SPKS Dorong Anggotanya di Sulbar Ikut Sertifikasi ISPO
Sulawesi Barat saat ini belum ada kelompok petani sawit yang tersertifikasi ISPO.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menggelar sosialisasi percepatan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) kepada petani swadaya di Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). ISPO bekerja sama dengan Dinas Perkebunan Provinsi Sulbar menggelar sosialisasi didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Provinsi Sulbar memiliki luas perkebunan sawit terluas di Pulau Sulawesi mencapai 155,958 hektare. Ketua Umum SPKS, Sabarudin mengatakan, kegiatan sosialisasi itu untuk mendukung percepatan sertifikasi sawit berkelanjutan. Menurut dia, sertifikasi ISPO telah diwajibkan kepada petani sawit seluruh Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah.
"Sulawesi Barat saat ini belum ada kelompok petani yang tersertifikasi ISPO sehingga melalui kegiatan sosialisasi ini untuk mempersiapkan koperasi anggota SPKS sertifikasi ISPO dan kami targetkan tahun 2025 di Sulbar akan ada koperasi yang tersertifikasi ISPO," kata Sabarudin dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (1/11/2024).
Dia menjelaskan, sertifikasi ISPO sangat penting karena menyangkut banyak hal. Misalnya, terkait dengan data petani sawit dengan titik koordinat, penguatan kelembagaan, budidaya sawit sesuai dengan standar Good Agricultural Practices (GAP), terkait dengan kemitraan petani dan perusahaan, serta terkait dengan dukungan pemerintah dan perusahan kepada petani sawit.
"Kami juga terus mendorong anggota SPKS melalui ISPO bisa mengelola sawit sesuai dengan standar yang diinginkan oleh pasar," ucap Sabarudin. Hanya saja, ia mengakui, biaya sertifikasi ISPO cukup mahal karena satu koperasi butuh anggaran sekitar Rp 300 jutaan.
Kepala Bidang Perkebunan Kabupaten Mamuju Tengah, I Wayan Purwase mengatakan sertifikasi ISPO bagi petani sawit sudah menjadi kewajiban saat ini. "Tantangan ISPO bagi petani untuk di Kabupaten Mamuju Tengah, sebagian besar petani belum masuk dalam sertifikasi ISPO," ujarnya.
Kabid Perkebunan Kabupaten Pasangkayu, Fatmawati menjelaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasangkayu mendukung sertifikasi ISPO bagi petani sawit swadaya. Dia ingin dilakukan percepatan pengurusan STDB bagi petani secara gratis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika