Resmikan Program Perbaikan Rumah di Palmerah, Pj Heru Diteriaki Warga: KJP Belum Cair
Heru mengaku sudah menandatangani pencairan KJP.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meresmikan program perbaikan rumah dan konsolidasi tanah vertikal di Jalan Kemanggisan Pulo 1, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (3/7/2024). Dalam kunjungan itu, Heru sempat diteriaki warga perihal program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang belum cair.
Berdasarkan pantauan Republika, teriakan warga itu terdengar ketika Heru sedang melayani pertanyaan sejumlah wartawan usai melakukan peresmian program perbaikan rumah. Dalam momen itu, terdapat seorang ibu yang ikut bertanya kepada Heru perihal KJP yang belum cair.
"Pak, kapan KJP cair, Pak?" teriak warga itu kepada Heru.
Awalnya, Heru tak menanggapi teriakan warga itu. Namun, warga itu terus berteriak untuk menanyakan perihal KJP yang belum juga cair.
"Kapan KJP cair, Pak?" tanya warga itu.
Usai menjawab pertanyaan wartawan, Heru pun memberikan jawaban atas keluhan warga tersebut. Menurut dia, bantuan KJP sudah dicairkan.
"KJP sudah cair, sudah lama. Saya tanda tangani," kata Heru.
Warga yang berteriak itu mengaku bernama Juna. Ia mengeluhkan perihal KJP anaknya yang belum juga cair. Padahal, menurut dia, KJP seharusnya sudah cair pada Juni. Namun, berdasarkan informasi yang diterimanya, proses pencarian itu masih terkendala verifikasi.
"Soalnya gini, tanggal 8 (Juli) sudah masuk sekolah. Sedangkan anak-anak di kenaikan kelas itu kan ditanya sama gurunya 'dapet KJP enggak?' Terus KJP-nya buat beli apa? Lah ini aja KJP-nya udah tiga bulan belum keluar," ujar dia.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, pada tahap I gelombang pertama akan didistribusikan kepada 460.143 penerima KJP Plus. Sementara untuk pencarian KJP Plus tahap I gelombang kedua akan dilakukan verifikasi ulang kepada 130.101 calon penerima.
"Kami memohon maaf atas keterlambatan pencairan KJP di DKI Jakarta, karena harus memastikan anggaran bantuan sosial pada sektor pendidikan ini dapat diterima oleh masyarakat yang membutuhkan dan tepat sasaran," kata dia melalui siaran pers, Kamis (14/6/2024).