Small Business Barometer Report: Wawasan dan Strategi untuk Berdayakan Usaha Kecil Indonesia Hadapi Tantangan Digital dan Finansial
Namun, 64% mengakui tidak mengetahui perangkat digital apa yang tepat untuk pengembangan dalam bisnisnya.
RUZKA REPUBLIKA -- Tujuh dari 10 usaha mikro dan kecil (UMK) yakin akan kemampuan mereka dalam memanfaatkan perangkat digital untuk meningkatkan operasional bisnis.
Namun, 64% mengakui tidak mengetahui perangkat digital apa yang tepat untuk pengembangan dalam bisnisnya.
Hampir 70% UMK mengakui pentingnya peran layanan seperti pelatihan keterampilan bisnis, pemasaran digital, dan keuangan. Namun, hanya sepertiga dari mereka yang telah mengakses layanan dukungan untuk bisnis mereka.
Mayoritas UMK belum pernah menggunakan kredit atau pinjaman dalam 12 bulan terakhir, dengan alasan utama: tidak membutuhkan kredit (62%), diikuti dengan ketidakmampuan membayar kredit (28%).
Baca Juga: Diskominfo Depok Gelar Pelatihan Peningkatan SDM Statistik Sektoral, Sukseskan Satu Data Kota Depok
Pada Kamis (27/06/2024) sebuah studi baru dari Mastercard Center for Inclusive Growth yang bekerja sama dengan Mercy Corps Indonesia dan 60 Decibels, Small Business Barometer Report diluncurkan. Laporan ini mengidentifikasi tiga tantangan utama yang menghambat pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Indonesia, yaitu kurangnya literasi digital, dukungan struktural yang kurang memadai, serta terbatasnya akses kredit.
Penelitian yang dilakukan oleh 60 Decibels ini memberikan pemahaman mendasar terkait kondisi yang dihadapi oleh usaha kecil di Indonesia, seperti kesulitan yang dialami, kebutuhan pendampingan, ketersediaan kredit, ambisi, dan pemahaman digital. Penelitian ini menggabungkan analisis yang juga sensitif terhadap isu-isu gender.
Usaha kecil sadar akan manfaat perangkat digital, tetapi tidak memiliki keterampilan untuk menggunakannya.
Baca Juga: Edukasi Pemilihan Cat, Avian Brands Gulirkan Kampanye Cat Tepat No Debat
Pemilik usaha kecil sangat antusias dan sadar akan manfaat perangkat digital. Dua pertiga UMK menggunakan perangkat digital, mencatat penggunaan platform e-commerce (46%) dan e-wallet atau bank digital (34%) yang tinggi. Sejumlah 81% dari para wirausaha tersebut menyadari pentingnya peran perangkat digital untuk pertumbuhan bisnis mereka di masa depan
Hal yang juga disadari oleh pelaku usaha kecil dan mikro. Hanya saja, mereka menghadapi tantangan yang berat, yaitu kurangnya literasi digital untuk menggunakan perangkat tersebut secara maksimal. Sebanyak 64% mengaku tidak mengetahui perangkat mana yang cocok untuk kebutuhan spesifik mereka.
Pemilik UMK menganggap rendahnya literasi digital (38%), keraguan akan teknologi yang perlu diadopsi (35%), dan biaya investasi teknologi terlalu tinggi (31%) sebagai isu paling mendesak yang menghambat pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan operasi bisnis mereka.
Baca Juga: DPRD Depok Setujui Dua Raperda Jadi Perda
Hal ini sejalan dengan temuan Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang menunjukkan bahwa skor indeks literasi digital Indonesia berada di angka 3,54 dari 5 pada 2022. Hal ini menunjukkan kesenjangan antara kesadaran akan kebutuhan perangkat digital dan kurangnya keterampilan yang dibutuhkan untuk menggunakannya secara efektif.
Layanan dukungan sangat penting bagi usaha kecil, namun hanya sepertiga dari mereka telah mengaksesnya
Meskipun 70% usaha kecil di Indonesia menganggap layanan dukungan seperti pelatihan pengembangan usaha, manajemen keuangan, keahlian digital, dan manajemen sumber daya manusia penting bagi pertumbuhan bisnis, mereka menghadapi tantangan besar dalam mengakses layanan tersebut.
Akses terhadap pelatihan keterampilan keuangan (89%), pelatihan pemasaran digital (88%), dan pelatihan usaha serta manajemen sumber daya manusia (89%) adalah bentuk dukungan terpenting yang paling diminati oleh para pelaku UMK Indonesia.
Akses terhadap pelatihan perangkat digital (86%) dan pendampingan (82%) juga tak kalah tinggi menarik minat pelaku UMK. Kendati demikian, dua pertiga pemilik usaha kecil tidak mengakses dukungan apapun dalam setahun belakangan, menegaskan pentingnya program atau intervensi yang didesain khusus untuk meningkatkan pertumbuhan dan ketangguhan usaha kecil di Indonesia.
Sebagian besar UMK mendapatkan layanan dukungan tersebut dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) (57%), lembaga pemerintahan (33%), dan lembaga keuangan formal (21%). Namun, 51% pelaku UMK lebih memilih lembaga pemerintah untuk mendapatkan dukungan, 47% dari teman atau keluarga, dan 23% melalui media sosial.
Baca Juga: PPDB Tahap II SMA/SMK di Depok Telah Berakhir, Berikut Cara Cek Pengumuman dan Jadwalnya
Hal ini mengindikasikan kurangnya informasi tentang ke mana mereka bisa mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk mengembangkan bisnis mereka.
Menghadapi tantangan ini, upaya bersama menjadi hal yang penting untuk menjembatani kesenjangan dukungan, memberdayakan UMK dengan sumber daya yang dibutuhkan, serta membangun lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan UMK yang berkelanjutan di lanskap ekonomi digital Indonesia yang terus berkembang.
Akses terbatas dan minat yang rendah terhadap kredit dan perangkat keuangan rendah
Baca Juga: Nakes Puskesmas di Depok Dilatih Konseling Menyusui
Dua pertiga UMK tidak mengakses kredit atau pinjaman dalam 12 bulan terakhir, dan 62% menyatakan tidak membutuhkan kredit, mencerminkan tren kemandirian finansial di kalangan UMK.
Hal ini selaras dengan data World Bank yang menunjukkan bahwa usaha-usaha di Indonesia lebih memilih pembiayaan mandiri melalui keuntungan.
Walaupun hampir separuh dari mereka yang mencari kredit melaporkan tidak ada hambatan untuk mengakses kredit, tantangan yang signifikan tetap ada, termasuk suku bunga yang tinggi (31%), kurangnya agunan (16%), dan kurangnya informasi (15%) menjadi rintangan utama.
Baca Juga: Gegara Main Judi Online, Janda Baru di Depok Meningkat Drastis
Kemudahan pengajuan (75%) menjadi alasan tertinggi pemilik UMK memilih sumber kredit dan pinjamannya.
Proporsi UMK yang tidak menemukan hambatan dalam mengakses kredit (34%) dan mampu mengaksesnya hampir sama banyaknya dengan UMK yang menyebutkan setidaknya satu hambatan dalam mengakses kredit (33%), membuktikan ketangguhan UMK.
Meskipun 51% mengatakan bahwa akses modal dan pelatihan merupakan dukungan yang mereka butuhkan, UMK merasa bahwa akses terhadap keterampilan manajemen keuangan (89%) lebih penting daripada akses permodalan (77%). Perangkat digital untuk manajemen keuangan adalah perangkat digital terpenting (34%) dan kedua terpenting (27%) yang diinginkan UMK untuk mendukung pertumbuhan usaha mereka.
Baca Juga: BPN Kota Depok: Waspada Modus Kejahatan Penerbitan Sertifikat Baru
Menutup kesenjangan gender melalui akses terhadap dukungan finansial
UMK yang dipimpin lelaki dan perempuan berada pada posisi yang cukup setara dalam mengakses layanan dukungan. Persentase UMK yang dipimpin lelaki (33%) dan perempuan (32%) yang mampu mengakses layanan dukungan hampir sama, dan UMK yang dipimpin perempuan melaporkan kinerja bisnis yang hampir setara dengan UMK yang dipimpin lelaki di berbagai indikator pengukuran.
Sebanyak 37% wirausaha perempuan mengajukan kredit, atau 10% lebih tinggi daripada wirausaha lelaki. Hal ini bisa jadi dampak dari inisiatif yang baru-baru ini digagas untuk meningkatkan akses kredit bagi para wirausaha perempuan.
Baca Juga: Dukung Dakwah, Mitra Tren Serahkan Modem Internet ke Radio Silahturahim
Sebagai contoh, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) telah menyalurkan pinjaman kepada 5,4 juta pengusaha mikro sejak 2017, dengan 95% di antaranya adalah perempuan.
Sejak 2017, Mastercard telah mendukung lebih dari 1,8 juta usaha kecil untuk mempercepat akses terhadap produk finansial dan solusi digital melalui pelatihan, pendampingan, serta konten edukasi yang mudah dipahami, melalui inisiatif pemberdayaan usaha kecil seperti Mastercard Strive dan Mastercard Academy 2.0.
Hal ini tercapai melalu kolaborasi dengan para pemangku kepentingan di sektor publik dan swasta, serta lembaga swadaya masyarakat.
Baca Juga: Cara Perum Bulog Menjawab Kebutuhan Pasar akan Beras Premium dan Kemudahan Akses Pangan
Maliki, Ph.D., Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Bappenas mengatakan: “Informasi yang diperoleh dari Barometer Report ini memberikan pemahaman komprehensif terkait situasi digitalisasi UMK saat ini.
Dengan menyoroti ragam tantangan yang dihadapi oleh UMK dan mengidentifikasi area-area peluang untuk program dukungan bagi UMK, laporan ini dapat membekali para pembuat kebijakan dengan perangkat yang diperlukan untuk menjalankan program yang tepat sasaran demi pertumbuhan usaha mikro dan kecil yang berkelanjutan di Indonesia.
Subhashini Chandran, Vice President, Social Impact, Asia Pacific, Mastercard Center for Inclusive Growth, menyatakan,.dengan menggunakan pendekatan mendengarkan (suara para pelaku UMK) secara mendalam, Small Business Barometer Report menyajikan analisis informasi yang dikumpulkan dari para usaha kecil di seluruh Indonesia, yang telah menyuarakan tentang apa yang mereka hadapi setiap hari serta yang mereka butuhkan untuk berkembang.
Baca Juga: Cara Perum Bulog Menjawab Kebutuhan Pasar akan Beras Premium dan Kemudahan Akses Pangan
"Mastercard Center for Inclusive Growth bertujuan memberikan informasi serta menginspirasi tindakan yang terfokus. Melalui laporan ini, Mastercard Strive terus berperan sebagai katalis penting bagi digitalisasi serta akses terhadap kredit dan pasar bagi usaha kecil di Indonesia," jelasnya.
Ade Soekadis, Executive Director Mercy Corps Indonesia, mengungkapkan,.wawasan ini menjembatani kesenjangan di antara pemangku kepentingan dan pemilik usaha kecil, serta menjadi sarana penting untuk memastikan UMKM menerima dukungan menyeluruh yang mereka butuhkan untuk berkembang.
"Melalui Strive, Mercy Corps Indonesia berkomitmen untuk memfasilitasi kolaborasi lebih lanjut agar UMKM dapat berkembang di lanskap bisnis Indonesia yang terus berkembang," terangnya.
Temuan dari riset ini memiliki potensi besar untuk memberdayakan usaha kecil di Indonesia. Para pemangku kepentingan di sektor publik dan swasta serta organisasi non profit dapat memanfaatkan laporan ini untuk merancang kebijakan yang inovatif, meningkatkan kualitas produk dan layanan, dan menciptakan berbagai program yang dapat meningkatkan kapasitas dan produktivitas.
Metodologi: Laporan ini mewawancarai 835 usaha kecil, terbagi secara merata di daerah perkotaan dan pedesaan, dari November 2023 hingga Januari 2024.
Laporan ini secara khusus menargetkan usaha mikro (didefinisikan sebagai usaha yang memiliki satu hingga empat karyawan) dan usaha kecil (didefinisikan sebagai usaha yang memiliki lima hingga 19 karyawan) di sektor makanan dan minuman, mode, kerajinan non-mebel, serta sektor yang berkaitan dengan pariwisata.
Baca Juga: Satlantas Polrestro Depok Kali Pertama Berhasil Sabet Penghargaan Juara 2 IRSMS se- Indonesia
Mengingat luas dan beragamnya segmen usaha kecil di Indonesia, laporan ini tidak mencakup usaha menengah dan usaha di luar keempat sub-sektor tersebut. (***)
Ikuti Whatsapp Channel Republika