Soal Rekayasa Keuangan, Kimia Farma: Hasil Investigasi Paling Cepat Agustus
Ada sejumlah faktor utama yang menyebabkan Kimia Farma merugi cukup dalam.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Kimia Farma mengalami kerugian sebesar Rp 1,82 triliun pada 2023. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Kimia Farma Lina Sari menyampaikan sejumlah faktor utama yang menyebabkan perusahaan merugi cukup dalam.
"Salah satu penyebab utama kerugian yang signifikan pada 2023 itu disebabkan masalah operasional karena inefisisensi pabrik," ujar Lina saat paparan publik tahunan Kimia Farma di Gedung IHLI-Bio Farma Group, Jakarta Timur, Selasa (25/6/2024).
Lina menyebut pabrik Kimia Farma memiliki kapasitas yang besar namun utilisasinya sangat rendah. Faktor lainnya, komposisi produk yang didominasi produk bermargin rendah.
Lina juga mengatakan persoalan dugaan integritas penyediaan data atau rekayasa keuangan anak usaha, PT Kimia Farma Apotek (KFA) juga berkontribusi atas kerugian perusahaan. Namun, Lina belum bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai kasus tersebut.
"Proses audit investigasi terhadap dugaan integritas penyediaan data di anak sampai hari ini masih progres. Kemungkinan paling cepat hasilnya bisa kita dapatkan awal Agustus," ucap Lina.
Lina menyampaikan hasil audit investigasi akan memberikan gambaran jelas mengenai dugaan rekayasan keuangan yang terjadi pada KFA. Untuk itu, lanjut Lina, manajemen masih menunggu hasil proses audit investigasi tersebut.
"Untuk apa yang terjadi di entitas anak usaha (KFA), kita belum bisa menyimpulkan apakah ada korupsi atau tidak karena prosesnya masih berlangsung, mari kita tunggu sampai proses audit selesai," sambung Lina.
Lina menambahkan dugaan rekayasa keuangan hingga anjloknya kinerja keuangan sepanjang 2023 menjadi pelajaran bagi direksi Kimia Farma. Lina menegaskan komitmen Kimia Farma untuk perbaikan ke depan.
"Kita akan fokus pada produk bermargin tinggi, rasionaliasi pabrik, untuk masalah finansial terkait beban keuangan cukup besar kami juga lakukan restrukturisasi yang dimonitor oleh Kementerian BUMN," kata Lina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika