TPST Sleman Mampu Atasi 50 Persen Timbunan Sampah

REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL -- Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengapresiasi keseriusan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menangani permasalahan sampah. Selain untuk menangani sampah, kata Hanif keberadaan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) juga membawa dampak positif lainnya, seperti peningkatan jumlah tenaga kerja dan pemanfaatan ekonomi.

"Di sini hampir delapan sampai sembilan truk sampah dalam sehari yang mampu dikelola. Sleman membangun TPST hampir di tiga lokasi (dari) rencananya empat lokasi. Ini menunjukkan bahwa begitu seriusnya Kabupaten Sleman dalam menangani pengelolaan sampahnya. Kami apresiasi, semestinya ini dapat dicontoh oleh kabupaten lain," kata Hanif saat meninjau Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Sendangsari, Kapanewon (Kecamatan) Minggir, Kabupaten Slenan Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (18/11/2024).

Ia juga mendorong pemerintah daerah agar mampu mengefektifkan dan mengefisiensikan pelaksanaan pengolahan dan pemilahan sampah di hulu dengan membangun bank sampah, lengkap dengan penyuluh lingkungan hidupnya. "Dengan demikian diharapkan pengelolaan sampah tidak terlalu berat di hilir," katanya.

Pjs Bupati Sleman Kusno Wibowo mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti pernyataan Menteri LH terkait upaya mengintensifkan pengelolaan sampah di hulu dengan membangun bank sampah dan disertai penyuluh lingkungan hidup. "Untuk TPST yang di Minggir ini tadi menteri juga mengapresiasi, ini dapat mengelola timbunan sampah sampai 50 persen dari sampah yang ada di Kabupaten Sleman. Kami tentunya juga akan berkoordinasi dengan kementerian terkait solusi yang lebih baik mengenai TPST yang ada di Sleman," katanya.

Sebelumnya Menteri Lingkungan Hidup atau Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Hanif Faisol Nurofiq mengunjungi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Piyungan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kunjungan Menteri Hanif yang didampingi sejumlah pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah DIY, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam rangka inspeksi pengelolaan sampah di daerah ini.

"Gubernur DIY telah mengambil langkah atau kebijakan yang memberi pelajaran bagi kita semua bahwa pengelolaan sampah wajib dilakukan secara intensif. Kemudian ini TPA juga ditutup, ditata ulang, supaya lebih ramah lingkungan," katanya di sela kunjungan, Senin (8/11/2024).

Menteri Lingkungan Hidup sebelumnya juga mengunjungi sejumlah depo sampah, salah satunya di Mandala Krida Yogyakarta. Keberadaan depo-depo di DIY merupakan implikasi ditutupnya TPA Piyungan, sehingga kabupaten dan kota provinsi ini mengambil langkah-langkah sendiri. Menurut dia, depo-depo sampah tersebut sebetulnya meresahkan masyarakat dan mencemari lingkungan.

"Kami meminta kepada gubernur, bupati, dan kepala dinas, untuk segera melakukan langkah-langkah efektif di lapangan, terutama memperkuat baris pertahanan di hulu atau sumber sampah," katanya.

Ia juga berpesan, sembari pemerintah provinsi dan kabupaten menyiapkan teknologi akhir pengelolaan sampah, diharapkan bank-bank sampah lebih banyak dibangun, serta lebih digiatkan penyuluhan dan edukasi soal pilah sampah. "Kalau dilihat dari data SIPSN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional), komposisi sampah paling banyak di DIY itu food waste, makanan sisa. Ini 'PR' bagi semua. Karena food waste itu sejatinya barang komersial kalau kita olah dengan cerdas," katanya.

Pada 2023, komposisi sampah makanan sisa di DIY yang tercatat pada SIPSN mencapai 50,56 persen, peringkat kedua yaitu sampah plastik dengan komposisi 27,94 persen. Sementara sisanya merupakan sampah kayu, ranting, karton, kertas, logam, kain, kaca, kulit, karet, dan lainnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika