Pidato Megawati di Upacara HUT RI: Hukum Jadi Alat Mengintimidasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyentil mengenai kedaulatan hukum yang kini malah jadi alat untuk mengintimidasi. Mega merasa tindakan tersebut tergolong upaya pembelokkan sejarah dengan kekuasaan.

"Topangan kemerdekaan yang diletakkan pada kedaulatan rakyat mencoba diganti dengan kedaulatan kekuasaan, hukum digeser maknanya dari keadilan yang hakiki menjadi alat intimidasi," kata Megawati ketika membaca pidato dalam peringatan HUT ke-79 RI di DPP PDIP, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8/2024).

Megawati mengingatkan hukum tak boleh dijadikan alat guna menyerang satu sama lain. Megawati menyatakan keadilan dan konstitusi di Indonesia wajib ditegakkan tanpa pandang bulu.

"Konstitusi yang harusnya menjadi landasan pokok bagi pemimpin dan seluruh rakyat Indonesia untuk dijalankan dengan selurus-lurusnya, ternyata bisa seenaknya dibelokkan arahnya. Produk hukum pun penuh legalitas prosedural tanpa falsafah hukum dan kegunaannya bagi kepentingan rakyat," ujar Megawati.

Walau demikian, Megawati tak mencontohkan bentuk hukum yang digunakan untuk mengintimidasi. Tapi, Megawati merasa prihatin dengan terjadinya hal semacam itu.

"Yang paling memprihatinkan adalah ketika kedaulatan rakyat sebagai pilar utama demokrasi kini diubah wataknya dan banyak yang dengan rasa takut dalam kehidupannya," kata Megawati.

Mega mengamati intimidasi hukum tersebut tergolong sulit dihadapi. Sehingga Megawati mengamati banyak orang sudah tutup mulut atas kejadian semacam itu.

"Sepertinya untuk berbicara kebenaran pun banyak yang sudah tidak sanggup, mulutnya terkunci, mulutnya terdiam," ujar Megawati. 

Megawati tidak bisa menghadiri perayaan HUT Kemerdekaan ke-79 RI di IKN karena...

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan Megawati tidak bisa menghadiri upacara HUT RI di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada 17 Agustus. Tapi, Hasto menyebut Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP PDIP, Puan Maharani akan menjadi representasi dari PDIP di gelaran tersebut.

"Ada Mbak Puan sebagai Ketua DPR yang nanti hadir di IKN, ada representasi dari Ibu Mega yang sudah hadir, termasuk menteri-menteri dari PDI perjuangan," kata Hasto, Sabtu (17/8/2024).

Hasto mengatakan undangan dari Presiden sudah diterima oleh pihaknya. Namun, di waktu bersamaan, anak ranting PDIP meminta Megawati menjadi inspektur upacara di Sekolah Partai, Lenteng Agung.

"Undangan dari Presiden RI terhadap Bu Megawati Soekarnoputri telah diterima melalui Bapak Pramono Anung selaku Menteri Sekretaris Kabinet," ungkap Hasto.

"Pada saat bersamaan dari jajaran Satgas partai, pengurus-pengurus DPC dan DPD se-DKI itu juga mengharapkan kehadiran Ibu Megawati untuk berkenan menjadi inspektur upacara di sekolah partai," lanjut Hasto.

Hasto menyampaikan atas permintaan itu, Megawati tak bisa menolaknya. Megawati disebut Hasto ingin menjawab permintaan anak ranting serta Satgas Partai yang telah merindukannya.

"Beliau tidak kuasa untuk menolak permintaan dari Satgas, anak ranting, dan ranting, untuk hadir. Mereka sudah kangen dengan Ibu Mega untuk memimpin dan menjadi inspektur upacara di sekolah partai," ucap Hasto.

Ikuti Whatsapp Channel Republika