Pemerintah Ingin Bangun Rumah Rakyat di Atas Tanah Koruptor
Pria yang akrab disapa Ara itu melirik peluang tanah sitaan negara.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam mempercepat pembangunan hunian untuk masyarakat. Pria yang akrab disapa Ara itu melirik peluang tanah sitaan negara untuk menekan tingginya backlog hunian.
"Bagaimana tanah dari koruptor bisa digunakan untuk rakyat kecil. Ini harus ada keputusan politik, boleh tidak barang-barang sitaan diambil negara, kita kembalikan buat rakyat dan harganya jadi sangat murah," ujar Ara saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (29/10/2024).
Ara mencontohkan adanya 1.000 hektare tanah sitaan negara di Banten yang bisa dipergunakan untuk membangun hunian bagi masyarakat. Ara mengatakan Jaksa Agung ST Burhanuddin telah setuju memberikan aset sitaan negara tersebut.
"Saya sudah bicara juga ke Menkeu, kita akan bertemu bagaimana tanah ini bisa digunakan untuk rakyat," ucap Ara.
Ara menyampaikan gagasan ini merupakan upaya terobosan dalam mencapai target tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo. Ara mengatakan realisasi pembangunan pada 2024 saat ini baru sebanyak 34 ribu rumah dari target 145 ribu rumah dengan anggaran senilai Rp 14 triliun.
Ara menyampaikan target pembangunan rumah pada tahun depan sebanyak 47.981 unit. Ara menyoroti anggaran yang kian turun menjadi Rp 5 triliun.
"Untuk 2025, anggaran kami dari Rp 14 triliun menjadi Rp 5 triliun untuk membangun tiga juta rumah. Tolong kritisi, apakah betul anggaran itu karena DPR yang bikin sama menteri sebelum saya. Apakah itu layak untuk tiga juta rumah," kata Ara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika