Jalan Diledakkan, Korut dan Korsel di Ambang Perang?

REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL – Korea Utara meledakkan sebagian jalan dan jalur kereta api antar-Korea di sisi perbatasan kedua Korea yang dijaga ketat pada Selasa (15/10/2024). Tindakan itu mendorong militer Korea Selatan melepaskan tembakan peringatan.

Pyongyang mengatakan pekan lalu bahwa pihaknya akan memutus seluruh jalan raya dan jalur kereta api antar-Korea dan semakin membentengi wilayah di sisi perbatasannya sebagai bagian dari upayanya untuk membentuk sistem “dua negara” yang menghapuskan tujuan unifikasi yang sudah lama diwacanakan.

Sekitar tengah hari pada Selasa, beberapa bagian jalan raya dan jalur kereta api di bagian utara yang terhubung dengan Korea Selatan hancur, kata Kepala Staf Gabungan (JCS) Korea Selatan.

Kementerian Unifikasi Seoul, yang menangani urusan lintas batas, mengutuk insiden tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap perjanjian antar-Korea di masa lalu, dan menyebutnya “sangat tidak normal.”

“Sangat disayangkan Korea Utara berulang kali melakukan perilaku regresif seperti itu,” kata juru bicara kementerian Koo Byoung-sam dalam sebuah pengarahan.

Ketegangan meningkat setelah Korea Utara pekan lalu menuduh Seoul mengirimkan drone ke Pyongyang. Korea Utara mengatakan pesawat tak berawak itu menyebarkan "sejumlah besar" selebaran anti-Utara, dan Kim Yo Jong, saudara perempuan pemimpin Kim Jong Un yang berpengaruh, memperingatkan pada Selasa bahwa Seoul akan "membayar harga yang mahal".

Pemerintah Korea Selatan menolak mengatakan apakah militer atau warga sipil Korea Selatan yang menerbangkan drone tersebut. Kedua Korea juga bentrok terkait balon sampah yang diterbangkan sejak Mei dari Korea Utara. Pyongyang mengatakan peluncuran tersebut merupakan respons terhadap balon yang dikirim oleh aktivis anti-rezim di Korea Selatan.

Setelah pembongkaran pada Selasa, video yang dirilis oleh militer Korea Selatan menunjukkan ledakan dan kepulan asap membubung di atas area jalan dimana Korea Utara memasang penghalang hitam.

Video tersebut juga menunjukkan beberapa truk sampah dan alat pengangkut tanah mendekat dan sekelompok pejabat militer Korea Utara mengamati dan memandu kendaraan tersebut.

Menanggapi ledakan tersebut, militer Korea Selatan melepaskan tembakan peringatan di selatan garis demarkasi militer, meskipun tidak ada kerusakan di sisi perbatasan Seoul, katanya.

Rekonsiliasi gagal…

Pyongyang telah mengambil langkah-langkah untuk memutuskan hubungan antar-Korea, mendefinisikan ulang Korea Selatan sebagai negara musuh yang terpisah dan bermusuhan. Hal itu ditekankan sejak Kim Jong Un menyatakan Korea Selatan sebagai “musuh utama” pada awal tahun ini dan mengatakan bahwa penyatuan Korea Selatan tidak mungkin lagi dilakukan.

Kedua Korea secara teknis masih berperang setelah perang mereka pada tahun 1950-1953 berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai.

Jalan lintas batas dan jalur kereta api adalah sisa-sisa pemulihan hubungan yang terjadi pada pertemuan puncak tahun 2018. Seoul telah menyalurkan lebih dari 132 juta dolar AS untuk membangun kembali hubungan dalam bentuk pinjaman murah ke Pyongyang, menurut data Kementerian Unifikasi.

“Itu adalah proyek kerja sama antar-Korea yang besar yang dilaksanakan atas permintaan Korea Utara,” kata juru bicara kementerian Koo, seraya menambahkan bahwa Pyongyang masih berkewajiban membayar kembali pinjaman tersebut.

Pada 2020, Korea Utara meledakkan kantor penghubung bersama yang didirikan di kota perbatasan setelah perundingan nuklir dengan Amerika Serikat gagal. Korea Selatan mengajukan gugatan pada tahun 2023 terhadap Korea Utara, meminta ganti rugi sekitar 45 miliar won (33 juta dolar AS) dari pembongkaran kantor gabungan tersebut.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Mao Ning mengatakan pada konferensi pers bahwa Beijing prihatin dengan perkembangan tersebut dan ingin “menghindari eskalasi konflik lebih lanjut.”

Pemerintah Provinsi Gyeonggi di Korea Selatan yang berbatasan dengan Korea Utara mengatakan pada Selasa bahwa pasukan polisi khusus akan dikerahkan untuk menindak praktik penyebaran selebaran anti-Korea Utara dari beberapa daerah perbatasan.

Mahkamah Konstitusi Korea Selatan membatalkan larangan peluncuran semacam itu tahun lalu.

Para pendukungnya mengatakan kampanye selebaran harus dihormati sebagai kebebasan berpendapat, namun para kritikus dan beberapa anggota parlemen mengatakan polisi harus memblokir selebaran tersebut jika mengancam nyawa dan keselamatan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika