Pemerintahan Prabowo Diharapkan Dapat Angkat Ekonomi Indonesia
Saat ini, Indonesia berada di peringkat ke-16 ekonomi dunia.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA berharap Presiden Prabowo Subianto dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Menurut Denny JA, di masa pemerintahan Prabowo, peringkat ekonomi Indonesia setidaknya bisa naik tiga peringkat dari peringkat ke-16 menjadi peringkat ke-13 dunia.
“Inilah skenario terbaik yang bisa dibuat Prabowo untuk Indonesia. Di akhir jabatannya, peringkat ekonomi Indonesia melonjak tiga tingkat, dari peringkat ke-16 menjadi peringkat ke-13 dunia," kata Denny JA dalam keterangan tertulis seperti dikutip pada Senin (21/10/2024).
Denny mendasarkan harapannya atas prediksi Lembaga kredibel seperti Bank Dunia dan McKinsey. Dua lembaga ini melaporkan Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-4 di dunia pada tahun 2045-2050. Di antara negara-negara dengan ekonomi besar, di tahun itu Indonesia akan bergabung dengan Cina, India, dan Amerika Serikat di puncak ekonomi global.
Saat ini, Indonesia berada di peringkat ke-16 ekonomi dunia. Perjalanan untuk naik 12 peringkat dalam 20 tahun ke depan adalah pencapaian besar, tetapi bukan tidak mungkin jika ditangani dengan strategi yang tepat.
"Jika dalam 20 tahun Indonesia bisa melompat naik dari peringkat 16 dunia (2024) menjadi peringkat 4 dunia (2045), berarti rata-rata setiap lima tahun, peringkat Indonesia naik 3 tingkat," kata Denny JA.
Namun, Denny JA juga menggarisbawahi dua kendala yang kini dihadapi Prabowo. Kedua tantangan itu mengenai bahaya korupsi dan rapor merah demokrasi. Korupsi bukan sekadar masalah moral atau etika, melainkan penyakit sistemik yang merusak tatanan ekonomi.
Menurut Denny JA, Prabowo sudah menyadari itu. "Jauh-jauh hari ia sudah mengatakan kepada partai politik pendukungnya: Jangan menugaskan menteri cari uang dari APBN."
Korupsi ibarat karat yang menggerogoti mesin negara. Ketika dana publik disalahgunakan atau bocor, pembangunan infrastruktur terhambat, investasi tidak datang, dan masyarakat tidak mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan.
Berdasarkan indeks Transparency International, skor persepsi korupsi Indonesia pada 2014 adalah 34 dengan peringkat 107. Pada tahun 2023, skor tetap di 34, namun peringkat turun menjadi 115. Meskipun skor tidak berubah, penurunan peringkat menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi perlu diperkuat.
Menurunnya kualitas demokrasi juga perlu mendapatkan perhatian. Economist Intelligence Unit membuat indeks demokrasi.
Pada tahun 2014, skor demokrasi Indonesia adalah 6,95, menempati peringkat 49. Namun pada tahun 2023, skor Indonesia turun menjadi 6,53 dengan peringkat 56. Dengan demikian, Indeks demokrasi Indonesia menurun.
Denny JA menekankan, demokrasi yang sehat adalah fondasi penting untuk mencapai kemajuan ekonomi yang berkelanjutan. Tanpa demokrasi yang kuat, kebijakan ekonomi sering kali diambil tanpa konsultasi publik yang cukup, sehingga legitimasi dan dukungan terhadap kebijakan menjadi lemah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika