Nasib PPP Jeblok di Pemilu 2024, Desakan Kader Ka'bah, dan Video Viral Pidato Mardiono

REPUBLIKA.CO.ID, Upaya hukum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengajukan gugatan atas hasil Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi sejauh ini juga tidak membuahkan hasil. Sepertinya sudah tidak ada jalan lain bagi wakil-wakil PPP bisa masuk DPR RI untuk masa tugas 2024-2029.

Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Mardiono pada akhir Mei lalu menanggapi MK yang tidak menemukan adanya upaya pengurangan suara PPP di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS). Ia kecewa dengan putusan lembaga yudikatif tersebut.

"Saya kecewa bahwa Mahkamah Konstitusi tidak melakukan pemeriksaan secara komprehensif. Sehingga bisa memberikan rasa keadilan terhadap rakyat yang telah mengamanatkan hak konstitusinya sebagai kedaulatan kepada Partai Pesatuan Pembangunan," ujar Mardiono di Kantor DPP PPP, Jakarta, Rabu (22/5/2024).

Dalam penghitungan internal, PPP mendapatkan 6.343.868 suara pada pemilihan umum (Pemilu) 2024. Namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) lewat penghitungannya memutuskan partainya memperoleh 5.858.907 suara.

Padahal, awalnya PPP berharap MK menjadi gerbang yang membuktikan adanya pengalihan suara partainya ke partai lain di sejumlah daerah. Namun, MK justru tak melanjutkan proses pembuktian PPP sebagai pemohon.

"Sebagai Plt Ketua Umum saya akan pertanggungjawabkan. Saya akan terus berjuang melalui jalur konstitusi, hukum, dan politik untuk memperjuangkan semua aspirasi masyarakat yang telah diberikan kepada PPP," ujar Mardiono.

"Kepada seluruh kader PPP saya meminta untuk tetap teguh dan turut mengawal perjuangan yang belum selesai ini, dan kita akan terus berjuang mengamankan suara rakyat, suara umat," sambungnya.

Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari menilai upaya PPP untuk mencapai ambang batas parlemen sebesar 4 persen agar bisa masuk Senayan tidak dapat tercapai. Menurut dia, itu merupakan konsekuensi dari MK yang tidak dapat menerima sejumlah permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2024 yang diajukan oleh partai tersebut.

Hasyim menyatakan tidak ingat perkara PPP mana saja yang tidak dapat diterima oleh majelis hakim MK. Namun, ia menyoroti salah satu perkara yang paling menonjol.

“Yang paling menonjol di Jawa Barat tadi ada 19 kabupaten/kota di Jawa Barat dan oleh Mahkamah dinyatakan, seingat saya tadi ya, tidak bisa lanjut ke pemeriksaan pembuktian,” ujar Hasyim belum lama ini.

Inilah kali pertama PPP sejak Pemilu 1977 gagal menempatkan wakilnya di DPR RI. PPP yang merupakan fusi dari empat partai Islam, yakni Partai NU, Perti, PSII, dan Parmusi, kini harus konsolidasi menggalang kekuatan jika ingin mengembalikan martabatnya sebagai partai "nasional".

Pada zaman Orde Baru, Partai Persatuan Pembangunan atau PPP pernah menjadi seteru sengit Golkar, yang menguasai secara dominan hampir di seluruh level legislatif, terutama di DPR. Meski secara nasional PPP selalu kalah telak, partai yang kala itu berlambang bintang itu masih mampu mencetak kemenangan prestisius di provinsi yang selalu menjadi ajang persaingan sengit Golkar dan PPP.

Pada Pemilu 1977, misalnya, PPP menang di D.I. Aceh dan DKI Jakarta. Kemenangan yang sungguh fenomenal mengingat kala itu Golkar, yang menyebut dirinya bukan partai, tapi menjalankan sepenuhnya fungsi partai, didukung tiga pilar yang begitu kuat: ABRI, birokrasi, dan Golkar. 

Sebelum Reformasi 1998, secara nasional, perolehan suara PPP dari pemilu ke pemilu memang selalu di posisi kedua di bawah Golkar, dengan selisih yang sangat timpang. Bahkan, akumulasi kursi PPP plus PDI di DPR dan MPR tidak mampu mengimbangi dominasi Golkar, namun setidaknya, selama rezim Orde Baru, PPP tetap eksis dan kiprah para politikusnya mampu mewarnai dinamika politik yang sejatinya monolitik itu. 

Pada Pemilu 1999 yang diikuti 48 partai, yang disebut banyak kalangan sebagai salah satu pemilu paling demokratis di negeri ini, PPP masih tetap eksis dan berada di posisi keempat, dengan meraih 11.329.905 suara dan menempatkan 59 wakilnya di DPR.

Dalam perjalanan pemilu-pemilu selanjutanya, perolehan suara PPP fluktuatif. Konflik internal, hingga dua ketua umumnya (Suryadharma Ali dan M. Romahurmuziy) tersandung kasus korupsi, telah mencoreng nama partai dan menggerus perolehan suara PPP.

Puncaknya, pada Pemilu 2024, perolehan suara partai berlambang Kakbah ini hanya 3,87 persen atau 5.878.777 suara. Karena di bawah ambang batas minimal parlemen 4 persen, PPP gagal mengirimkan wakilnya ke DPR RI.

Keputusan PPP ikut mendukung capres-cawapres usungan PDIP Ganjar Pranowo-Mahfud Md., dianggap sebagai kesalahan strategi. Pilihan dukungan ini diperkirakan ikut memerosotkan suara PPP.

Keputusan elite PPP bergabung ke capres nomor urut 3 itu belakangan tidak sepenuhnya diamini kader dan simpatisan akar rumput. Banyak di antara mereka memilih mendukung Capres-Caapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (nomor urut 1) dan Prabowo-Gibran (nomor urut 2).

Perolehan suara Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024 yang hanya 16,47 persen mengonfirmasi bahwa banyak pemilih tradisional PDIP dan PPP malah memberikan dukungan ke capres-cawapres lain dan bisa jadi mereka juga memilih partai lain yang mendukung Anies-Muhaimin dan Prabowo-Gibran.

Sejumlah kader DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DKI Jakarta prihatin atas nasib partai berlambang Ka’bah itu untuk pertama kalinya dalam sejarah gagal menempatkan kader di DPR RI alias tidak masuk parlemen. Sejumlah kader dan mantan pengurus DPW PPP DKI Jakarta itu menamakan diri Front Kader Ka'bah Bersatu (FKKB).

Beberapa di antaranya adalah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2014–2019 dari Fraksi PPP Ichwan Zayadi, anggota DPRD DKI 2009–2019 Fraksi PPP Belly Bilalusalam, dan Muchbari.

"FKKB menyatakan keprihatinan yang mendalam atas hasil yang diperoleh PPP dalam Pemilu 2024 ini dan Putusan MK yang menolak gugatan PPP, kemudian berimplikasi terhadap perolehan suara nasional PPP kurang dari 4 persen sehingga tidak lolos ambang batas parlemen DPR RI," kata Ketua FKKB, Ichwan Zayadi kepada wartawan di sebuah kafe di Jakarta Selatan, Kamis (23/5/2024) lalu.

Ichwan menyebut, perolehan suara PPP dalam Pemilu 2024 ini adalah yang terburuk sepanjang sejarah. Pasalnya, ini kali pertama PPP gagal masuk parlemen sejak partai berideologi Islam itu didirikan pada 5 Januari 1973.

Menurut dia, hasil buruk itu merupakan buah dari buruknya tata kelola partai di bawah kepemimpin Plt Ketua Umum PPP Mardiono. Dia menilai Mardiono banyak salah langkah, tidak piawai dan tidak punya kapasitas dalam memimpin partai menghadapi pemilu.

Salah satu kesalah Mardiono adalah membawa PPP mendukung pasangan capres-cawapres Ganjar-Mahfud saat konstituen partai lebih condong ke pasangan Anies-Muhaimin. Kesalahan lainnya karena Mardiono tak bisa menggerakkan mesin partai untuk pemenangan Pileg DPR 2024.

Karena itu, ujar Ichwan, FKKB meminta pertanggungjawaban Mardiono. Mereka mendesak Mardiono mundur dari jabatan plt ketua umum sesegera mungkin.

"FKKB mendesak kepada Mardiono untuk mundur/meletakkan jabatan Plt. Ketum PPP sebagai wujud tanggung jawab moral atas kegagalan dan buruknya pengelolaan partai di bawah kepemimpinannya," kata Ichwan.

Video viral

Belakangan beredar viral di media sosial potongan video pidato Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono saat membuka rapimnas PPP. Dalam video itu, Mardiono terlihat emosi dan enggan disalahkan atas kegagalan partai yang dipimpinan di Pemilu 2024.

Juru bicara Mardiono, Imam Priyono menyayangkan beredarnya potongan video itu. “Benar, video itu potongan pidato pada pembukaan rapimnas dalam konteks arahan tertutup Plt Ketua Umum kepada seluruh peserta Rapimnas IX," kata juru bicara Mardiono, Imam Priyono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (12/6/2024).

Cuplikan video berdurasi kurang dari satu menit tersebut, dimana Plt Ketum PPP mempertanyakan di mana letak kegagalannya dalam Pemilu 2024. Priyono menyayangkan video arahan tertutup tersebut dipotong dengan tidak bertanggung jawab, dan menghilangkan konteks keseluruhan sambutan dari Mardiono.

"Lebih disayangkan lagi, karena diedarkan di media sosial dan media massa, sehingga berpotensi memperkeruh suasana dan mengganggu citra partai," katanya.

Dia menjelaskan konteks pidato utuh dari Mardiono dalam arahan tertutup ialah berkontemplasi bersama dan tidak saling menyalahkan usai Pemilu 2024. Menurut dia, pada pidato penutupan rapimnas dengan penuh kerendahan hati, Mardiono justru meminta maaf atas nama pribadi dan sebagai Ketua Umum bahwa hasil Pileg 2024 belum sesuai ekspektasi.

"Mardiono mengajak semua bersatu untuk menang besar di pilkada dan meraih kejayaan di Pileg 2029," katanya menegaskan.

PPP, kata dia, akan terus berjuang baik melalui jalur hukum maupun jalur politik secara konstitusional, atas perbedaan penghitungan suara versi KPU dan PPP, yang belum mendapat keadilan di Mahkamah Konstitusi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika