Israel Terancam Didepak dari Keanggotaan PBB

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK – Sejumlah pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan agar Israel didepak dari badan dunia tersebut. Sejauh ini, Israel telah menghancurkan ratusan fasilitas PBB di Jalur Gaza.

Francesca Albanese, pelapor khusus PBB mengenai situasi hak asasi manusia di wilayah pendudukan Palestina, telah menyuarakan seruannya agar Israel didepak dari PBB pada Jumat (19/7/2024).

Ia mengunggah kembali seruan sebelumnya di media sosial untuk “mendepak” Israel oleh pelapor khusus PBB mengenai hak atas perumahan yang layak, Balakrishnan Rajagopal. Albanese mengatakan ini adalah “waktunya” untuk mengeluarkan Israel dari badan dunia tersebut.

Pelapor PBB untuk bidang perumahan, Balakrishnan Rajagopal, mengatakan pada Selasa bahwa saat ini adalah “waktu yang tepat” untuk mengambil tindakan ketika Israel melanjutkan “serangan kriminal” terhadap Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) di Gaza “tanpa konsekuensi apa pun”.

“Israel harus dicopot dari PBB, seperti yang dilakukan pada rezim apartheid Afrika Selatan”, kata Rajagopal dalam sebuah postingan di media sosial.

PBB pada Kamis mengecam juru bicara pemerintah Israel karena menyebut kepala UNRWA sebagai “simpatisan teroris”. Stephane Dujarric, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, mengatakan komentar David Mencer dari Israel “benar-benar berbahaya”.

Mencer membidik Kepala UNRWA Phillipe Lazzarini dalam pidatonya yang direkam pada hari Rabu, mengatakan bahwa lembaganya telah disusupi secara mendalam oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina.

“Sekarang jika PBB melakukan apa yang seharusnya dilakukan, maka Philippe Lazzarini seharusnya menjadi salah satu orang yang baik, namun kenyataannya tidak,” kata Mencer.

“Dia [Lazzarini] adalah salah satu orang jahat. Seorang simpatisan teroris. Seorang yang memungkinkan terjadinya pembunuhan terhadap orang Yahudi. Seorang pembohong."

Dujarric dari PBB menyebut retorika tersebut “tercela”, dan memperingatkan bahwa hal itu membahayakan keselamatan Lazzarini.

“Menggunakan bahasa yang menghasut yang dia gunakan untuk menggambarkan Tuan Lazzarini … di lingkungan yang sudah sangat bergejolak – sangat tercela dan benar-benar berbahaya,” kata Dujarric kepada Aljazirah. “Hal ini membahayakan pejabat senior PBB yang hanya fokus membantu warga sipil di Gaza. Untuk meringankan penderitaan mereka,” ujarnya.

Israel selama bertahun-tahun telah berkampanye melawan UNRWA, organisasi utama yang memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina di Jalur Gaza dan merawat pengungsi Palestina di negara-negara lain, dengan mengklaim bahwa mereka memiliki hubungan dengan “teroris” dan melobi untuk penutupannya.

Awal tahun ini, Israel menuduh badan tersebut mempekerjakan staf yang berpartisipasi dalam serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober terhadap Israel, sehingga mendorong lebih dari selusin donor internasional untuk menghentikan dukungan.

Sebuah tinjauan independen yang disahkan oleh PBB menemukan bahwa Israel tidak memberikan bukti yang dapat dipercaya atas tuduhannya dan sebagian besar donor telah mengembalikan dananya. Ada penyelidikan terpisah terhadap serangan bulan Oktober itu sendiri, yang dilakukan oleh Kantor Layanan Pengawasan Internal PBB.

Serangan Israel di Gaza seringkali menargetkan fasilitas UNRWA, menewaskan 197 anggota stafnya dan menyerang 70 persen sekolahnya, menurut organisasi tersebut. “Semua aturan perang telah dilanggar di Gaza”, dengan setidaknya delapan sekolah menampung pengungsi Palestina yang diserang oleh Israel dalam 10 hari terakhir, kata Lazzarini.

Setidaknya 25 orang tewas dalam serangan di sekolah terakhir yang diserang, sekolah al-Razi di kamp pengungsi Nuseirat pusat, menurut pejabat Palestina.

Sekjen PBB Guterres telah memperingatkan bahwa “tidak ada alternatif selain UNRWA” di Gaza, dan menyebutnya sebagai “jalur penyelamat yang penting” bagi para pengungsi Palestina.

Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan sedikitnya 38.794 orang tewas dan 89.364 luka-luka dalam perang Israel di wilayah kantong tersebut. Korban tewas di Israel akibat serangan yang dipimpin Hamas pada bulan Oktober diperkirakan mencapai 1.139 orang, dengan puluhan orang masih ditawan di Gaza.

Sejumlah upaya mengeluarkan Israel sempat dilakukan sebelumnya. Antara tahun 1980 dan 1988, beberapa negara melakukan upaya untuk mengeluarkan Israel dari Majelis Umum PBB. Misalnya, komite kredensial pada 1985 menerima surat yang ditandatangani oleh 34 negara Muslim dan Uni Soviet. Upaya ini tak berhasil.

Sementara pada tahun 1973, resolusi Majelis Umum tentang Apartheid "Mengecam khususnya aliansi jahat antara kolonialisme Portugis, Apartheid dan Zionisme. Pernyataan ini digunakan kembali dalam pembukaan resolusi 3379. Resolusi itu memicu keputusan UNESCO pada 1974 yang mengecualikan Israel dari keanggotaannya. Namun, keanggotaan Israel diperbarui dua tahun kemudian.

Ikuti Whatsapp Channel Republika