Alasan Dhony Mundur dari Wakil Ketua IKN: Tanggung Jawab, Belum Bisa Berbuat Banyak

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Wakil Kepala Otorita IKN (OIKN) Dhony Rahajoe akhirnya buka suara tentang alasan mundur dari jabatan di IKN. Ia menyatakan pengunduran diri itu merupakan bentuk tanggung jawab dia kepada publik atas keterbatasannya dalam menjalankan amanat yang dipercayakan kepadanya.

Pernyataan itu disampaikan Dhony merespons pertanyaan publik terkait keputusannya untuk mundur menjelang upacara 17 Agustus 2024 di IKN. “Pengunduran diri ini sebagai bentuk tanggung jawab saya kepada publik atas keterbatasan sebagai Wakil Kepala Otorita yang belum bisa berbuat banyak untuk IKN, sejalan dengan semangat dan tujuan pembangunan IKN yaitu membangun sejarah baru dan peradaban baru,” kata dia melalui pesan singkat kepada Antara di Jakarta, Selasa.

Ia mengakui bahwa keputusannya untuk mundur apalagi menjelang upacara HUT ke-79 RI di Nusantara telah menimbulkan pertanyaan publik dan memunculkan berbagai spekulasi yang kontraproduktif. Namun, Dhony menyatakan bahwa keputusan yang sangat berat ini terpaksa harus ia ambil dalam rangka mendukung semangat transformasi dalam pembangunan IKN.

“Saya meyakini negara ini selalu baik baik saja. Semua yang ruwet harus bisa diurai, dan yang lamban harus bisa dipercepat,” ujar dia.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada Senin (3/6) mengumumkan pengunduran diri Kepala OIKN Bambang Susantono dan Wakil OIKN Dhony Rahajoe. Pratikno mengaku tidak mengetahui alasan pengunduran diri keduanya.

Menindaklanjuti pengunduran diri tersebut, telah terbit Keputusan Presiden (Keppres) yang mengangkat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai Plt Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni sebagai Plt Wakil Kepala Otorita IKN. Presiden Joko Widodo meminta Basuki dan Raja Juli menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya.

Ada tekanan

Ketua Umum DPP Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) Trubus Rahardiansyah mengatakan terdapat tekanan besar yang diduga kuat menjadi alasan utama mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono dan Wakil Otorita IKN Dhonny Rahajoe.

Trubus menilai mundurnya Bambang dan Dhonny juga mengindikasikan pembangunan IKN penuh dengan masalah, mulai dari isu tanah adat, pembebasan lahan, hingga tersendatnya gaji pegawai di Otorita IKN. 

"Tidak ada pilihan lain ya mundur, dari atas ditekan, dari bawah juga ditekan, dari internal sendiri juga dalam tekanan," ujar Trubus saat dihubungi Republika di Jakarta, Selasa (4/6/2024). 

Trubus menyampaikan kemungkinan kedua Bambang dan Dhony dimundurkan karena tidak mampu mencapai target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Trubus menyampaikan pemerintah sangat berambisi untuk meresmikan IKN pada 17 Agustus 2024. 

Realitanya, sambung Trubus, infrastruktur di IKN hingga saat ini belum memadai. Trubus memahami keputusan mundur Bambang dan Dhonny dari Otorita IKN. Trubus menyampaikan Ototita IKN memikul beban berat dalam merampungkan proyek IKN. 

"Ada kegamangan, mau tidak mau harus dilakukan, karena secara fisik kita sudah tidak punya Ibu Kota, Jakarta sudah jadi DKJ sementara IKN belum jadi, tapi kalau pindah ke sana ruwet karena infrastruktur belum memadai," ucap Trubus. 

Trubus menyampaikan proyek IKN juga akan menjadi pekerja rumah bagi presiden terpilih, Prabowo Subianto. Meski harus melanjutkan IKN, Trubus menyampaikan Prabowo juga harus memprioritaskan sejumlah program saat kampanye seperti makan siang gratis. 

"Kalau lihat APBN 2024 untuk IKN itu Rp 26,5 triliun, tapi Prabowo dalam berbagai kesempatan program kerjanya hanya katakan Rp 16 triliun, artinya ada penurunan Rp 10 triliun dari APBN sekarang, dengan alasan IKN sudah berjalan, jadi tidak perlu anggaran besar," kata Trubus.

Ikuti Whatsapp Channel Republika