Enam Tokoh Kunci Program Makan Bergizi
Di markas PBB, Amich Alhumami bicara pembangunan manusia yang mencakup makan bergizi.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka merencanakan program makan bergizi gratis (MBG). Meski belum dilantik, program ini sudah diujicobakan di sejumlah titik.
Program ini sudah masuk dalam program pemerintah yang dibahas sejumlah instansi, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Tak sekadar dibahas di dalam negeri, bahkan MBG juga sudah disuarakan ke negara-negara anggota PBB dan mendapatkan apresiasi. Siapa sajakah aktor-aktor di balik program ini? Berikut ini paparannya.
Presiden terpilih Prabowo Subianto
MBG merupakan program unggulan presiden terpilih Prabowo Subianto yang dicetuskan saat kampanye Pilpres 2024. Memberikan makanan bergizi untuk anak-anak merupakan program strategis yang harus dilakukan untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM).
"Program strategis yang saya bersama KIM usung antara lain makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Ini sangat strategis, karena anak-anak Indonesia adalah masa depan Indonesia," kata Prabowo saat memberikan pidato di kantor DPP Partai Amanat Nasional (PAN), beberapa waktu lalu.
Menurut Prabowo, perbaikan gizi anak sejak dini dengan mengkonsumsi makanan berkualitas merupakan investasi yang berguna untuk masa depan bangsa.
Perbaikan gizi itu, lanjut Prabowo bisa meliputi perbaikan kualitas otak hingga fisik anak-anak. Dengan kondisi fisik yang terjaga, dia yakin Indonesia akan mempunyai SDM yang berkualitas di masa depan. "Kalau kita tidak berani sekarang, memberi gizi kepada anak-anak Indonesia, 18 tahun lagi, Indonesia akan mengalami sesuatu, warga negara, suatu bangsa yang lemah, lemah fisik, lemah otak," kata dia.
Gibran Rakabuming Raka
Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka mendatangi sejumlah lokasi untuk mengecek langsung realisasi makan bergizi, salah satunya di SDN 02 dan 03 Sentul, Kabupaten Bogor pada Selasa (23/7/2024). Dalam kesempatan itu, Wali Kota Solo periode 2019-2024 ini ingin memastikan MBG berjalan lancar dan paket makanan memang bergizi.
"Nanti sampai bulan Oktober akan kita coba berbagai macam skema. Skema terbaik untuk anak-anak dengan juga cost yang baik," ujar dia.
Pada Senin, 5 Agustus 2024 dia juga mengunjungi SDN 4 Tangerang, Banten. Di sana dia melakukan hal sama. Menu MBG bagi siswa bisa diganti dari nasi menjadi lainnya, seperti mie yang terbuat dari jagung, asalkan kandungan gizinya terpenuhi.
"Tak harus nasi setiap hari, bisa diganti mie dan yang terbuat dari jagung. Intinya harus terpenuhi nutrisi gizinya," kata Gibran Rakabuming Raka usai memantau uji coba MBG di SDN 4 Tangerang, Banten.
Deputi Bappenas Amich Alhumami
Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas ini sering menjadi narasumber program makan bergizi gratis di berbagai media di dalam negeri. Tak hanya itu, alumnus Pesantren Maskumambang Gresik (1983) yang juga doktor bidang antropologi sosial lulusan University of Sussex Inggris (2011) ini juga membicarakan program MBG kepada anggota PBB di New York pada Juli 2024, sepekan sebelum pertemuan Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron.
Dalam momentum High-Level Political Forum (HLPF) on SDGs, itu, Amich Alhumami menjelaskan Indonesia berupaya serius menguatkan pendidikan nasional untuk melahirkan SDM unggul. Salah satu upaya itu adalah dengan MBG yang menjadi program strategis.
“Presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024 akan melaksanakan program makanan bergizi sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan layanan gizi bagi anak usia sekolah. Program makanan bergizi sekolah diyakini sebagai intervensi yang berdampak untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak usia sekolah. Kekurangan gizi menyebabkan kerusakan kemampuan kognitif, yang dalam jangka panjang akan berdampak negatif pada kesehatan dan kesejahteraan anak,” papar Amich Alhumami dalam bahasa Inggris, mengawali paparan pencapaian SDGs di Indonesia beserta aneka tantangannya pada sesi HLPF on SDGs–Special Event on Transforming Education.
Di sela-sela sidang HLPF on SDGs, Amich bersama tim delegasi Pemerintah Indonesia melakukan pembicaraan penting dengan para pejabat Pemerintah Swiss dan Prancis. Tiga negara ini membahas tentang pencapaian pelaksanaan agenda pembangunan global, pertukaran pengetahuan, serta pengalaman kebijakan dan perencanaan pembangunan sosial ekonomi di masing-masing negara.
Paparan Amich Alhumami dalam sidang HLPF on SDGs (11/07/2024) merupakan kali pertama paparan politik luar negeri tentang program makan siang bergizi dan kaitaannya dengan misi besar melahirkan SDM berkualitas melalui proses pendidikan pada forum multilateral PBB.
Paparan tersebut terasa menggenapi paparan Presiden terpilih Prabowo Subianto tentang program makan siang bergizi dalam momentum Qatar Economic Forum 2024, Rabu (15/05/2024). Hal ini dipaparkan Prabowo pada sesi wawancara dengan Haslinda Amin dari Bloomberg Television.
Dalam lanskap pembangunan nasional, pembangunan manusia melingkupi kesehatan dan gizi. Program MBG termasuk di dalamnya, sehingga sistem perencanaannya menjadi kewenangan Bappenas melalui Deputi Pembangunan Manusia Masyarakat dan Kebudayaan, yang kini dijabat oleh Amich Alhumami.
Pasal 4 UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan dokumen tentang visi, misi, dan program kampanye Presiden dan Wakil Presiden terpilih harus dituangkan ke dalam RPJMN.
Lihat halaman berikutnya >>>
Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono
Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengungkapkan program makan siang gratis tidak hanya memberikan manfaat dari sisi pemenuhan kebutuhan gizi anak, melainkan juga manfaat ekonomi.
Kebijakan makan bergizi gratis (MBG) bakal mengambil peran dalam memberdayakan ekonomi UMKM. “Misalnya kita melakukan suatu kegiatan di daerah, UMKM UMKM itu akan diikutsertakan baik dari pasokannya atau bahkan distribusinya dan sebaliknya.
MBG akan meningkatkan perekonomian daerah, bayangkan Rp 71 triliun digelontorkan langsung. Tentu ini akan ada dampak. Kita harapkan dampak yang positif baik itu dari multiplier effect nya atau bahkan tenaga kerja yang terserap.
Hashim Djojohadikusumo
Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menyatakan bahwa program makan bergizi gratis dalam pemerintahan Prabowo-Gibran mencakup sarapan dan makan siang. Program ini, papar Hashim, bukan konsumtif, karena merupakan investasi untuk meningkatkan ranking pendidikan Indonesia di dunia internasional.
Dengan merujuk data Kementerian Kesehatan RI, ia memaparkan bahwa ada 18 juta anak-anak Indonesia setiap harinya berangkat ke sekolah dalam keadaan perut kosong. Untuk anak-anak prasekolah, tercatat ada sekitar 30 juta anak yang juga diduga tidak sarapan, sebagaimana kakak-kakak mereka yang berangkat sekolah dengan perut kosong.
“Jadi dari 41 persen anak sekolah yang menurut pemerintah, masuk ke sekolah setiap pagi tanpa sarapan pagi. Ini berarti, ada 30 juta anak prasekolah, 48 juta anak sekolah dan santri dengan jumlah 78 juta anak (tanpa sarapan). Kita bisa menghitung 41 persen dari 78 juta anak itu berapa, jumlahnya saya hitung 30 juta lebih,” papar Hashim dalam Dialog Nasional Program Makanan Bergizi Wujudkan SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045 dan Peresmian Forum Masyarakat Indonesia Emas, di Gedung LPP RRI, Jakarta, Sabtu (03/08).
Selain mereka, sejumlah tokoh juga ikut membahas program tersebut. Mereka adalah tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo-Gibran. Di antara mereka adalah Sufmi Dasco Ahmad, Ahmad Muzani, Thomas Djiwandono, Budi Satrio Djiwandono, Sugiono, dan Prasetyo Hadi.
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana
Saat memberikan keterangan pada wartawan usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Senin, Dadan mengatakan Badan Gizi Nasional dibentuk untuk melaksanakan program prioritas makan bergizi gratis Presiden Terpilih RI Prabowo Subianto.
"Badan Gizi Nasional ini kan sebetulnya dibentuk untuk melaksanakan program prioritasnya Pak Presiden terpilih. Tapi karena terkait dengan siklus anggaran, agar bisa dilaksanakan tahun 2025 dan dari Januari, maka dalam nota keuangan kan sudah harus masuk anggarannya, dan itu sudah dimasukkan," katanya.
Menurutnya, Badan Gizi Nasional merupakan satu bagian dari keberlanjutan pemerintahan. Perpres Badan Gizi Nasional harus dibentuk di era Pak Jokowi karena alasan tersebut. Menurutnya, Badan Gizi Nasional ini merupakan satu bagian dari keberlanjutan pemerintahan.
"Jadi Pak Jokowi telah meneken Perpresnya, kemudian saya ditunjuk sebagai kepalanya, dan saya bertugas untuk menyiapkan segala sesuatunya, agar Januari program makan bergizi gratis bisa dilaksanakan," kata dia.
Dia optimistis program makan bergizi gratis dapat terlaksana Januari 2025.