Ketua Persepi: Dewan Etik Tidak Bilang Survei Poltracking Salah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Philips J Vermonte menyatakan hasil survei yang dikeluarkan oleh Poltracking Indonesia di Pilkada Jakarta 2024 periode 10-16 Oktober 2024 tidak salah. Dalam survei tersebut Poltracking menemukan elektabilitas pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono memimpin dengan elektabilitas 51,6 persen.

Kemudian paslon nomor urut 3 Pramono-Rano berada di urutan kedua dengan elektabilitas sebesar 36,4 persen. Selanjutnya, paslon independen dan nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, elektabilitasnya sebesar 3,9 persen.

"Dewan etik tidak bilang bahawa surveinya (Poltracking) salah" kata Philips, saat konferensi pers di Jakarta (9/10), saat menjelaskan putusan dewan etik Persepi.

Ia kemudian menyatakan Dewa Etik Persepi kesulitan memvalidasi data set Poltracking. Atas hal ini Philips juga mengutarakan peremohonan maaf kepada Poltracking.

"Mohon maaf pada teman-teman Poltracking, kita jadi tidak tahu yang mana yang menjadi basisnya (dataset)" ujarnya.

Sebelumnya, Poltracking telah menyerahkan 2000 data yang diolah pada survei Pilkada Jakarta. Lalu dewan etik, meminta raw data dari dashboard dan dikirimkan pada tanggal 3 November 2024 oleh Poltracking.

Dari data set yang diberikan oleh Poltracking, Dewan Etik tidak bisa memverifikasi dan kemudian menjatuhkan sanksi secara sepihak. Pemberian sanksi ini kemudian membuat Poltracking mengambil sikap tegas dengan keluar dari keanggotaan Persepi.

Direktur Eksekutif Poltracking, Hanta Yuda menyatakan seluruh proses survei mulai dari pengumpulan hingga analisis data dilakukan dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai prosedur. Data set yang diminta oleh Dewan Etik Persepi pun telah diberikan.

"Poltracking selalu memberikan dataset yang sama kepada Persepi. Baik pada pengiriman data pertama tanggal 28 Oktober 2024 sebanyak 2000 data responden maupun pada pengiriman data kedua tanggal 3 November 2024 sebanyak 2000 data responden,” ungkap Hanta.

Ia menjelaskan, meski terdapat perbedaan pelabelan nama kuesioner di dashboard, isi data yang disampaikan tetap identik dan tidak mengalami perubahan. Hanta juga menegaskan sistem verifikasi data dilakukan secara ketat, melibatkan pengacakan responden dan verifikasi data lapangan secara langsung melalui aplikasi.

Verifikasi tersebut mencakup pengecekan geolokasi, durasi wawancara, foto bersama responden, serta konsistensi jawaban. Ia juga menyatakan hasil survei yang dikeluarkan mencerminkan kondisi lapangan tanpa ada kompromi dengan pihak manapun, termasuk klien.

Lembaga tersebut menegaskan komitmen untuk menjaga kredibilitas hasil survei demi menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap data yang mereka keluarkan.

“Kami siap untuk diaudit membandingkan dua data tersebut oleh pihak ketiga yang lebih kompeten dan independen,” tegas Hanta.

Ikuti Whatsapp Channel Republika