Selain Tajikistan, Empat Negara Muslim Ini Ternyata Praktikkan Larangan Jilbab

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Tajikistan resmi melarang penggunaan hijab untuk Muslimah pada 19 Juni 2024 lalu. Pelarangan tersebut seiring dengan disahkannya undang-undang baru yang mengatur pakaian Islami dan perayaan Idul Fitri oleh parlemen negara itu.

RUU yang disetujui oleh majelis tinggi parlemen itu, Majlisi Milli, pada 19 Juni, muncul setelah bertahun-tahun diberlakukannya tindakan keras tidak resmi terhadap hijab di negara mayoritas Muslim tersebut.

Pelarangan jilbab ternyata juga diberlakukan oleh beberapa negara berpenduduk Muslim eks jajahan Uni Soviet. Meski larangan tersebut tak berlaku umum, pemerintah negara-negara tersebut menerapkan aturan 'bebas jilbab' bagi para pelajar di sekolah. 

Berikut empat negara yang melarang jilbab di sekolah bagi para pelajar yang dirangkum Republika dari berbagai sumber.

Kazakhtan dan Azarbeijan..

1.Kazakhtan

Dilansir dari DW, Pemerintah Kazakhtan menerapkan larangan mengenakan jilbab di lembaga-lembaga pendidikan. Penerapan larangan tersebut telah memicu perdebatan sengit di negara tersebut.

“Persyaratan seragam sekolah melarang pemakaian jilbab, karena atribut, simbol, elemen apa pun dalam satu atau lain cara menyiratkan propaganda dogma yang terkait. Menjamin kesetaraan semua agama di depan hukum, prinsip-prinsip sekularisme melakukan tidak mengizinkan keuntungan dari agama apa pun,” demikian bunyi pernyataan di bagian “Untuk warga negara” di situs web pemerintah Kazakh, tertanggal 16 Oktober.

Pernyataan itu juga melarang hijab bagi guru sekolah. Namun ditegaskan larangan tersebut tidak berlaku di luar sekolah.

Menurut angka resmi, hampir 70% penduduk Kazakhstan menganut agama Islam. Namun baik pendukung maupun penentang larangan tersebut dengan cepat bersikap atas larangan itu. Para pendukung menekankan bahwa Kazakhstan adalah negara sekuler. Oleh karena itu sebaiknya menghindari pengistimewaan terhadap agama tertentu. Namun para penentangnya percaya bahwa pembatasan tersebut melanggar prinsip kebebasan hati nurani. Mereka pun telah memprotes larangan tersebut.

Menteri Pendidikan Kazakhstan Gani Beisembayev membenarkan bahwa di wilayah Atyrau saja, sebanyak 150 anak perempuan putus sekolah sejak awal September karena larangan tersebut. Sementara, di wilayah Turkestan, dua pria dilaporkan memukuli seorang direktur sekolah setempat karena dia menolak mengizinkan anak perempuan berhijab menghadiri kelas.

2. Azerbaijan

Larangan tidak resmi yang diberlakukan Azerbaijan terhadap penutup kepala bagi anak perempuan di sekolah umum memicu perdebatan yang semakin emosional mengenai bagaimana budaya Azeri menyelaraskan keyakinan Muslim Syiah yang muncul kembali dengan praktik sekuler era Soviet, lapor Eurosianet.

Islam semakin populer di Azerbaijan sejak runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Meskipun tidak ada statistik resmi yang tersedia, sebuah organisasi non-pemerintah (LSM) lokal, Peace and Democracy Institute, memperkirakan pada tahun 2010 bahwa sekitar 7 persen penduduk negara tersebut populasi sekitar 9 juta orang aktif mengamalkan Islam.

Tanda-tanda kebangkitan Islam adalah hal yang lumrah. Banyak perusahaan besar dan LSM, misalnya, kini memiliki ruangan khusus di kantornya dimana jamaah dapat melaksanakan shalat pada jam kerja. Selain itu, perempuan yang mengenakan penutup kepala tradisional, atau jilbab – seringkali dengan desain yang modis dan menarik perhatian – terlihat di seluruh ibu kota Baku.

Saat ini tidak ada undang-undang yang melarang penggunaan jilbab, atau mengatur apa yang boleh atau tidak boleh dikenakan oleh perempuan Azerbaijan. Konstitusi Azerbaijan memberikan hak atas kebebasan beragama. Untuk menegakkan larangan jilbab secara de facto di sekolah, Kementerian Pendidikan mengutip Undang-undang Pendidikan yang menetapkan bahwa siswa sekolah negeri mengenakan seragam.

Pemerintah tidak menunjukkan keinginan untuk merevisi kebijakan tersebut. “Kami semua Muslim dan di luar sekolah semua orang bebas mengenakan apa pun yang mereka inginkan,” Menteri Pendidikan Mardanov mengatakan pada konferensi pers tanggal 14 Desember.

Meskipun larangan secara de facto tidak berlaku bagi guru sekolah dan mahasiswa, beberapa aktivis masyarakat sipil berpendapat bahwa mahasiswa yang mengenakan jilbab masih menghadapi masalah. Pakaian tersebut, misalnya, tidak boleh dicantumkan dalam foto untuk kartu identitas atau paspor.

Kosovo... 

3. Kosovo

Pemerintah Kosovo juga menerapkan larangan hijab di sekolah. Dilansir dari clsnluo.com, aturan tersebut ada dalam peraturan administrasi Kementerian Pendidikan. 

Alasan formal atas keputusan ini termasuk kepatuhan terhadap Konstitusi tahun 2008, yang menyatakan Kosovo sebagai negara unilateral.

Dewan Komunitas Islam Kosovo telah meminta Kementerian Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi, untuk menghapus larangan memakai simbol agama di sekolah menengah setelah foto tanda larangan hijab di pintu masuk sebuah sekolah menengah di Gjakova/Djakovica menuai kritik.

“Prinsip agama tidak merusak atau menimbulkan risiko bagi masyarakat. Sebaliknya mereka mendidik, mengajar dan memuliakan,” tambah pernyataan itu, meminta kementerian untuk menghapus pasal dalam kode etik dan tindakan disipliner untuk sekolah menengah.

Kyrgystan..

4. Kyrgystan

Kyrgystan telah melarang jilbab di sekolah-sekolah untuk melindungi anak-anak dari pengaruh agama, kata seorang pejabat pendidikan dilansir Reuters.

Langkah yang diambil pada 2010 tersebut, kata Kementerian, diperlukan untuk memastikan lingkungan pembelajaran sekuler dan membatasi pengaruh gerakan ekstremis.

Ombudsman hak asasi manusia, Tursunbek Akun, dan lainnya memperingatkan larangan tersebut bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama yang dijamin berdasarkan Konstitusi negara tersebut. Menurut Kementerian, larangan tersebut diberlakukan untuk “menekan fenomena agama dan ekstremis.” Sekolah juga telah diinstruksikan untuk memantau siswanya untuk mencari bukti adanya "pengaruh ekstremisme agama" dan mengawasi kehadiran siswa yang tidak mengikuti pelajaran Jumat karena alasan agama, atau yang diketahui sering mengunjungi masjid, menurut kantor berita Kyrgyzstan, AKIpress.

“Kami adalah negara sekuler,” kata pejabat Kementerian Pendidikan Damira Kudaibergenova pada tanggal 3 Maret. “Anak-anak menjadi sasaran serangan besar-besaran dan kami akan melindungi mereka.”

Pada 2023, parlemen di bekas republik Soviet yang berpenduduk sekitar 7 juta jiwa telah meluncurkan rancangan undang-undang yang akan melarang perempuan mengenakan niqab dan melarang laki-laki menumbuhkan janggut panjang untuk menjaga keamanan publik, lapor rferl.

RUU tersebut, yang dirilis untuk diskusi publik pada tanggal 14 November, menyatakan bahwa langkah-langkah tersebut diperlukan agar wajah masyarakat dapat terlihat dan individu dapat diidentifikasi.

Rancangan undang-undang tersebut akan mengenakan denda 22 dolar AS atau 30 jam pelayanan masyarakat bagi pelanggar, sementara pelanggar berulang akan menghadapi denda 44 dolar AS atau 40 jam pelayanan masyarakat. RUU tersebut tidak merinci berapa panjang janggut yang dianggap dapat diterima secara hukum berdasarkan undang-undang tersebut, sehingga tampaknya membuat penilaian seperti itu menjadi sangat subyektif.

Ikuti Whatsapp Channel Republika