Amich Alhumami, Sang Arsitek Pilar Transformasi Sosial Indonesia Emas 2045 (1)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nyaris tidak ada topik dan praktik memantik gairah besar kecuali membuat kebijakan publik yang memudahkan akses dan kualitas pendidikan kaum marginal serta menjadikan kebudayaan dan masyarakat sebagai indikator pembangunan. Semua ini ikhtiar menjadikan pembangunan SDM dan masyarakat setara dengan pembangunan ekonomi dan infrastruktur fisik.

Djakarta Theater mendadak riuh, Ahad siang 8 September 2024. Sekitar 2000-an anak muda menghadiri Rembuk Pemuda Nasional II dari seluruh provinsi Indonesia yang dikomandoi aktivis Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Aidil Afdan Panarang, Andi Amran Sulaiman, dan tokoh aktivis lainnya. Di balik aurora aktifis kepemudaan pada forum ini, ada satu tokoh yang menonjol dalam artikulasi SDM Indonesia Emas 2045. Dia Amich Alhumami. Profilnya adalah sebagai berikut.

Melekat dalam diri anggota Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani (MPKSDI) PP Muhammadiyah ini sebagai cendikiawan-aktifis dan birokrat bangkotan. Di dunia akademik, ia adalah Antropolog Pendidikan, Kebudayaan, dan Iptek. Label ini bukan saja merujuk pada latar belakang pendidikan tingginya, tetapi pemikiran dan pengalamannya yang panjang, terutama dalam kebijakan publik bidang-bidang ini: Pendidikan, Kebudayaan, Iptek, dan Sosial-Kemasyarakatan.

Di dunia aktifis dan biokrasi, di antara kekuatan utama jebolan George Mason University Amerika dan University of Sussex Inggris adalah kemampuan menjalin hubungan secara baik antarlembaga dan para pemangku kepentingan untuk memobilisasi sumber daya publik dalam rangka pelaksanaan berbagai program pembangunan di bidang sosial budaya, terutama sumber daya manusia (SDM) dan masyarakat, yang kini menjadi tanggung jawabnya selaku Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan (PMMK) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas.

Dalam proses mengartikulasi konsepsi “Indonesia Emas 2045” di negeri super jumbo ini, hanya sedikit tokoh intelektual-birokrat sefasih tokoh yang pernah terlibat dalam international development studies di Inggris, tempat penggemblengan banyak think tank kelas dunia. Bukan saja akumulasi dari pengalaman panjang di Bappenas mendesain pembangunan sosial budaya. Lebih dari itu, disamping memiliki kepiawaian diplomasi publik, multilevel global, internasional, nasional, dan lokal, ia mengantongi jam terbang yang tinggi dalam menjalin hubungan baik antarlembaga dan pemangku kepentingan yang melampaui sekat primordial dan golongan.

Otoritas keilmuan, kewibawaan kepemimpinan, serta keluasan pengaruh intelektual Amich Alhumami, yang pernah nyantri di Pesantren Maskumambang Gresik, di bidang pembangunan sosial budaya yang menjadi domain karier birokrasi dan keilmuannya selama ini, jelas tercermin pada penerimaan para kelompok pemangku kepentingan yang kerap mengundangnya untuk menyampaikan pencerahan pemikiran dan praktik (terapan) bagi audiens yang sangat luas: sipil, militer, dan polisi.

Signifikansi Kedeputian PMMK Bappenas

Kedeputian PMMK mengoordinasi lebih dari 10 Kementerian/Lembaga Negara (K/L) urusan pembangunan sosial budaya. Seperti Pendidikan, Kebudayaan; Riset, Inovasi, dan Teknologi; Keagamaan; Pemuda dan Olahraga; Keluarga, Keperempuanan, Anak, dan Remaja; Kesehatan dan Gizi; Demografi; dan sebagainya.

Hampir 30 tahun berkarier di Bappenas berawal dari staf perencana pada 1997, Amich yang saat ini juga mengajar di Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), telah meniti dan merasakan perjuangan di semua bidang pembangunan sosial budaya di lapangan biokrasi dan praktik sosialnya.

Terbayang betapa vital Kedeputian PMMK. Sepanjang satu dekade 2014-2024, Kabinet Presiden Joko Widodo selalu mengumandangkan signifikansi akses, kualitas dan relevansi SDM dan Iptek dalam Pembangunan Berkelanjutan (SGD’s). Tak kurang, Presiden terpilih Prabowo Subianto memasukan kualitas SDM sebagai misi ke-4 dalam Asta Cita (8 misi), yaitu “Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas”.

Berbagai pelayanan dasar tersebut serta Iptek sebagai keunggulan komparatif, terangkum dalam portofolio Kedeputian PMMK, yang dijabat Amich Alhumami. Pengalaman panjang hampir 30 tahun dirinya berkarier di Bappenas, menemukan momentum ketika Presiden Joko Widodo meminta Bappenas untuk menyusun Visi Indonesia 2045.

Disebut juga dengan dokumen “Indonesia Emas 2045”, fase usia satu abad Indonesia, tujuannya adalah untuk meneguhkan serta mempercepat pencapaian tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 di tengah perubahan besar dunia mendatang.

Itulah fase Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, yaitu 70 persen penduduk Indonesia dalam usia produktif. Harapannya, dalam usia satu abad (2045), Indonesia menjadi negara maju dan salah satu dari 5 kekuatan ekonomi dunia dengan kualitas manusia yang unggul serta menguasai Iptek, kesejahteraan rakyat yang jauh lebih baik dan merata, serta ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan yang lebih kuat dan berwibawa.

Pada Pemilu 2024, duet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka juga mengusung visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” yang diwujudkan dengan mengemban 8 misi atau Asta Cita. Situasinya sekarang, merujuk Pasal 4 UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas dan Tim Sinkronisasi Presiden Terpilih, berjibaku menyinkronisasi dan harmonisasi Asta Cita ke dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2025-2029 sebagai pedoman pembangunan satu periode kedepan.

Komandan pilar Transformasi Sosial Indonesia

Visi Indonesia 2045 atau Indonesia Emas 2045 yang disusun Bappenas dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada Mei 2019, menempatkan pembangunan manusia dan penguasaan Iptek sebagai pilar pertama. Perencanaan nasional sektor ini menjadi otoritas Amich Alhumami selaku Deputi PMMK.

Dalam rancangan teknokratik rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) 2025-2045 yang disusun Bappenas, pilar tersebut menjadi agenda pertama dari total 8 agenda pembangunan menuju Indonesia Emas 2045, disebut dengan transformasi Indonesia. Pilar pertamanya adalah transformasi sosial. Berikutnya transformasi ekonomi; tata kelola; supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan; ketahanan sosial budaya dan ekologi; pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan; sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; serta kesinambungan pembangunan.

Berdasarkan SK Menteri PPN/Kepala Bappenas No. Kep.9/M.PPN/HK/02/2023, Deputi PMMK menjadi Ketua Kelompok Kerja Transformasi Sosial dalam Tim Pelaksana Koordinasi Penyusunan RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029. Amanat dalam SK tersebut dan susunan tingkatan transformasi Indonesia menjadi penegasan vitalitas transformasi sosial yang secara operasional dan original dipimpin Amich Alhumami.

Tujuan agenda transformasi sosial ditetapkan berupa peningkatan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus kehidupan dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil dan kohesif. Titik tekan transformasi sosial menuju satu abad Indonesia (2045) adalah pentingnya kesehatan untuk semua, pendidikan berkualitas yang merata, serta perlindungan sosial yang adaptif. Dalam membangun kualitas manusia Indonesia, Amich Alhumami berfokus pada dua aspek yang berkaitan langsung dengan SDM yang unggul dan berdaya saing, yaitu kesehatan untuk semua serta kualitas pendidikan yang merata.

Pengalaman panjang multilevel kebijakan publik

Sebagai Deputi PMMK, ia memahami serta menguasai hampir semua isu strategis dan praktik pendidikan: pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar dan pendidikan menengah, pendidikan tinggi, Iptek, kebudayaan, serta pendidikan pesantren dan madrasah. Isu dan praktik pendidikan yang disebut terakhir ini, penting untuk dikuasai oleh tokoh otoritas pendidikan dan kebudayaan, karena lebih tua dari sistem pendidikan nasional.

Pendidikan keagamaan menjadi akar tunjang struktur dan keberlangsungan Pendidikan, Kebudayaan, dan Iptek, yang terasa manfaatnya dalam praktik sosial. Lebih dari itu, narasi publik tentang pemikiran keislaman Indonesia dengan distingsi moderasi beragama yang terkenal dalam studi dan praktik antarperadaban dunia saat ini, yang direpresentasikan oleh pendidikan keagamaan Islam, telah lama mengalami kesenjangan, sehingga cenderung dianggap menjadi subordinat dalam kutub pendidikan negeri dan sekuler.

Ekosistem SDM melalui dunia pendidikan menjadi satu senyawa atau organisme dengan kesehatan dan gizi masyarakat, kepemudaan dan olahraga, keperempuanan-anak-remaja; lapangan kerja, perumahan, ekologi, ekonomi, dan layanan mendasar lainnya.

Di antara desainnya adalah bagaimana pemerataan akses, kualitas, dan relevansi SDM dengan infstrukturnya yang lengkap; kemudian mengkalibrasi kualitas SDM sebagai standar dan sertifikasi keahlian; mendistribusikan SDM pada lapangan kerja dan pengabdian sesuai kebutuhan dan tantangan zaman; serta pengendalian umpan-baliknya.

Amich Alhumami telah mencapai semua pengalaman struktural sektor-sektor dan desain tata kelola tersebut. Sebelum menjabat Deputi PMMK, berturut ia menjadi Direktur Pendidikan Tinggi, Iptek, dan Kebudayaan 2016–2019; Direktur Pendidikan dan Agama 2019–2020; kemudian Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan 2020–2023.

Memang banyak tokoh publik kompeten dalam Pendidikan, Kebudayaan, dan Iptek, tetapi tidak utuh-menyeluruh atau serupa dan sepadan dengan aktivis-intelektual yang menjadi birokrat profesional ini. Setelah menguasai sektor-sektor kebijakan publik pelayanan dasar, keahlian mengarsiteki sistem perencanaan dan evaluasi program-program pembangunan nasional, terutama bidang sosial budaya, menjadi nilai tambah dirinya.

Organisme pendidikan, ekonomi dan pelayanan dasar

Dengan refleksi panjang terhadap situasi SDM Indonesia sejak zaman pergerakan Indonesia modern pada awal abad ke-20 sampai 2024, ada satu statemen politik biokrasi yang membius publik Indonesia, yang meluncur dari lisan Amich Alhumami.

“Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMP) 2025-2045, pembangunan manusia dipandang setara dan sama sentralnya dengan pembangunan ekonomi dan infrastruktur, untuk meraih pencapaian tinggi: kemajuan bangsa Indonesia,” ucap Amich Alhumami dalam pidato kunci diskusi publik pada peluncuran Tanoto Foundation Fellowship Program di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta, 6 Juni 2024.

Pernyataan tersebut tampaknya merefleksikan nuansa batin para tokoh bangsa dan pergolakan sejarah yang selama ini kebijakan publik selalu menempatkan pembangunan ekonomi menjadi dominan. Situasi ini sangat tercemin pada keberhasilan pembangunan dan pencapaian kemajuan bangsa yang selalu diukur menggunakan parameter ekonomi semata: pertumbuhan, pengendalian inflasi, ketersediaan lapangan kerja, investasi asing (FDI), dan sebagainya.

Karena itu di berbagai indeks nasional dan internasional, tolok ukur pencapaian dan keberhasilan pembangunan seringkali menggunakan pendekatan ekonomi dalam hitungan numerikal. Pendekatan Kebudayaan, SDM, dan Masyarakat yang pada dasarnya memang abstrak dan tidak mudah dikuantifikasi, cenderung tersisihkan.

Pergolakan tersebut telah lama dianalisis Amich Alhumami, yang ia tuangkan berupa artikel opini “Pendidikan dan Pembangunan Ekonomi”, Januari 2000; bahkan sejak awal dekade 1990an. Dengan menganalisis faktor kemajuan suatu bangsa, berbagai teori ekonomi serta pergeseran teori dan praktiknya, berbagai teori pembangunan kontemporer abad ke-21 menghadapi era industrialisasi dan kemajuan Iptek, Amich dalam artikel ini menyimpulkan bahwa menyiapkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan, merupakan suatu hal yang mutlak bagi kejayaan negeri.

Percikan pemikiran Amich dalam artikel tersebut menjadi diktum kausalitas pendidikan dan ekonomi. Bukan kebetulan, 23 tahun kemudian, Amich menjadi salah satu arsitek Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas). Diperkenalkan oleh Bappenas pada 2023 sejak Amich menjadi Deputi PMMK.

IPMas merupakan alat ukur pembangunan manusia dan masyarakat yang memperkuat perencanaan pembangunan nasional berbasis data. Ringkasnya: IPMas menjadi indikator pembangunan non ekonomi yang menjadi salah satu rujukan utama memotret kondisi kualitas SDM dan masyarakat di tanah air.

Dalam spektrum yang luas, dalam paradigma pembangunan nasional, peningkatan kualitas SDM dan masyarakat telah dimulai sejak usia manusia dalam kandungan Ibu, suatu fase paling hulu dalam siklus kehidupan manusia. Oleh karenanya, menurut Amich Alhumami, Bappenas menempatkan modal manusia dan pembangunan manusia yang mencakup kesehatan untuk semua, jaminan gizi untuk semua terutama pada masa tumbuh-kembang, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, pendidikan vokasi, pendidikan tinggi, penguasaan Iptek, serta pengembangan anak usia dini holistik-integratif (PAUD-HI).

Keunggulan Amich Alhumami: mampu memetakan pendidikan, kebudayaan, Iptek, dan ekonomi satu generasi mendatang dalam kurun waktu 20-25 tahun berparadigma Geostrategi Indonesia sebagai doktrin pembangunan nasional. Pembangunan sektor-sektor strategis ini akan menentukan posisi dan kekuatan Indonesia dalam konteks geo-strategi, geo-ekonomi, dan geo-politik dalam relasi antarnegara di suatu kawasan.

Faktor demografi dan dinamika kependudukan, misalnya pengendalian pertumbuhan penduduk (total fertility rate/TFR), juga menjadi elemen penentu dalam perencanaan pembangunan, karena punya konsekuensi pada pemenuhan layanan publik: pendidikan, kesehatan, penyediaan lapangan kerja, dan perumahan.

Bila kelahiran di Indonesia pada 2023 mencapai 4,62 juta bayi (BPS, 2023), urai Amich Alhumami, maka dalam kurun waktu 20-25 tahun menuju Indonesia Emas 2045, harus disiapkan semua hal melalui investasi di sektor-sektor strategis, agar anak-anak Indonesia yang masih bayi ini bisa tumbuh-kembang secara sempurna, terhindar dari stunting dan wasting, sehingga menjadi modal dasar pembangunan yang utama untuk meningkatkan produktivitas bangsa.

Merujuk pada simulasi dan perhitungan Bank Dunia dalam Human Capital Index (2022), anak-anak Indonesia yang lahir tahun tersebut (2022), dalam hitungan Amich Alhumami, dalam waktu 18 tahun kemudian (di masa depan berumur 18 tahun), kemampuan individual untuk menjadi penduduk yang produktif maksimum hanya 54 persen saja.

Dalam konteks demikianlah, varibel kesehatan dan gizi menjadi sangat penting dan menentukan. Selain itu, varibel keluarga dan pengasuhan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pemuda-olahraga, dan sebagainya yang terangkum dalam sektor-sektor yang ditangani Amich Alhumami sebagai Deputi PMMK, sangat mempengaruhi secara organik tumbuh-kembang jutaan bayi dan ketika mereka beranjak dewasa sebagai generasi penerus bangsa. Mereka menjadi lapisan penduduk berkualitas dengan produktivitas tinggi.

Bill-Melinda Gate & Banyak Forum Dunia

Dengan penguasaan filsafat, sejarah dan antropologi, ekonomi politik, data dan statistik, geografi, demografi serta berbagai terapan kebijakan politik biokrasi sedemikian rupa, maka wajar sebelum maupun sesudah menjabat Deputi PMMK Kementerian PPN/Bappenas, Amich Alhumami seringkali mewakili pemerintah RI untuk menyuarakan aspirasi otoritas negara dan masyarakat Indonesia di berbagai forum dunia.

Dalam transformasi sosial, forum tersebut biasanya membahas isu-isu strategis SDM, Riset-Inovasi-Iptek, Kebudayaan, Kesehatan, Kepemudaan, Keperempuanan-Anak-Remaja, dan sebagainya yang terangkum dalam porfolio Kedeputian PMMK.

Menjadi organisme pendidikan untuk semua, keahlian lintas keilmuan dan pengalaman kuat dalam praktik kebijakan sebagaimana kompetensi Amich Alhumami, sangat menentukan cara pandang, sudut pandang, dan jarak pandang pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam mengartikulasi kepentingan nasional dalam spektrum faktor eksternal geostrategi Indonesia, yaitu situasi regional dan global. Hal ini menjadi semacam resonansi politik global dan regional kepentingan nasional RI.

Saat UNESCO menyelenggarakan panel diskusi global Equitable Education Conference 2020: All for Education (Konferensi Pemerataan Pendidikan yang Berkeadilan 2020), 10-11 Juli 2020, Amich Alhumami menjadi salah satu panelis bersama sarjana dan pejabat publik mewakili negara yang bereputasi dunia.

Selain dirinya, panel ini terdiri dari Amartya Sen, Profesor Ekonomi dan Filsafat Universitas Harvard, peraih Nobel Ekonomi 1998; Mr. Andreas Schleicher (Director for Education & Skills–OECD); Ms. Alice Albright (Chief Executive Officer–Global Partnership Organization); Dr.Arushi Terway (Senior Lead Research Associate NORRAG).

Tahun sebelumnya, Amich menyuarakan aspirasi Indonesia dalam forum Asean+3 HRD (Human Resources Development) di Busan, Korea Selatan, 29-31 Oktober 2019, dalam agenda pendidikan vokasi, Science, Technology & Innovation (STI), research and development (R&D), dan isu-isu pembangunan manusia.

Sebagai bagian dari isu pembangunan manusia, sering pula ia terlibat intensif di berbagai forum dunia yang membahas masalah kesehatan masyarakat, aneka penyakit menular (tuberkulosis), bahkan penyakit tropis terabaikan seperti kusta dan demam keong, yang kini semakin marak dijumpai di sejumlah daerah di Indonesia.

Contoh mutakhir: atas undangan Bill & Melinda Gates Foundation, Pemerintah Spanyol dan Pemerintah Kolombia, Amich didapuk menjadi salah satu pembicara mewakili Indonesia dalam konferensi “Global Cervical Cancer Elimination Forum: Advancing The Call To Action” di Cartagena, 5-7 Maret 2024.

Partisipasi Indonesia di forum global yang membahas masalah ini penting, karena secara nasional, dalam cacatan Kedeputian PMMK Bappenas, kanker serviks di Indonesia telah menjadi penyebab kematian terbanyak dari penyakit tidak menular (PTM) dengan kasus kanker baru mencapai hampir 397.000 dengan kematian mencapai lebih dari 234.000 orang. “Kematian di Indonesia sebesar 18,6% diakibatkan oleh PTM dan penyebab utama sebesar 59,41% adalah kanker,” papar Amich.

Amich Alhumami juga sangat aktif mewakili Indonesia di aneka forum global semisal PBB, membahas isu kesetaraan gender dalam konteks pembangunan sosial-ekonomi. Contoh mutakhir: ia berpartisipasi dalam persidangan Sesi ke-68 Commission on the Status of Women (CSW 68), 11–15 Maret 2024, di Markas Besar PBB, New York.

Dalam forum PBB ini, pemerintah RI menyuarakan aspirasi perihal kebijakan pembangunan berperspektif gender, yang mencakup penyusunan strategi nasional, pengarusutamaan gender secara komprehensif; mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan.

Bahkan, kata Amich, Indonesia menerapkan solusi inovatif berupa penganggaran blended finance untuk mendorong pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. “Strategi penganggaran ini dinilai efektif, bisa diterapkan, serta berdampak pada penguatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional yang bisa menjadi referensi negara lain,” paparnya.

Berselang empat bulan kemudian, 8-18 Juli 2024, Amich datang kembali ke Markas PBB untuk menghadiri High-Level Political Forum (HLPF) on SDGs. Forum penting dunia ini dihadiri para pejabat tinggi negara anggota PBB. Mereka menyampaikan laporan perkembangan baru pelaksanaan agenda pembangunan global dan pencapaian SDGs di negara masing-masing.

Pada hari ke-3 HLPF on SDGs, 11 Juli 2024, sesi HLPF on SDGs–Special Event on Transforming Education, Amich Alhumami menyampaikan kemajuan dan pencapaian SDGs di Indonesia, khususnya pilar transformasi sosial yang menjadi tanggung jawabnya selaku Deputi PMMK Bappenas.

Pada sesi itu, ia juga berbagi pengalaman bagaimana Indonesia mampu mengatasi masalah stunting, terutama akibat kekurangan gizi pada balita, yang menyebabkan gagal tumbuh-kembang, sehingga berdampak negatif pada kualitas manusia serta melemahkan produktivitas SDM Indonesia, merujuk Human Capital Index.

Penting untuk menyimak pandangan pemerintah RI dalam forum ini. Bukan saja positioning Indonesia di kancah dunia, tetapi menunjukan kesiapan transisional kepemimpinan nasional berkelanjutan dari RPJMN 2019-2024 menuju RPJMN 2024-2029 dan dari RPJPN 2005-2024 menuju RPJPN 2025-2045, untuk menjadi salah satu inklusi politik luar negeri bagi negara-negara PBB dalam forum tersebut.

“The President-elect Prabowo Subianto, who will be inaugurated on 20 October 2024, is going to implement the school meals program aimed at improving nutrition service for school-age children. It is believed that school nutritious-meals program is impactful intervention to support school-age children’s growth and development. Widely known, malnourishment causes the damage of cognitive abilities, which in the long-run will negatively affect children’s health and well-being,” papar Amich Alhumami di hadapan ratusan peserta negara PBB dalam forum tersebut.

Anak-anak yang kekurangan gizi, papar Amich dalam forum tersebut, sangat sulit mengikuti proses pembelajaran di sekolah, sehingga mengakibatkan rendahnya prestasi akademik.

“Definitely, the Presidentelect Prabowo Subianto has made the very strategic policy on nutrition program, which benefits about 62 million of school-age children in Indonesia. Obviously, it is important policy intervention to encourage school attendance, prevent children from being out of school, and improve student’s learning outcomes,” cetus salah satu tokoh kunci perencanaan nasional program makan siang bergizi gratis ini.

Tak disangka, paparan Amich dalam forum tersebut menarik perhatian pemerintah Swiss dan Prancis. Keduanya memandang Indonesia sebagai negara yang relatif berhasil dalam pelaksanaan SDGs meskipun menghadapi berbagai macam tantangan berat dan proses pemulihan sosial pasca pandemi covid-19 untuk percepatan dalam pencapaian target-target SDGs.

Untuk itu, di sela-sela sesi persingan tersebut, delegasi pemerintah Swiss mengajak pemerintah RI melalui Amich Alhumami untuk mengambil inisiatif memikirkan agenda pembangunan global ‘Beyond 2030.’ Adapun pembicaraan bilateral dengan delegasi pemerintah Prancis, fokus pada rencana penyelenggaraan “Summit on Nutrition for Growth” di Paris pada Maret 2025, yang juga menjadi forum Global Alliance on School Meals Programs (Aliansi Global untuk Program Makanan Sekolah) yang menghimpun setidaknya 20 negara.

Pemerintah Prancis mengikuti serta memantau program-program strategis yang dijalankan pemerintah Indonesia, terutama yang berkaitan langsung dengan upaya perbaikan gizi masyarakat. Mereka menilai Indonesia paling progresif melakukan kampanye publik dengan jangkauan audiens yang luas, baik domestik maupun internasional. Mereka juga menilai Indonesia sangat aktif dalam melakukan pendidikan publik bagi masyarakat mengenai pentingnya program layanan gizi, untuk membangun bangsa yang sehat dan produktif.

Resonansi politik dalam forum dunia seperti itu yang disampaikan melalui Amich Alhumami, sangat kuat dan bermakna. Hal ini menunjukkan posisi Indonesia dalam merespons aneka isu dan agenda pembangunan global untuk kepentingan nasional dan perdamaian dunia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika