Prof Abdul Mu'ti Mengaku Ditunjuk Prabowo Sebagai Menteri Pendidikan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (Sekum PP) Muhammadiyah Prof Abdul Mu'ti turut dipanggil ke kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). Usai bertemu Prabowo, Mu'ti mengaku, mendapat tugas untuk mengurusi bidang pendidikan.

Guru besar UIN Syarif Hidayatullah tersebut menjelaskan, Prabowo memberi tugas kepadanya untuk mengurus pendidikan dasar dan menengah. "Saya memimpin kemneterian pendidikan dan insya Allah saya didampingi dua wakil menteri. Saya belum tahu, itu otoritas beliau," ujar Mu'ti.

Sejumlah elite partai politik (parpol) dan tokoh masyarakat menyambangi kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jaksel), Senin (14/10/2024). Kedatangan para tokoh tersebut terkait dengan penunjukkan menteri dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran 2024.

Prabowo-Gibran akan resmi dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada Ahad (20/10/2024). Dari pantauan Republika.co.id di Rumah Kertanegara IV, beberapa yang tampak menghadap Prabowo di antaranya adalah para kader partainya sendiri dari Gerindra. Di antaranya, Fadli Zon, Sugiono, Ahmad Sufmi Dasco, dan Prasetyo Hadi.

Beberapa lainnya yang terlihat datang, seperti mantan politikus PDIP Maruarar Sirait, politikus senior PAN Yandri Susanto, politikus Partai Golkar Nusron Wahid, dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat Teuku Rifky Harsya.

Mantan komisioner Komnas HAM Natalius Pigai juga datang. Satu-satunya tokoh perempuan yang terpantau menghadap Prabowo, adalah Widiyanti Putri Wardhana. Dan satu-satunya menteri yang terlihat datang adalah Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul.

Sementara itu, Partai Nasdem tidak menyodorkan nama kadernya yang bakal masuk ke kabinet Prabowo. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto sedianya telah meminta Partai Nasdem untuk mengirimkan nama kadernya. Permintaan itu dalam rangka penyusunan kabinet pemerintahan mendatang.

Namun, Dasco menyebut partai yang diketuai oleh Surya Paloh itu memilih tak mengirimkan nama kadernya sekalipun tetap mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran satu periode ke depan.

"Ya, tadinya Pak Prabowo tetap minta, tetapi karena Nasdem menyampaikan bahwa tetap akan mendukung penuh pemerintahan walaupun tidak ada kader yang di kabinet," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Untuk itu, dia menepis Partai Nasdem tidak mendapatkan jatah kursi di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran, melainkan memang mengambil sikap untuk tak mengirimkan nama kader yang diusulkannya. Hal tersebut, kata dia, sebagaimana yang telah dikatakan langsung antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh kepada Prabowo.

"Bukan tidak mendapat kursi di kabinet. Jadi memang proses pertemuan antara Ketua Umum NasDem (Surya Paloh) dan Ketua Umum Partai Gerindra pada waktu itu yang presiden terpilih Pak Prabowo Subianto, bahwa Nasdem akan mendukung penuh pemerintahan Prabowo-Gibran, tetapi tidak menempatkan menterinya di kabinet," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Nasdem Saan Mustopa memastikan partainya tetap bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang.

"Dari awal ya, Ketua Umum Pak Surya sudah menegaskan bahwa Nasdem 100 persen mendukung pemerintahan Pak Prabowo-Pak Gibran. Jadi, Nasdem gabung dalam pemerintahan. Itu firm ya, bahwa kami gabung dalam pemerintahan," kata Saan ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan, Nasdem tidak mengirimkan nama untuk masuk dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran karena memperhatikan etika dan kepantasan. Sebab, kata dia, Nasdem saat Pilpres 2024 tidak ambil bagian sebagai partai politik pendukung Prabowo-Gibran yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Untuk itu, dia mengatakan, partainya tahu diri sehingga mendahulukan partai politik yang tergabung dalam KIM untuk mengisi kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Jadi sekali lagi ini lebih kepada soal etika dan kepantasan saja karena memang Nasdem bukan partai pendukung (saat Pilpres 2024) sehingga kalau misalnya Nasdem ribut soal kabinet rasanya kurang pas lah, kan gitu loh," ujar Saan

Ikuti Whatsapp Channel Republika