Tiga Alasan Mengapa pada Akhirnya Anies tak Bisa 'Berlayar' di Pilkada Menurut Pakar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pendiri Rumah Demokrasi Ramdansyah mengungkapkan sejumlah faktor mengapa Anies Baswedan tidak bisa berlayar di Pilkada Jakarta. Pertama, kata ia, yakni mentalitas partai politik di Indonesia.

Menurut Ramdansyah, saat ini partai politik membentuk koalisi lantaran adanya kompromi (koalisi taktis) demi menempatkan kader meraih kursi kabinet pada pemerintahan mendatang.

"Pilihan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (yang kemudian menjadi KIM Plus) tentunya menjadi prioritas ketimbang mengusung Anies Baswedan yang menjadi lambang oposisi," kata Ramdansyah dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan bahwa posisi menteri pascapelantikan presiden terpilih pada 20 Oktober 2024 tentu lebih pasti ketimbang mendorong Anies pada Pilkada 2024.

"Problemnya adalah memilih Anies berarti menjauhkan partai politik yang bergabung dalam KIM Plus menjauh dari kekuasaan," ujarnya.

Faktor kedua adalah ideologi partai, seperti PDI Perjuangan yang ketua Umumnya Megawati Soekarnoputri dengan tegas mengatakan calon yang diusung partainya harus menjadi kader partai.

Hal ini menjadi hambatan terbesar bagi Anies Baswedan dan PDIP untuk berkompromi. Megawati berusaha menunjukkan bahwa keberadaan partai politik sebagai jalan yang tepat bagi siapa pun untuk ikut kontestasi politik di segala level pemilihan.

"Anies adalah simbol oposisi personal. Demikian pula PDIP menjadi simbol oposisi kelembagaan (partai politik) usai Pileg dan Pilpres 2024," katanya seraya menambahkan Anies dan PDIP dapat menemukan titik temu.

Kendati demikian, walaupun keduanya adalah simbol perlawanan atau oposisi, tetapi ada persoalan prinsipal di antara keduanya. Anies sepertinya tetap ingin berada di luar partai, sebaliknya PDIP tidak menginginkan demikian.

Faktor ketidakinginan Anies menjadi kader partai mana pun ini yang juga ditengarai mengapa ia tidak bisa berlayar. 

"Pilihan Anies untuk tidak menjadi anggota partai mana pun sepertinya sudah menjadi prinsip yang sulit diubah, mungkin masih buruknya persepsi publik mengenai partai politik ikut mempengaruhi sikap keengganan beliau untuk bergabung di partai politik mana pun," ujarnya.

Ramdansyah menuturkan apabila Anies mau menjadi kader partai, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tetap bisa maju pada Pilkada 2024.

Oleh karena itu, dia menyampaikan pembenahan partai politik melalui revisi UU Parpol sudah selayaknya menjadi prioritas utama agar dapat dibenahi di masa yg akan datang.

Ia melihat masih banyak harapan publik bahwa seharusnya Anies pada pilkada saat ini memutuskan untuk bergabung dengan suatu partai politik. Ada pun momentum Pilkada 2024 kali ini dirasakan momentum yang paling tepat.

"Kita tidak pernah tahu politik legislasi ke depan, bisa saja kebijakan pilkada langsung terhenti di beberapa tahun ke depan karena dengan keserentakan pilkada secara nasional ini kelak cepat atau lambat akan menimbulkan pertanyaan untuk apa tetap dipertahankan pilkada dipilih secara langsung, apalagi ketika sudah dianggap business as usual," ujar dia.

Anies sengaja dijegal

Sementara itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Ono Surono akhirnya bersuara terkait alasan Anies Baswedan batal diusung di pemilihan Gubernur (pilgub) Jawa Barat karena dijegal orang pihak-pihak yang tidak menginginkannya maju.

Bahkan, ia blak-blakan menyebut nama sosok Mulyono dan geng yang tidak menginginkan Anies maju.

"Mulyono dan geng," ucap Ono seusai mendaftarkan pasangan bakal calon Jeje Wiradinata dan Ronald Surapradja, Jumat (30/8/2024) dini hari.

Selama ini, Ono mengatakan yang menjalin komunikasi dengan Anies Baswedan yaitu DPP termasuk kewenangan memutuskan. Selama proses komunikasi tersebut, ia mendapatkan kabar bahwa Anies Baswedan bersedia diusung oleh PDI Perjuangan di Jawa Barat.

"Sehingga pada saat timnya Pak Anies membuat konferensi pers ini menjadi bagian ya dari proses, dimana pak Anies dihambat  untuk tidak bisa dicalonkan oleh PDI Perjuangan," kata Ono.

Ono mengatakan penjegalan yang dilakukan oleh Mulyono tidak secara spesifik. Namun, ia mengajak masyarakat melihat bahwa Anies Baswedan dijegal di DKI Jakarta termasuk di Jawa Barat.

"Tidak secara spesifik (penjegalan) saya sampaikan tapi kan sudah kita bisa lihat pahami pak Anies dijegal di DKI ya dan ini juga terjadi di Jawa Barat. Teman-teman bisa menafsirkan sendiri dan bentuknya seperti apa tapi itu fakta yang kita alami bersama," kata Ono.

Ono meminta agar Mulyono dan geng tidak cawe-cawe dalam pilkada serentak dan membiarkan masyarakat memilih dengan sesuai hati nurani. Sehingga terpilih pemimpin terbaik..

"Mulyono jangan cawe-cawe lagi lah di pilkada biarkan rakyat bisa mempunyai pilihan sesuai dengan hati nuraninya sehingga terpilih pemimpin yang terbaik untuk Indonesia untuk provinsi dan untuk kabupaten kota di seluruh Indonesia," kata dia.

Ono tidak menjelaskan spesifik sosok Mulyono yang dimaksud. Namun, nama Mulyono yang ramai diperbincangkan masyarakat ini mengacu kepada nama kecil sosok Presiden Joko Widodo.

Detik detik jelang penutupan pendaftaran Pilgub Jabar, PDI Perjuangan akhirnya mendaftarkan Jeje Wiradinata Bupati Pangandaran dan Ronald Surapradja aktor Indonesia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika