Pramono Tegaskan Dirinya tidak akan Bisa Dikendalikan Kelompok Tertentu, Termasuk '9 Naga'
Pramono mengatakan, dirinya hanya bisa dikendalikan oleh rakyat.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menegaskan dirinya tidak akan bisa dikendalikan oleh kelompok tertentu jika terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Pramono mengaku hanya bisa dikendalikan oleh rakyat, demi menyelesaikan permasalahan di Jakarta.
Pramono menegaskan, kelompok pengusaha besar penguasa ekonomi Indonesia atau "9 Naga" sekalipun tidak bisa mempengaruhi kebijakannya jika memimpin Jakarta.
"Kalau amanah itu diberikan kepada saya, saya akan bekerja bersungguh-sungguh dan tidak bisa dipengaruhi oleh yang di atas-atas, yang disebut 9, 10, 11, 20 naga," ucap Pramono, saat berdiskusi dengan warga di Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (27/9/2024).
Bagi Pramono, rakyat merupakan pemegang hak pilih di Pilkada 2024. Sehingga dirinya merasa bertanggung jawab atas kepercayaan rakyat semata.
"Naga saya adalah rakyat, itu aja. karena merekalah yang memberikan mandat kepada saya, memberikan amanah kepada saya, dan itu betul-betul akan kami jalankan," ucap Pramono.
Di satu sisi, Pramono mengklaim dirinya tidak memiliki beban politik apapun untuk bisa mengikuti kontestasi Pilkada 2024. Sejak awal, kata Pramono dirinya tak berambisi untuk menjadi kepala daerah.
Langkahnya untuk maju dalam Pilgub Jakarta merupakan mandat yang diberikan dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
"Jujur, saya sebenarnya sudah pengen pensiun, ingin istirahat. Sudah waktunya ingin sama cucu. Tapi saya diamanahkan menjadi calon gubernur untuk itu saya bekerja keras kalau didukung panjenengan sedoyo, saya hakulyakin, Insyaallah jadi Gubernur Jakarta," ungkap Pramono.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menetapkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana nomor urut 2, dan Pramono Anung-Rano Karno nomor urut 3 pada Pilkada DKI Jakarta.
Saat berdiskusi dengan warga Penjaringan, Pramono juga berencana membolehkan warga tamatan SD bisa menjadi petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) hingga membuat balai rakyat.
"Syaratnya SD saja cukup. Ngapain harus sampai dengan SLTA? Yang kedua, ngapain evaluasinya setiap tahun? Tiga tahun sekali atau lima tahun juga enggak apa-apa. Yang penting orangnya bekerja," kata Pramono.
Pramono juga berwacana akan membangun balai rakyat di setiap kelurahan, menaikkan dana operasional RT-RW dan kader dasawisma maupun juru pemantau jentik (jumantik) menjadi dua kali lipat. Ia juga akan menjalankan program padat karya di tiap wilayah permukiman.
Menurut Pramono, Jakarta harus benar-benar melakukan pembenahan melalui program "Jakarta Belajar", "Jakarta Mengajar", dan "Jakarta Bekerja" yang sedang disiapkan.
"Yang sekarang ini menjadi persoalan, sebenarnya ada dua, kesehatan dan lapangan kerja," ujar Pramono.
Ikuti Whatsapp Channel Republika