Emas Sifan Hassan dan Perlawanan Jilbab di Olimpiade Paris

REPUBLIKA.CO.ID, PARIS — Pelari maraton wanita Olimpiade Sifan Hassan mendapatkan pujian dari seluruh dunia karena mampu meraih medali emas pada upacara penutupan Olimpiade Paris 2024 sambil mengenakan hijab. Penutup kepala yang dikenakan Sifan tampak istimewa mengingat adanya edaran larangan Prancis bagi atlet mereka sendiri untuk mengenakan pakaian keagamaan tersebut.

Acara maraton yang merupakan event terakhir dalam jadwal atletik membuat para atletnya mendapatkan perlakuan khusus pada upacara penutupan. Para pemenang menerima medali mereka dalam upacara kemenangan. Namun tahun ini, maraton wanita, bukan maraton pria, yang kebagian jatah upacara penutupan tersebut untuk mengingat Pawai Wanita di Versailles pada 1789.

Pemenang maraton wanita adalah atlet Belanda berusia 31 tahun bernama Sifan Hassan. Hassan memecahkan rekor Olimpiade dalam maraton wanita dengan berlari sejauh 42 km dalam waktu 2:22:55. Ia juga menjadi wanita pertama dalam sejarah yang meraih medali emas Olimpiade untuk nomor lari 5.000 m, 10.000 m, dan maraton dalam dua Olimpiade.

Dikutip dari Pedestrian TV, Senin (12/8/2024), pada upacara penutupan, Sifan didampingi pelari Ethiopia Tigst Assefa yang meraih medali perak, dan Hellen Obiri yang meraih medali perunggu. Namun, saat melangkah ke podium, Sifan mengenakan jilbab. 

Banyak yang percaya bahwa tindakan ini merupakan pernyataan menentang negara tuan rumah yakni Prancis, yang melarang atlet wanita mengenakan jilbab saat bertanding di Olimpiade pada September tahun lalu.

Menurut Komite Olimpiade Internasional (IOC), wanita bebas mengenakan jilbab. Namun, karena atlet Prancis dianggap sebagai pegawai negeri, mereka harus mematuhi peraturan nasional. 

"Ini berarti mereka harus menghormati prinsip sekularisme (laïcité) dan netralitas, yang menurut hukum Prancis berarti larangan mengenakan simbol-simbol keagamaan yang tampak, termasuk jilbab, cadar, dan penutup kepala saat mereka bertindak dalam kapasitas resmi dan pada acara-acara resmi sebagai anggota tim nasional Prancis," kata IOC kepada majalah Time.

Di media sosial, para peserta upacara penutupan memuji Sifan Hassan atas pernyataannya.  Sebagai seorang wanita berhijab, keputusan Sifan Hassan untuk mengenakan jilbab pada upacara tersebut tidak serta merta merupakan pernyataan politik. Namun, hal itu benar-benar menarik perhatian pada keputusan kontroversial Prancis.

Meski belum berhasil meraih medali pada pertandingan final cabang olahraga angkat besi kelas +81 kilogram putri, lifter kebanggaan Indonesia Nurul Akmal tak berkecil hati. Atlet asal Aceh ini mengaku puas bisa tampil di arena lagi dengan mengenakan hijab untuk pertama kalinya pada final olimpiade yang berlangsung di Paris, Prancis, Ahad (11/8/2024).

"Ini pertama kali di atas panggung pakai hijab. Bangga banget walaupun ada isu larangan hijab di Olimpiade, tapi Amel bisa pakai. Karena Amel orang Aceh, jadi mau menunjukkan itu semua orang. Amel mau kasih tau kalau wanita Muslim berhijab itu juga bisa berprestasi tampil Olimpiade," jelas dia dalam keterangan tertulis Komite Olimpiade Indonesia (KOI) yang diterima di Jakarta, Ahad.

Lebih lanjut, Nurul menjadikan pertandingannya pada Olimpiade Paris 2024 sebagai inspirasi untuk meningkatkan kemampuan menghadapi kompetisi di masa mendatang."Terima kasih semua yang sudah mendukung Amel (sapaan Nurul Akmal). Banyak pelajaran yang bisa diambil, Amel ketemu lawan-lawan kelas dunia. Ke depan Amel harus lebih semangat dan lebih baik lagi," ujar Nurul.

Nurul merupakan atlet terakhir dari tim Indonesia yang tampil di Olimpiade Paris 2024 pada laga angkat besi kelas +81 putri di South Paris Arena 6, Ahad (11/8) waktu setempat. Lifter asal Aceh itu menyudahi pertandingan dengan bertengger pada peringkat ke-12 dengan total angkatan 245 kg. 

Amnesty International, sebuah organisasi non-pemerintah internasional dengan tujuan mempromosikan seluruh hak asasi manusia, mengkritik keras larangan penggunaan hijab oleh para atlet Muslimah Prancis di Olimpiade Paris.

Larangan ini dikeluarkan pemerintah Prancis dengan alasan netralitas politik. Padahal Komite Olimpiade Internasional (IOC) sudah sejak 1996 mengangkat larangan menggunakan hijab bagi atlet yang berpartisipasi di Olimpiade.

Atlet berhijab telah meraih medali di cabang olahraga anggar, angkat besi, dan taekwondo di Olimpiade sejak larangan tersebut dicabut. Ini menunjukkan keberhasilan perubahan IOC dalam memperluas aksesibilitas perempuan ke olahraga. Pasal 59 Piagam Olimpiade mengatur berbagai sanksi untuk pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuannya.

Namun yang terjadi di Prancis justru langkah mundur. Amnesty menyebutkan, larangan hijab dalam olahraga Prancis memperlihatkan standar ganda yang diskriminatif menjelang Olimpiade dan Paralimpiade. Otoritas Prancis dinilai telah melanggar hukum hak asasi manusia internasional dan memperlihatkan kemunafikan diskriminatif dan kelemahan yang sangat besar dari IOC yang tak bereaksi maksimal atas ketentuan ini.

Hal tersebut terungkap dalam sebuah laporan baru Amnesty yang diterbitkan menjelang Olimpiade Paris berjudul “Kami tidak bisa bernapas lagi. Bahkan olahraga pun, kita tidak bisa melakukannya lagi": Pelanggaran hak asasi perempuan Muslim dan anak perempuan melalui larangan hijab dalam olahraga di Prancis.

Laporan ini merinci dampak buruk yang ditimbulkan oleh larangan hijab terhadap perempuan Muslim dan anak perempuan di semua level olahraga di Prancis. “Melarang atlet Prancis berkompetisi dengan hijab olahraga di Olimpiade dan Paralimpiade merupakan ejekan terhadap klaim bahwa Paris 2024 adalah Olimpiade Kesetaraan Gender pertama dan membongkar diskriminasi gender yang rasis yang mendasari akses olahraga di Prancis,” ujar Anna Blus, Peneliti Hak Asasi Perempuan Amnesty International di Eropa, dikutip dari laman Amnesty, Jumat (19/7/2024).

Ia mengatakan, aturan diskriminatif yang mengatur apa yang dikenakan perempuan merupakan pelanggaran hak asasi perempuan Muslim dan anak perempuan. Hal ini berdampak buruk pada partisipasi mereka dalam olahraga, menghalangi upaya untuk membuat olahraga menjadi lebih inklusif dan lebih mudah diakses.

Larangan hijab di berbagai cabang olahraga di Prancis telah menciptakan situasi yang tidak dapat dipertahankan. Negara yang menjadi tuan rumah Olimpiade ini melanggar berbagai kewajiban di bawah perjanjian hak asasi manusia internasional yang menjadi bagian dari perjanjian tersebut. Ini juga termasuk komitmen dan nilai-nilai yang ditetapkan dalam kerangka kerja hak asasi manusia IOC.

Meskipun ada tuntutan berulang kali, IOC sejauh ini menolak untuk meminta otoritas olahraga di Prancis mencabut larangan terhadap atlet mereka mengenakan hijab berlaga di Olimpiade di semua tingkatan olahraga. Menanggapi surat dari koalisi organisasi yang mendesaknya untuk mengambil tindakan, IOC menyatakan bahwa larangan hijab di Prancis berada di luar kewenangan gerakan Olimpiade, dengan mengklaim bahwa “kebebasan beragama ditafsirkan dengan berbagai cara oleh berbagai negara.”

Tanggapan IOC tidak menyebutkan hak-hak lain yang dilanggar oleh larangan otoritas Prancis tersebut, seperti kebebasan berekspresi dan akses terhadap kesehatan.

Larangan menggunakan penutup kepala olahraga di Prancis bertentangan dengan aturan pakaian badan olahraga internasional seperti FIFA (Federasi Sepak Bola Internasional), FIBA (Federasi Bola Basket Internasional), dan FIVB (Federasi Bola Voli Internasional). Amnesty mengamati peraturan di 38 negara Eropa dan menemukan bahwa Prancis adalah satu-satunya negara yang telah mengabadikan larangan penutup kepala religius baik di tingkat hukum nasional maupun peraturan olahraga individu.

Salah satu yang menyuarakan kekecewaanya atas aturan ini adalah atlet bola basket Muslimah Prancis Salimata Sylla. Helene Ba, seorang pemain bola basket lainnya, mengatakan kepada Amnesty bahwa larangan hijab di Olimpiade merupakan pelanggaran nyata terhadap piagam, nilai, dan ketentuan Olimpiade, serta pelanggaran terhadap hak-hak dasar dan kebebasan manusia. "Saya pikir ini akan menjadi momen yang memalukan bagi Prancis,” kata dia

Seorang wanita lain mengatakan kepada Amnesty bahwa aturan ini menyedihkan. "Memalukan berada di titik ini pada tahun 2024, menghalangi mimpi hanya karena selembar kain,” kata wanita itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika