DPRD Soroti Rp82 T APBD DKI Jakarta: PPSU Digaji Rp4 Juta, Tapi Guru Honorer Rp200 Ribu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat dengan Dinas Pendidikan (Disdik) terkait kebijakan pembersihan atau cleansing yang dilakukan terhadap guru honorer. Dalam rapat itu, Komisi E DPRD meminta Disdik Provinsi DKI Jakarta menjadikan seluruh guru honorer sebagai tenaga pendidik melalui mekanisme Kontrak Kerja Individu (KKI).

Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak mengatakan, Disdik telah memiliki rencana untuk merekrut 1.700 guru honorer menjadi tenaga pendidik melalui KKI pada Agustus 2024. Namun, jumlah guru honorer itu di DKI Jakarta saat ini mencapai lebih 4.000 orang.

"Kenapa tidak 4.000 sekian itu langsung kita terima? Dana? PJLP kita banyak sekali jumlahnya. PPSU mereka dapat 4 juta sekian. Kenapa tidak kita dahulukan guru?" kata Jhonny saat rapat di Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Menurut dia, Jakarta memiliki alokasi APBD yang sangat besar setiap tahunnya. Angkanya adalah sekitar Rp82 triliun. Anggaran itu dinilai sangat cukup untuk mengangkat seluruh guru honorer menjadi tenaga pendidik melalui mekanisme KKI.

Ia menilai, Jakarta harus menjadi teladan bagi teladan bagi daerah lain untuk menghargai kinerja para guru. Karena itu, ia meminta Disdik Provinsi DKI Jakarta untuk mengangkat seluruh guru honorer saat ini menjadi tenaga pendidik melalui mekanisme KKI.

"Kita mau mencapai Indonesia emas 2045, salah satu ukurannya adalah SDM yang bagus. Bagaimana SDM mau bagus sementara guru masih seperti ini? Ada yang digaji 200 ribu, 700 ribu, sementara PJLP, PPSU, mereka dapat Rp 4,6 juta. Kan lucu," ujar Jhonny.

Sebelumnya, Disdik Provinsi DKI Jakarta berencana melakukan perekrutan tenaga pendidik melalui mekanisme KKI sebanyak 1.700 orang pada Agustus 2024. Hal itu dilakukan untuk menindaklanjuti kebijakan cleansing yang dilakukan. 

Perekrutan tenaga pendidik itu akan dikhususkan terhadap guru honorer yang terdampak kebijakan cleansing. Sementara sisa guru honorer yang belum masuk pada Agustus 2024, akan direkrut pada 2025.

Untuk sementara, sebanyak 141 guru honorer putus kerja di DKI Jakarta, telah mengajar kembali di sekolah masing-masing dan nantinya akan disebar ke institusi yang membutuhkan.

"Mereka (yang sempat diputus), hari ini sudah mulai masuk," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaluddin saat rapat kerja dengan Komisi E DPRD Provinsi DKI di Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Budi mengatakan, setelah berunding dan berdiskusi dengan guru yang terdampak tersebut, kemudian disepakati bahwa mereka kemudian dikembalikan lagi ke sekolah masing-masing. Ia menyatakan, bahwa mereka sudah kembali mulai Selasa ini dan mengajar sesuai dengan tugasnya. Pengembalian para guru tersebut setelah mendengarkan berbagi masukan.

"Yang 141, kami jamin sudah aman yang penting membuat tenang mereka dan nyaman mereka terlebih dahulu," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika