Impor Israel ke Indonesia Dinilai Berseberangan dengan Fatwa MUI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, impor-ekspor Indonesia-Israel adalah sebuah pengkhianatan terhadap amanat pembukaan UUD 1945, dan terhadap cita-cita membela kemanusiaan yang adil dan beradab.

Sudarnoto menegaskan, aksi impor tersebut akan menyakiti dan mengecewakan rakyat serta bangsa Palestina karena mereka telah dinista, dibunuh dan dihancurkan oleh Israel dengan biaya yang antara lain diperoleh dari keuntungan impor-ekspor.

"Tindakan ini (impor-ekspor Indonesia-Israel) juga berseberangan dengan Fatwa MUI tentang keharaman produk Israel dan produk lain yang terafiliasi dengan Israel," ujar Prof Sudarnoto.

Sudarnoto menegaskan, seharusnya pemerintah tegas membela pembukaan UUD 1945 dan hentikan ekspor-impor dengan Israel. Harusnya Indonesia malu dengan sejumlah negara lain yang juga telah dengan tegas menolak produk Israel.

"Sekali lagi dengan hormat, saya minta perhatian pemerintah agar segera hentikan hubungan dengan Israel, termasuk ekspor-impor ini," ujarnya.

MUI mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina yang mewajibkan dukungan bagi negeri para nabi itu. Berdasarkan fatwa tersebut, mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina hukumnya wajib, sementara mendukung Israel hukumnya haram. MUI juga menegaskan, Muslim diharamkan membeli produk dari produsen yang secara nyata terafiliasi dan mendukung agresi Israel ke Palestina.

Sikap yang hipokrit...

Diketahui bahwa Indonesia masih impor produk dari Israel pada periode Januari - April 2024 senilai puluhan juta Dolar AS. Bahkan ada lonjakan tajam impor dari negara Zionis Israel ke Indonesia sebesar hampir 340 persen pada Januari-April 2024 dibanding tahun lalu pada bulan yang sama, hal ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

"Hubungan dagang RI (Republik Indonesia) dengan zionis Israel yang belakangan terkuak, menunjukkan ternyata diplomasi ekonomi kita tidak sejalan dengan diplomasi politik yang dibangun oleh Kementerian Luar Negeri yang kuat dan tegas terhadap zionis," kata Presidium Aqsa Working Group (AWG), Anshorullah kepada Republika, Selasa (2/7/2024)

Menurut Anshorullah, hal tersebut adalah standar ganda yang hipokrit. Mengutuk genosida oleh zionis Israel dan menuntut gencatan senjata di satu sisi, tetapi terus menjalin hubungan dagang dinilai sebagai ironi yang memalukan. Padahal Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan zionis Israel.

Anshorullah menambahkan, terlebih lagi, peningkatan perdagangan dengan zionis Israel terjadi di saat genosida di Gaza sedang berlangsung, menyedihkan. Negeri-negeri lain yang menuntut gencatan senjata, berusaha mengurangi bahkan memutus hubungan dagang dengan zionis Israel, Indonesia malah meningkat impornya. 

"Saya mendesak kepada pemerintah, khususnya Kementerian Koordinator Ekonomi, Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Perdagangan dan stakeholder terkait lainnya juga bisa mengambil langkah tegas seperti yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri," ujar Anshorullah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), yang ditelusuri Republika, urutan pertama produk impor Israel ke Indonesia pada periode Januari-April 2024 adalah alat permesinan dan mekanik (HS 84). Nilai impornya mencapai 24,52 juta Dolar AS. Angka ini melonjak drastis dari periode yang sama tahun lalu, yaitu 1,87 juta Dolar AS.

Tiga produk lain yang diimpor dari Israel dengan nilai terbesar adalah mesin dan peralatan elektronik (HS 85) senilai 1,24 juta Dolar AS (naik dari 942 ribu Dolar AS pada periode yang sama tahun lalu). Perkakas dari logam tak mulia (HS 82) senilai 1,22 juta Dolar AS (turun dari 1,78 juta dolar AS pada periode yang sama tahun lalu). Terakhir amunisi, senjata dan yang terkait dengannya (HS 93) senilai 8.047 dolar AS.

BPS mencatatkan ada lonjakan tajam impor dari negara Zionis Israel pada tahun ini. Jika periode Januari-April tahun 2024 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, terlihat ada peningkatan hampir 340 persen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika