Erick Thohir: Pembangunan IKN untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan
Erick Thohir telah mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Ro44,24 triliun.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur sebagai upaya strategis pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.
"Kenapa pemerintah membangun IKN? Tidak lain, ya tadi menjaga pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan supaya ini (pembangunan) bisa lebih merata," kata Erick saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi VI DPR, di Jakarta, Rabu (10/7) malam.
Menurut dia, IKN direncanakan sebagai pusat administratif baru yang akan mengatasi ketimpangan pembangunan antarwilayah dan memperkuat infrastruktur nasional sehingga bisa berimbas pada pertumbuhan ekonomi.
Menurut Erick, IKN tidak hanya akan menjadi ikon modernisasi infrastruktur, tetapi juga akan memutus prinsip dan anggapan bahwa pembangunan hanya pada Jawa sentris.
Dia menegaskan bahwa selain di IKN, pemerintah berkomitmen untuk melakukan pembangunan yang tidak hanya berfokus kepada Jawa namun berbagai wilayah di Indonesia.
"Contoh jalan tol yang di Sumatera masak mau berhenti dibangun, masa hanya di Jawa saja. Ini bukan karena saya orang Lampung, orang Sumatera. Tapi keseimbangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi di Indonesia harus berlanjut di semua pulau," kata Erick.
Erick menambahkan bahwa pihaknya saat ini telah mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Ro44,24 triliun pada 2025, sebagai langkah strategis dalam mendukung pembangunan.
Usulan PMN yang telah disetujui Komisi VI DPR itu diharapkan tidak hanya akan mempercepat proyek-proyek infrastruktur, tetapi juga untuk memastikan kelancaran transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden terpilih Prabowo Subianto tanpa kebingungan.
"Hari ini PMN atau penugasan yang hampir mencakup 90 persen, PMN itu 90 persen itu penugasan. Nah, ini yang kita mau pastikan supaya ke depan dalam transisi pemerintahan tidak ada kebingungan," kata Erick.
Ikuti Whatsapp Channel Republika