Anies 'Senggol' Wacana KIM Plus, PDIP Enggan Tunduk di Jakarta dan Dua Daerah Penting Ini

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bakal calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 'menyenggol' soal wacana Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus yang bakal terbentuk di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Menurut dia, partai harus mendengar aspirasi dari warga.

Anies mengatakan, pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) adalah ajang yang dibuat agar warga dapat menentukan pilihan politiknya. Artinya, partai politik harus menyerap aspirasi warga dalam menentukan calon yang akan diusung.

"Pokoknya buat saya sih mengalir aja. Toh ini tentang warga Jakarta, aspirasi warga Jakarta," kata dia di Jakarta, Ahad (4/8/2024).

Menurut Anies, aspirasi warga itu biasanya akan diserap oleh pimpinan partai di DKI Jakarta. Karena itu, pimpinan pusat partai politik semestinya harus mendengar aspirasi tersebut. "Cek aja sama DPW-DPW semua partai, apa aspirasinya. Itu mencerminkan aspirasi mereka," kata Anies.

Diketahui, nama Anies masuk dalam usulan sejumlah partai untuk diusung menjadi cagub Jakarta. Sejumlah partai yang mengusulkan nama mantan gubernur DKI Jakarta itu antara lain adalah PKS, PKB, PDIP, dan Partai Nasdem.

Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, KIM sudah memiliki sejumlah alternatif pasangan calon untuk diusung di Pilgub DKI Jakarta. Nama-nama pasangan calon itu disebut sudah ada di tangan para ketua umum partai yang tergabung dalam KIM.

Menurut dia, bukan hanya partai yang tergabung dalam KIM yang akan mengusung nama-nama itu. Ia menyebut, ada dukungan dari partai politik lainnya untuk pasangan calon yang diusung oleh KIM.

"Nanti pada waktunya pasti akan diputuskan secara bersama-sama satu suara oleh Koalisi Indonesia Maju plus. Ada Koalisi Indonesia Maju plus nanti," kata dia di Jakarta Concert Hall, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2024).

PDIP memastikan akan melawan calon kepala daerah yang disokong KIM, khususnya di tiga provinsi. PDIP tak ingin di tiga provinsi penting hanya ada satu pasang cagub-cawagub yang melawan kotak kosong. Baca selengkapnya di halaman selanjutnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto memastikan tak akan ada kotak kosong di Pilgub DKI Jakarta, Jawa Timur (Jatim) dan Sumatra Utara (Sumut). PDIP disebut masih terus menjalin komunikasi dengan partai politik lain untuk membangun koalisi.

“PDI Perjuangan terus membangun komunikasi politik dengan partai-partai sehingga nantinya di Jakarta tidak akan ada kotak kosong,” kata Hasto melalui keterangannya, Ahad (4/8/2024).

Saat dimintai penegasan kembali oleh wartawan soal kotak kosong di Jakarta, Hasto pun memastikan bahwa hal itu juga tidak akan terjadi di Sumatra Utara (Sumut) dan Jawa Timur (Jatim). “Ya sama untuk di Sumatra Utara, di Jawa Timur, untuk pilgub tidak akan ada kotak kosong,” jelas Hasto.

Seperti diketahui, di Jatim, KIM akan mengusung cagub incumbent atau pejawat, yakni Khofifah Indar Parawansa. Sedangkan di Sumut, hampir pasti KIM akan mengusung menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution. Sedangkan di Jakarta masih dinamis, tapi belakangan menguat nama politikus Golkar Ridwan Kamil yang akan dipilih untuk berkontestasi.

Menurut Hasto, PDIP memiliki mitra strategis di wilayah DKI Jakarta. Ia menilai, mitra strategis itu dapat merubah konstelasi politik yang ada di Jakarta. Pihaknya tak akan membiarkan adanya pihak yang ingin menghadirkan calon tunggal di Pilgub DKI Jakarta. Karenanya, partainya terus melakukan komunikasi dengan partai lain untuk mencegah calon tunggal muncul.

“Proses komunikasi terus menerus dilakukan, ketika ada pihak-pihak yang bukan karena dukungan rakyat kemudian oleh kekuasaan mencoba untuk menghadirkan calon tunggal di Jakarta, tentu itu tidak sehat bagi demokrasi,” tegas Hasto.

Ia menilai, Jakarta memiliki peran yang penting dan strategis sebagai simbol peradaban di Indonesia. Karena itu, suara rakyat di DKI Jakarta harus dicerminkan dalam kontestasi yang sehat.

“Kesemrawutan Jakarta juga mencerminkan bagaimana semrawutnya persoalan-persoalan di bidang hukum misalnya, maka Jakarta harus menyajikan suatu kontestasi kepemimpinan yang baik,” ujar Hasto.

PKS usung menantu Presiden Jokowi.. baca di halaman selanjutnya.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diketahui secara mengejutkan memutuskan untuk mendukung Bobby Nasution dalam Pilgub Sumut. Penyerahan SK rekomendasi itu langsung diberikan oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

Sekretaris Badan Pembinaan Wilayah (BPW) PKS Sumatra Bagian Utara (Sumbagut) Irfan Aulia mengatakan, partainya telah resmi memberikan dukungan kepada menantu Presiden Jokowi itu. Alasannya, Bobby dinilai memiliki komitmen untuk membangun Sumut.

"Dengan Bobby Nasution, ketika kami bangun komunikasi, dia merespon dan menandatangani sembilan poin komitmen dengan kami," kata Irfan saat dikonfirmasi Republika, Ahad (4/7/2024).

Ia menyebutkan, beberapa komitmen yang dimaksud adalah soal pemberantasan korupsi, pemberantasan narkotika, pembangunan berbasis keumatan, dan komitmen untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Komitmen Bobby juga dituangkan dalam nota kesepahaman bersama PKS.

Menurut Irfan, sebelum memutuskan untuk memberikan dukungan untuk Bobby, PKS juga telah melakukan komunikasi dengan Edy Rahmayadi. PKS bahkan sudah berdiskusi intens dengan pejawat gubernur itu untuk membangun kesepakatan.

Namun, ia menyebutkan, Edy tak bisa memenuhi syarat yang diajukan PKS untuk mengkonsolidasikan partai pendukung lainnya. Pasalnya, PKS tak bisa maju sendirian di Pilgub Sumut tanpa adanya dukungan dari partai lain. "Jadi sampai sejauh ini, kita coba komunikasi, Pak Edy masih buntu," ujar Irfan.

Selain itu, Edy dinilai tak memberikan respon ketika PKS meminta komitmennya untuk membangun Sumut. Alhasil, PKS memberikan dukungan kepada Bobby, yang lebih dulu memberikan respon positif kepada PKS. "Pak Edy, ketika kami tawarkan komitmen kesepahaman untuk membangun Sumut pun tak ada respons," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika