Abdul Mu’ti akan Evaluasi Kurikulum Merdeka Belajar, PPDB Zonasi, dan Peniadaan UN

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan kepemimpinannya akan mengkaji ulang terkait penerapan kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar, Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan jalur zonasi hingga peniadaan Ujian Nasional (UN). Usai melakukan serah terima jabatan dengan Mantan Mendikbudristek periode 2019-2024, Abdul Mu'ti menerangkan ia bersama jajarannya akan mengkaji ulang ketiga kebijakan tersebut dengan mendengarkan masukan dari berbagai pihak terkait.

“Jadi soal ujian nasional, soal PPDB zonasi, Kurikulum Merdeka Belajar, apalagi, ya, yang sekarang masih menjadi perdebatan, nanti kita lihat semuanya secara sangat seksama dan kami akan sangat berhati-hati,” kata Abdul Mu'ti di Kantor Kemendikbudristek, Jakarta Pusat pada Senin (21/10/2024).

Ia menambahkan pihaknya akan mendengarkan terlebih dahulu masukan dan aspirasi dari kalangan pemerintah daerah, masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan sekaligus pengguna jasa layanan pendidikan, pakar, bahkan para jurnalis terkait kelebihan dan kekurangan tiga kebijakan tersebut sejauh ini.

“Banyak kebijakan yang dilaksanakan selalu ada pro dan kontra. Tapi, tentu saja semuanya akan kami lihat secara keseluruhan, tidak secara tergesa-gesa. Karena itu, saya dalam beberapa waktu ke depan akan minta masukan dari berbagai pihak. Saya berusaha selama memimpin kementerian ini untuk menjadi menteri yang banyak mendengar,” katanya.

Di samping itu, ia juga memastikan kepemimpinannya akan tetap bergerak cepat dan memprioritaskan berbagai target, menengah hingga panjang dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia berharap seluruh jajaran di dalam Kementerian Dikdasmen nantinya dapat bergotong royong dalam memastikan gerakan pencerdasan yang inklusif, partisipatif, dan juga adaptif sehingga pendidikan dasar dan menengah dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, sebagaimana amanat konstitusi.

Pekan lalu, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim menitipkan Program Merdeka Belajar untuk terus dilanjutkan pada era kabinet 2024-2029. Hal itu disampaikan Nadiem saat menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (18/10/2024), untuk berpamitan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) jelang purnatugas per 20 Oktober 2024.

"Selamat dari saya dan kalau bisa melanjutkan Merdeka Belajar, dan pasti sukses menteri berikutnya," katanya saat ditanya tentang kabinet baru.

Program Merdeka Belajar adalah inisiatif Kementerian Pendidikan RI yang memberikan kebebasan kepada siswa dan guru dalam proses belajar mengajar. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan pendidikan yang fleksibel dan relevan, dengan kurikulum yang dapat disesuaikan, pilihan pembelajaran sesuai minat, dan kolaborasi antara sekolah dan masyarakat.

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan lulusan untuk tantangan dunia nyata. Kepada para calon menteri di kabinet mendatang, Nadiem berpesan tentang pentingnya sinergi antara Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Tinggi, dan Pendidikan Dasar dan Menengah untuk untuk memperkuat sistem pendidikan di Indonesia.

"Saya bilang, selamat sukses dan saya yakin ketiga menteri itu hebat dan pasti akan melanjutkan program yang baik dan juga menyempurnakan yang masih perlu perbaikan," ujarnya.

PR mendikdasmen

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyebutkan beberapa poin penting pendidikan yang perlu menjadi perhatian Presiden-Wakil Presiden 2024-2029 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. D antaranya adalah perbaikan skor PISA Indonesia yang menurun.

“Pertama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) baru hendaknya mengejar ketertinggalan skor PISA (program penilaian pendidikan di bidang literasi membaca, matematika, dan sains). Skor PISA Indonesia pada 2018 untuk kemampuan membaca sebesar 371, sedangkan pada 2022 menurun menjadi 359,” ujar Koordinator Nasional (Kornas) P2G Satriawan Salim dalam keterangan resmi di Jakarta, Ahad (20/10/2024).

Sedangkan untuk skor matematika, lanjut dia, pada 2018 tercatat sebesar 379, turun menjadi 366 di tahun 2022, dan skor kemampuan sains turun dari 379 pada 2018 menjadi 366 di tahun 2022. “Skor PISA yang menurun makin menunjukkan kondisi pendidikan Indonesia yang tidak baik,” ucapnya.

Satriawan menambahkan, poin kedua yang perlu diperhatikan Prabowo-Gibran yakni menuntaskan rekrutmen satu juta guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

“Prabowo-Gibran perlu memprioritaskan pengangkatan guru honorer menjadi ASN, dan membuka kembali rekrutmen guru PNS yang sudah lima tahun diberhentikan Jokowi. Untuk PPPK, hendaknya diprioritaskan bagi guru-guru honorer senior di atas 35 tahun,” katanya.

Satriwan juga menyoroti janji Prabowo-Gibran yang akan memberikan tambahan penghasilan sebesar Rp2 juta per bulan bagi seluruh guru negeri maupun swasta agar benar-benar diimplementasikan. P2G mengapresiasi janji tersebut, termasuk janji akan menetapkan upah minimum guru swasta dan honorer

"Kami juga mendesak Prabowo-Gibran memenuhi janjinya akan memberi tambahan penghasilan sebesar Rp2 juta per bulan bagi seluruh guru baik negeri atau swasta, honorer atau ASN mulai Oktober 2024 ini," paparnya.

Satriawan  juga menekankan agar kementerian yang bergerak di bidang pendidikan benar-benar membuat kurikulum yang sesuai dengan kondisi para siswa, guru, dan tidak berpotensi menimbulkan komersialisasi. Perlu ada cetak biru tata kelola guru.

“P2G juga meminta Mendikdasmen untuk membuat ‘Cetak biru tata kelola guru’, dengan lima isu utama dalam tata kelola guru adalah kompetensi guru, yang saat ini masih sangat rendah, melalui pola pelatihan berkeadilan, berkualitas, berkelanjutan, dan bermakna, termasuk mengakselerasi, mempermudah guru mengikuti pendidikan profesi guru (PPG) dalam jabatan demi menuntaskan 1,6 juta guru yang belum disertifikasi,” ujar dia.

Ia juga menyampaikan pentingnya rekrutmen guru yang memprioritaskan guru honorer, baik di sekolah negeri dan swasta untuk diangkat menjadi ASN. Dengan perlakuan dan kesempatan yang adil juga setara bagi guru sekolah negeri maupun swasta, termasuk madrasah.

“Distribusi guru yang merata, tidak terkonsentrasi di perkotaan saja serta memenuhi kekurangan guru ASN di wilayah pelosok, perlindungan bagi guru dalam menjalankan tugas profesi agar terjamin keamanan dan kesehatannya juga perlu diperhatikan,” tuturnya.

Satriawan juga menekankan pentingnya memperhatikan profesi guru agar semakin dihargai dan bermartabat di tengah masyarakat. Di mana guru tidak lagi menjadi korban kekerasan dan intimidasi dalam menjalankan tugas profesi yang mulia sebagai pendidik dan pahlawan tanpa tanda jasa.

Ikuti Whatsapp Channel Republika