Heboh Pemberitaan RI akan Impor 1,8 Juta Ton Susu dari Vietnam, Ini Penjelasan Kementan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk mengimpor 1,8 juta ton susu dari Vietnam untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Kementerian Pertanian Moch. Arief Cahyono dalam keterangan di Jakarta, Ahad (27/10/2024) mengatakan bahwa Kementan tidak ada rencana melakukan impor tersebut, namun lebih kepada mengajak investor dari Vietnam untuk membangun industri sapi perah di Tanah Air.

"Perlu ditegaskan bahwa Indonesia tidak merencanakan impor 1,8 juta ton susu dari Vietnam. Kebijakan yang diinisiasi oleh Kementan adalah mengundang investor asal Vietnam untuk membangun industri sapi perah di Indonesia dengan tujuan meningkatkan produksi susu nasional, bukan untuk mengimpor produk susu," kata Arief.

Arief menyatakan bahwa pihaknya ingin memperjelas informasi yang beredar, sehingga tidak salah dalam menangkap pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terkait investasi perusahaan Vietnam untuk produksi susu sebesar 1,8 juta ton. Arief mengungkapkan, Mentan menekankan bahwa kerja sama antara Indonesia dan Vietnam difokuskan pada peningkatan kapasitas produksi dalam negeri guna mencapai kemandirian pangan, sesuai arahan Presiden.

Investor asal Vietnam yang berminat mengembangkan industri sapi perah di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, rencananya akan mengelola lahan seluas 10.000 hektar dan membangun fasilitas pengolahan susu yang diproyeksikan akan menghasilkan produksi susu hingga 1,8 juta ton per tahun.

"Target produksi ini bukanlah hasil dari impor susu, melainkan dari kapasitas produksi lokal yang akan dibangun dan ditingkatkan melalui investasi tersebut," jelasnya.

Lebih lanjut, Arief menerangkan bahwa jika investasi itu berjalan sesuai rencana, produksi susu dari industri dalam negeri diperkirakan akan mencapai 1,8 juta ton dalam tiga hingga lima tahun ke depan. "Sehingga dapat memenuhi sekitar setengah dari kebutuhan nasional yang saat ini masih bergantung pada impor sebesar 3,7 juta ton per tahun," ujarnya.

Langkah ini, lanjut Arief, diharapkan membawa dampak positif berupa penciptaan lapangan kerja, penurunan angka pengangguran, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan di sekitar lokasi investasi. Arief menambahkan, rencana strategis itu merupakan langkah konkret Kementan dalam menekan ketergantungan impor dan memperkuat industri persusuan nasional, sejalan dengan arahan Presiden untuk mencapai kemandirian pangan nasional.

"Kami berharap rekan-rekan media dapat menyampaikan informasi ini secara utuh dan akurat, serta mendukung upaya Kementan dalam mendorong pembangunan industri peternakan nasional untuk mencapai kemandirian protein hewani di Indonesia," kata Arief.

Ikuti Whatsapp Channel Republika