China Sebut Veto AS di DK PBB Terkait Gaza Tunjukkan Standar Ganda

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) China, Lin Jian mengataka,n tindakan Amerika Serikat (AS) yang kembali mengajukan veto atas rancangan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) atas kondisi Gaza yang menjadi korban genosida Israel kembali menunjukkan standar ganda AS.

"Masyarakat internasional sekali lagi diingatkan tentang standar ganda ala AS, dan AS sekali lagi berdiri di sisi yang berlawanan dari seruan internasional untuk gencatan senjata, harapan untuk bertahan hidup bagi rakyat Palestina dan hati nurani bagi kemanusiaan," kata Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Jumat (22/11/2024).

AS kembali memveto rancangan resolusi DK PBB yang menuntut gencatan senjata segera, tanpa syarat dan permanen di Jalur Gaza pada Rabu (20/11/2024). Rancangan resolusi yang diajukan oleh 10 anggota DK yaitu Aljazair, Ekuador, Guyana, Malta, Mozambik, Korea Selatan, Sierra Leone, Slovenia, dan Swiss, mendapat 14 suara.

"Rancangan resolusi tersebut secara eksplisit mengharuskan gencatan senjata segera di Gaza, yang sejalan dengan arah tindakan Dewan Keamanan yang benar dan mencerminkan aspirasi kuat untuk perdamaian dari komunitas internasional," ujar Lin Jian.

Lin Jian menyebut, konflik di Gaza terus berlanjut dan bencana kemanusiaan masih memburuk. Karena itu, Gaza perlu mendapat pertolongan.

Baca: Kroasia Teken Kontrak Pembelian Enam Drone Bayraktar TB2

"Prioritas utama sekarang adalah untuk mempromosikan implementasi penuh dan efektif resolusi DK PBB oleh pihak-pihak yang berkonflik, dan realisasi gencatan senjata segera dan tanpa syarat di Gaza, sehingga menciptakan kondisi untuk meringankan krisis kemanusiaan," tegas Lin Jian.

China, kata Lin Jian, juga mendesak AS untuk membuang perhitungan politik, berhenti mengabaikan hukum internasional dan hukum humaniter internasional secara selektif, mengambil tanggung jawabnya sebagai negara besar dan memainkan peran konstruktif untuk perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah," ungkap Lin Jian.

Dia menyebut, konflik yang sedang berlangsung di Gaza telah berlangsung selama 13 bulan. Hal itu menyebabkan kematian lebih dari 40 ribu orang dan bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. 

Baca: Korut Luncurkan Tank Versi Terbaru M2020

"AS secara sendirian menggunakan hak vetonya pada rancangan resolusi tentang gencatan senjata di Gaza, yang sekali lagi mengakibatkan stagnasi DK PBB dan upaya internasional," tambah Lin Jian.

Selain menuntut gencatan senjata, resolusi tersebut menegaskan kembali tuntutan pembebasan segera dan tanpa syarat semua sandera, sambil mendesak DK PBB memenuhi tanggung jawabnya dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Resolusi itu menyoroti pula krisis kemanusiaan yang memburuk serta menuntut agar penduduk sipil di Jalur Gaza dapat segera dibukakan akses ke layanan dasar dan bantuan kemanusiaan yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup mereka.

Baca: Bakamla RI Sukses Bantu Kapal MV Lena Alami di Laut Natuna Utara

Rancangan resolusi DK PBB juga menolak "segala upaya untuk membuat warga Palestina kelaparan" dan menyerukan fasilitasi masuknya bantuan kemanusiaan secara penuh, cepat, aman, dan tanpa hambatan dalam skala besar ke dan di seluruh Jalur Gaza. Namun, veto AS menggagalkan diberlakukannya langkah-langkah tersebut.

Menurut Wakil Utusan AS untuk PBB Robert Wood, Washington tidak bisa mendukung gencatan senjata tanpa mensyaratkan pembebasan warga Israel yang disandera oleh kelompok pejuang Palestina, Hamas. Dia menegaskan bahwa perang harus diakhiri dengan pembebasan para sandera.

Veto AS pada Rabu tersebut menjadi veto keempat terhadap rancangan resolusi yang berupaya menyelesaikan konflik di Jalur Gaza melalui gencatan senjata. Ketiga veto AS sebelumnya terjadi pada Oktober 2023, Desember 2023, dan Februari 2024.

Baca: Peru Tuntaskan Pembelian Tank K2 Black Panther dari Korsel

Untuk rancangan resolusi lainnya, AS hanya memberi suara abstain tanpa mendukung. Agresi Israel di Jalur Gaza yang tak kunjung henti sejak 7 Oktober 2023 telah menewaskan 44 ribu orang, yang sebagian besar adalah wanita dan anak-anak, serta melukai ratusan ribu lainnya.

Palestina kecam AS...

Kepresidenan Palestina mengecam penggunaan hak veto AS di DK PBB untuk memblokir resolusi yang menyerukan gencatan senjata dan penghentian agresi Israel di Jalur Gaza. Dalam sebuah pernyataan pada Rabu malam, Kepresidenan Palestina menyatakan, keputusan AS memberi keberanian Israel melanjutkan kejahatan terhadap warga sipil tak bersalah di Palestina dan Lebanon.

Pernyataan itu juga mengkritik AS karena mengabaikan hukum internasional dan resolusi PBB, termasuk putusan Mahkamah Internasional yang menyerukan penghentian pendudukan Israel, penarikan dari Gaza, dan menghentikan permusuhan. Pasalnya, AS sudah menggunakan hak veto untuk keempat kalinya demi membela Israel.

Kepresidenan menegaskan, kepemimpinan Palestina secara konsisten telah menyerukan resolusi DK PBB berdasarkan Pasal VII untuk meminta gencatan senjata segera, menghentikan tindakan genosida Israel terhadap rakyat Palestina, dan mendukung kerja berkelanjutan Badan PBB untuk Bantuan dan Pekerjaan bagi Pengungsi Palestina (UNRWA).

Kepresidenan Palestina mendesak komunitas internasional, khususnya anggota Dewan Keamanan PBB, untuk memenuhi tanggung jawab mereka dengan mengambil tindakan segera untuk menghentikan serangan Israel yang sedang berlangsung, bencana kemanusiaan, dan kelaparan yang mempengaruhi penduduk Gaza.

Pernyataan itu juga mengungkapkan terima kasih kepada 10 anggota terpilih Dewan Keamanan yang berusaha meloloskan resolusi tersebut dan mengucapkan terima kasih kepada anggota tetap yang memberikan suara mendukungnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika