Soal Polemik Nasab Habaib, Rais Aam NU: Hati-Hati, Itu Pola Wahabi
Rais Aam NU mengajak warga NU berhati-hati sikapi polemik nasab.
REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA — Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Miftakhul Achyar turut angkat bicara menyoal polemik nasab habaib Indonesia.
Kiai Miftah, begitu ia akrab disapa, mengatakan, padahal isu yang gaduh ini cuma diembuskan segelintir orang. Masalah ini sudah bukan soal dzurriyah Ba'alawi melawan dzurriyah Wali Songo, melainkan arahnya sudah ke jamaah NU.
"Gangguan sudah sudah nyata, bukan dzon lagi, tapi jelas dialamatkan kepada NU dan bertubi-tubi. Hati-hati, itu pola Wahabi," ujar Kiai Miftah.
Kiai Miftah kembali mengingatkan NU itu memuliakan orang bukan karena nasab atau garis keturunan, suku, etnis tetapi keilmuan, kebaikan, dan ketakwaan seseorang.
Lebih lanjut dia mengingatkan perlunya jamaah dan pengurus organisasi besar seperti NU untuk tertib dalam komando kepemimpinan dan peraturan organisasi.
"Berbagai isu dan polemik yang bisa melemahkan organisasi harus diwaspadai dan disikapi dengan cara tertib dan taat pada jalur komando serta arahan sikap dari pimpinan tertinggi organisasi, dalam hal ini PBNU," kata Rais Aam dalam Haul Muassis NU di Gresik, Jawa Timur, Ahad (26/5/2024).
Kiai Miftah yang juga pengasuh PP Miftachussunnah, Kedungtarukan Surabaya, ini menegaskan bahwa organisasi yang besar tapi tidak tertib itu bisa dilumpuhkan oleh organisasi kecil yang tertib.
"NU itu besar, bahkan yang terbesar di dunia, tapi NU yang besar itu tidak ada artinya kalau tidak tertib atau patuh dalam kepemimpinan dan peraturan," katanya.
Karena itu, jamaah dan pengurus NU hendaknya bijak menyikapi fenomena 'kebesaran' NU itu dengan mengembalikan kepada peraturan organisasi seperti AD/ART, Perkum NU, dan tertib dalam komando kepemimpinan.
"Organisasi sebesar NU itu sudah pasti memutuskan dengan musyawarah lengkap syuriah-tanfidziyah dan kembali pada aturan main yang ada," ucapnya.
Sementara itu, Ketua PCNU Jombang KH. Fahmi Amrullah Hadzik menambahkan pentingnya pola berorganisasi yang merujuk pada muassis atau pendiri NU.
"Jadi, mengurus NU itu jangan karena jadi pengurus atau tidak, tapi mengurus NU itu karena takdzim kepada muassis NU. Bisa saja kita berbeda dengan pengurus NU, tapi jangan fokus pada orang atau oknum, tapi kepada NU dan para muassis. Kita lihat Hadratussyeikh KHM Hasyim Asy'ari," kata Gus Fahmi yang juga Dewan Pengasuh PP Tebuireng Jombang, dan mewakili Plt Ketua PWNU Jatim KH Abdul Hakim.
Dia menambahkan kepemimpinan dalam organisasi juga harus menyatukan, bukan menyeragamkan. "Kalau seragam itu tidak mungkin karena pasti beda, tapi bagaimana menyatukan dalam kebersamaan atau kepentingan bersama," katanya.