10.000 Lebih Warga Israel Kabur ke Kanada Hindari Perang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Agresi militer Israel di Timur Tengah telah menebarkan ketakutan dan kekhawatiran di kalangan warganya sendiri. Berdasarkan pemberitaan sejumlah kantor berita di Israel, lebih dari 10 ribu orang Israel minggat ke Kanada demi mendapatkan ketenangan hidup.

Laporan Kantor Berita Haaretz tersebut menambahkan sebanyak 7.850 warga Israel mengajukan dan diberi visa kerja di Kanada pada tahun 2024, yang merupakan peningkatan lima kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

Sebanyak 1.585 warga Israel diberikan visa kerja di Kanada pada tahun 2023.

Dikatakan pula bahwa alasan utama imigrasi tersebut adalah posisi politik dan keamanan "Israel" yang tidak menentu, serta meningkatnya konflik, ketidakadilan sosial ekonomi, dan keengganan pemerintah Israel untuk mengatasi berbagai masalah krusial.

Menurut data terbaru dari Kementerian Imigrasi Kanada, 3.425 visa kerja sementara dan 4.424 lisensi kerja reguler diberikan kepada warga Israel antara Desember 2023 dan September 2024.

Awal pekan ini, situs berita Ynet Israel merilis angka dari Biro Statistik Pusat "Israel" (CBS) yang menunjukkan peningkatan jumlah pemukim Israel yang memilih untuk tinggal di luar wilayah pendudukan, bahkan sebelum perang di Gaza dimulai .

"Israel" telah menewaskan sedikitnya 43.736 warga Palestina di Gaza dan 3.445 orang di Lebanon sejak 7 Oktober 2023.

Kelompok perlawanan di wilayah tersebut telah memulai serangan balasan terhadap target-target Israel sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina dan Lebanon yang tertindas, dan berjanji untuk terus berjuang hingga rezim tersebut mengakhiri agresinya.

Serangan balasan tersebut telah mengusir sekitar 70.000 pemukim dari bagian utara wilayah yang diduduki, dengan sebuah studi pada bulan Oktober mengungkapkan bahwa 70% dari para pengungsi menyatakan niat untuk menghindari kembali ke pos-pos kolonial mereka.

Israel lakukan Genosida

Sebuah laporan baru yang dirilis pada Kamis (14/11) oleh Komite Khusus PBB yang menyelidiki praktik Israel di Gaza, mendapati bahwa tindakan militer Israel konsisten dengan karakteristik genosida. Komite itu menuduh Israel secara sengaja membuat kondisi yang mengancam nyawa bagi warga Palestina, termasuk menggunakan kelaparan sebagai metode perang.

“Sejak awal perang, pejabat Israel secara terbuka mendukung kebijakan yang merampas warga Palestina dari kebutuhan dasar untuk mempertahankan hidup — makanan, air, dan bahan bakar,” kata komite tersebut.

Israel juga secara sistematis menghambat bantuan kemanusiaan untuk memanfaatkan pasokan vital demi tujuan politik dan militer, kata komite itu menambahkan. Sejak Oktober 2023 (ketika serangan ke Gaza dimulai) hingga Juli 2024, laporan itu menyoroti dampak menghancurkan dari pengepungan dan kampanye pemboman Israel yang berkelanjutan. Laporan itu juga menegaskan bagaimana penghancuran infrastruktur Gaza, termasuk sistem air, sanitasi, dan pangan, telah menyebabkan bencana kemanusiaan.

“Dengan menghancurkan sistem air, sanitasi, dan pangan yang vital, serta mencemari lingkungan, Israel telah menciptakan gabungan krisis mematikan yang akan membahayakan generasi mendatang,” kata komite tersebut.

Selain itu, laporan Komite Khusus PBB itu juga menyatakan kekhawatiran penggunaan sistem penargetan yang ditingkatkan dengan kecerdasan buatan dalam operasi militer oleh Israel, yang diklaim telah menyebabkan jumlah korban sipil yang tidak proporsional, terutama di kalangan perempuan dan anak-anak.

"Penggunaan penargetan yang dibantu oleh AI oleh militer Israel, dengan pengawasan manusia yang minim, ditambah dengan penggunaan bom berat, menegaskan ketidakpedulian Israel terhadap kewajibannya untuk membedakan antara warga sipil dan kombatan," kata komite tersebut.

Kritik lebih lanjut diarahkan pada sensor media Israel dan penindasan terhadap perbedaan pendapat, serta serangan terhadap organisasi PBB dan pekerja kemanusiaan. Komite juga meminta pertanggungjawaban internasional, mendesak anggota PBB untuk menghentikan dukungan atas tindakan Israel di Gaza dan Tepi Barat.

“Kegagalan untuk melakukan hal tersebut melemahkan inti dari sistem hukum internasional dan menciptakan preseden berbahaya, memungkinkan kekejaman terus berlanjut tanpa dihentikan,” tambah komite tersebut.

Temuan komite ini dijadwalkan akan dipresentasikan pada Senin mendatang di Majelis Umum PBB.

Israel terus melancarkan serangan besar-besaran di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023. Serangan ini telah menewaskan lebih dari 43.700 orang dan melukai sekitar 103.000 orang, menjadikan wilayah tersebut hampir tak layak huni.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional terkait perang mematikannya di Gaza.

Ikuti Whatsapp Channel Republika