaku UMKM," ucapnya.
Selain itu, kata Wapres, tingkatkan peran dan kontribusi pembiayaan proyek berkelanjutan antara lain dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) syariah.
Terakhir, perkuat sinergi dan kolaborasi peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah. Wapres menekankan perbankan syariah dapat menjadi penggerak sinergi dan kolaborasi aktif di sektor industri halal dan keuangan sosial syariah.
Oleh karena itu, perlu dukungan implementasi pengembangan perbankan syariah nasional, sesuai dengan panduan peta jalan yang disediakan lembaga otoritas keuangan. "Selain itu, dibutuhkan strategi komunikasi publik yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan guna mempercepat peningkatan literasi maupun inklusi," kata Wapres.