Kalahkan La Nyalla, Ini Janji Sultan B Najamudin Sebagai Ketua DPD RI
Senator Sultan B Najamudin resmi menjabat sebagai ketua DPD RI periode 2024-2029.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Senator Sultan B Najamudin resmi menjabat sebagai ketua DPD RI periode 2024-2029. Sultan mengalahkan La Nyalla Mattalitti melalui voting yang dilakukan dalam sidang paripurna di Gedung Nusantara V, kompleks parlemen Senayan, Rabu (2/10/2024).
Sultan tak hanya seorang diri menjadi pimpinan DPD RI untuk lima tahun ke depan. Senator asal Provinsi Bengkulu itu juga ditemani oleh GKR Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung, yang akan menjabat sebagai Wakil Ketua DPD RI.
"Kami sampaikan bahwa paket ini adalah paket yang kami rajut untuk menggambarkan, pertama, keindonesiaan. DPD ini kan adalah miniatur Indonesia dari Aceh sampai ke Papua. Itu yang kami buat," kata dia usai terpilih menjadi Ketua DPD RI di kompleks parlemen Senayan, Rabu (2/10/2024) dini hari.
Sebagai pimpinan DPD untuk lima tahun ke depan, pihaknya akan berupaya memastikan agar lembaganya benar-benar menjadi harapan bagi masyarakat di daerah. Artinya, DPD harus menjadi lembaga yang kuat sekaligus menjadi wakil bagi masyarakat daerah di tingkat pusat.
"DPD harus menjadi lembaga perwakilan yang kuat, lembaga perwakilan masyarakat daerah yang memang pada akhirnya bisa menjawab permasalahan-permasalahan daerah," kata dia.
Sultan menambahkan, pihaknya juga akan membangun hubungan yang kolaboratif dengan lembaga lainnya. Artinya, pihaknya akan membuka diri agar DPD menjadi sebuah lembaga yang inklusif.
"Jadi dia tidak eksklusif, dia tidak menjadi seakan-akan lembaga yang kerjaannya hanya men-challenge atau mem-balancing, atau memprotes, atau tidak setuju, dengan apa yang dilakukan oleh negara," ujar Sultan.
Ia menilai, DPD harus bersikap objektif terhadap upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah. Di sisi lain, DPD akan tetap memberikan kritik dan masukan secara produktif terhadap pemerintah apabila masih ada kebijakan yang tak sesuai.
Hal itu dinilai penting lantaran pemerintah saat ini sedang membangun rekonsiliasi nasional. Apalagi, pemerintahan sedang dalam masa transisi dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi kepada Prabowo Subianto.
"Transisi kepemimpinan yang buat kita, itu harus kita maknai sebagai sebuah pintu besar merajut rekonsiliasi nasional. Nah, lembaga DPD ini diharapkan bisa berkontribusi dalam itu," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika