Wajib Halal Mulai Berlaku 18 Oktober, Ini Dua Ancaman Sanksi Bagi yang Melanggar

BPJPH telah menyiapkan 1.032 personel pengawas JPH.

Republika/Thoudy Badai
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), M Aqil Irham saat sesi talkshow Republika Ramadhan Festival di Masjid Istiqlal, Jakarta, Ahad (9/4/2023). Talkshow tersebut mengangkat tema Halal Enterpreneurship, Concept and Opportunities yang membahas tentang kondisi industri halal di Indonesia dan langkah BPJPH dalam menjangkau masyarakat untuk memahami sertifikasi halal. Selain itu, Acara tersebut menghadirkan serangkaian kegiatan seperti bazar buku, kajian keislaman, santunan hingga hiburan dan berlangsung hingga Sabtu (15/4/2023).
Rep: Muhyiddin Red: A.Syalaby Ichsan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) memastikan bahwa setelah masa penahapan pertama kewajiban sertifikasi halal berakhir pada 17 Oktober 2024, setelahnya atau mulai 18 Oktober 2024, kewajiban sertifikasi halal diberlakukan. 

Baca Juga


"Untuk mengawal pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, maka BPJPH melaksanakan pengawasan Jaminan Produk Halal secara serentak mulai 18 Oktober 2024," ujar Kepala BPJPH, Muhammad Aqil Irham dalam keterangan tertulis yang diterima Republika di Jakarta, Sabtu (19/10/2024).  

Untuk melaksanakan pengawasan JPH tersebut, BPJPH telah menyiapkan 1.032 personel Pengawas JPH yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Pengawas JPH. Salah satunya, telah lulus Pelatihan Pengawas JPH. 

“BPJPH telah siapkan tenaga Pengawas JPH. Karena sesuai regulasi, memang pengawasan terhadap kewajiban sertifikasi halal ini adalah kewenangan BPJPH," ucap Aqil. 

Adapun keterlibatan kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah dalam melaksanakan pengawasan JPH dapat dilakukan setelah berkoordinasi dan bekerjasama dengan BPJPH.

Hal ini sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang menggantikan Peraturan PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

 
Warga menunjukkan logo halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang tertera di mie instan impor dengan latar belakang logo halal Indonesia di Jakarta, Senin (14/3/2022). Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan label halal yang dikeluarkan oleh MUI tidak akan berlaku lagi secara bertahap. - (ANTARA/M Risyal Hidayat)

 

Lebih lanjut, Aqil menjelaskan bahwa melalui pelaksanaan pengawasan serentak yang dimulai 18 Oktober 2024, personil Pengawas JPH yang ditugaskan melakukan pendataan pelaku usaha yang diduga tidak melakukan kewajiban sertifikasi halal produknya. Bersamaan dengan pendataan itu, personel Pengawas JPH juga memberikan imbauan kepada pelaku usaha untuk bersegera melaksanakan kewajiban sertifikasi halal. 

Dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Pengawas JPH tersebut, BPJPH akan melakukan kajian dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran. Untuk selanjutnya, akan ditentukan apakah pelaku usaha dapat dikenai sanksi sesuai regulasi. 

“Perlu saya tegaskan bahwa sanksi yang dapat diberikan terhadap pelanggaran kewajiban sertifikasi halal ini hanya ada dua. Yakni sanksi administratif berupa peringatan tertulis, dan/atau penarikan produk dari peredaran," kata Aqil. 

Terkait pelaksanaan pengawasan JPH tersebut, ia juga menjelaskan bahwa Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan JPH. Peran serta masyarakat dimaksud berbentuk pengaduan atau pelaporan ke BPJPH. Untuk itu BPJPH menyediakan fitur pengaduan atau pelaporan melalui website resmi BPJPH. 

 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Berita Terpopuler

Munster Nilai Persebaya Masih Bermasalah dalam Penyelesaian Akhir

Lima Hal Terlarang yang Bikin Rezeki Anda Tersendat, Jangan Dilakukan!

Dino Sentil Pigai Soal Rp 20 Triliun, Sang Menteri tak Terima, Beberkan Proyek Besar

Teriakan Allahu Akbar Bergema Saat Para Pejuang Sergap Tentara Israel

Kelompok PKK Disebut Dalangi Serangan Teror ke Turki, Siapa Penyandang Dananya?

Guru Supriyani Diisukan Dimintai 'Uang Damai' Rp50 Juta, Ini Respons Polda Sultra

Mengapa Elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono Merosot Sampai Disalip Pramono-Rano?

Timnas U-17 Kalahkan Kuwait pada Laga Pertama Grup G, Ini Catatan Pelatih Nova Arianto

Kebijakan Zonasi Dikaji Ulang, Abdul Muti Kumpulkan Kadinas Pendidikan

Gol Sundulan Mathew Baker Pastikan Kemenangan Timnas U-17 Atas Kuwait U-17