Nasib iPhone 16 di RI Masih Gelap, Ini Opini Menperin Atas Proposal Terbaru dari Apple

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Proposal investasi terbaru dari Apple sebesar 100 juta dolar AS dinilai Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita belum memenuhi empat aspek berkeadilan yang merupakan hasil asesmen teknokratis yang sudah dilakukan pihaknya. Empat aspek tersebut yakni perbandingan investasi Apple di negara-negara selain Indonesia, perbandingan investasi jenama handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT) lain yang ada di Tanah Air, penciptaan nilai tambah serta penerimaan negara, dan penciptaan lapangan kerja dari realisasi investasi yang dihasilkan.

"Berdasarkan asesmen teknokratis tadi, angka tersebut belum meet, belum memenuhi angka yang kita anggap berkeadilan," ujar Agus di Jakarta, Senin (25/11/2024).

Menurut dia, pihaknya sudah melakukan perhitungan angka yang dinilai berkeadilan bagi Apple dan Indonesia, mengingat keuntungan yang didapat dari penjualan produk perusahaan asal Amerika Serikat tersebut di pasar domestik cukup besar. Selain menilai proposal yang diajukan itu belum memenuhi aspek berkeadilan, Menperin Agus turut mengharuskan agar Apple melunasi sisa komitmen investasi pada 2023 yang sebesar 10 juta dolar AS.

Sisa pelunasan komitmen ini, tidak menjadi bagian dari pembahasan proposal baru, di mana pembahasan proposal baru berlaku untuk kewajiban Apple tahun 2024-2026 untuk mendapatkan sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Adapun, Apple memiliki kewajiban untuk melakukan pembahasan proposal setiap tiga tahun yang merupakan konsekuensi dari keputusan investasi yang dipilih dengan skema inovasi untuk memperoleh sertifikat TKDN.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berharap nilai investasi yang akan dikucurkan perusahaan teknologi kenamaan Apple ke Indonesia nilainya lebih dari 100 juta dolar AS. “Kalau kami pemerintah, tentu ingin lebih besar,” kata Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif saat ditemui di Jakarta, Kamis (21/11/2024).

Dengan nilai investasi yang lebih besar itu, maka akan mampu menghadirkan industri manufaktur dalam negeri sehingga mampu masuk dalam rantai pasok global perusahaan itu. Selain itu, kehadiran industri ini juga bakal berdampak dari sisi penyerapan tenaga kerja sehingga berdampak nyata bagi masyarakat Indonesia.

Diketahui sebelumnya produk terbaru Apple yakni iPhone 16 hingga saat ini belum bisa dipasarkan secara domestik di tanah air. Hal tersebut karena produk tersebut tidak mengantongi sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang merupakan syarat mutlak untuk bisa diperjualbelikan di Indonesia.

Alasan pihak Kemenperin belum memberikan sertifikasi tersebut karena perusahaan besar bidang teknologi asal Amerika Serikat itu belum merealisasikan sisa komitmen investasi sebesar Rp300 miliar, serta menilai angka investasi yang diberikan Apple tidak sesuai dengan keuntungan yang didapatkan dari penjualan di pasar domestik.

Kemenperin mencatat selama 2023 dan 2024, Apple telah mengimpor dan menjual produk handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT) sebanyak 3,8 juta unit. Jika diasumsikan perangkat elektronik Apple tersebut rata-rata dijual dengan harga Rp5 juta per unit, maka nilai penjualan untuk satu tahun mencapai Rp19 triliun.

Berdasarkan laporan Apple Insider akhir pekan lalu, Apple menawarkan investasi tambahan kepada Inonesia sebesar 10 juta dolar AS pada 5 November, kemudian menaikkan tawaran tersebut sepuluh kali lipat pada 19 November. Kabarnya, usulan investasi lanjutan senilai 100 juta dolar AS itu untuk durasi selama dua tahun.

"Dana itu terutama akan digunakan untuk pusat penelitian dan pengembangan, serta akademi pengembangan di Bali dan Jakarta. Apple berencana merencanakan membuat komponen mesh AirPods Max di Bandung mulai Juli 2025," bunyi laporan tersebut.

Sebelumnya, Komisi XI DPR RI meminta Apple untuk merealisasikan sisa investasi dan meningkatkan kontribusi kepada perekonomian Indonesia. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Hanif Dhakiri menyatakan hal itu karena berdasarkan audit, Apple harus memenuhi kurang lebih Rp300 miliar lagi dari total komitmen investasi sebesar Rp1,7 triliun.

Angka ini berbeda jauh dari proporsi untuk mendukung perkembangan ekonomi nasional dibandingkan pendapatan penjualan Apple yang mencapai Rp30 triliun di tanah air.

"Ini bukan hanya soal angka, tapi soal keadilan. Dengan pendapatan sebesar itu, Apple seharusnya memberikan kontribusi nyata yang sebanding untuk mendukung pembangunan ekosistem teknologi dan digital di Indonesia,” kata Hanif Dhakiri dalam pernyataan di Jakarta, Ahad (17/11/2024).

Hanif menilai, kontribusi Apple terhadap ekonomi Indonesia yang minim tersebut menunjukkan lemahnya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap negara tempat mereka meraup keuntungan besar. Oleh karena itu, dirinya turut mendorong pemerintah untuk memanggil Apple secara resmi ke Indonesia guna memberikan penjelasan mengenai ketimpangan ini.

Selanjutnya, mengkaji ulang insentif dan kebijakan investasi asing, agar perusahaan yang mendapatkan keuntungan besar di tanah air diwajibkan memberikan kontribusi ekonomi yang lebih signifikan, serta menyusun regulasi yang mendorong redistribusi ekonomi, seperti peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk produk yang dipasarkan di Indonesia.

"Jika Apple tidak segera merealisasikan komitmennya, bahkan memperbesar kontribusi maka pemerintah harus mempertimbangkan langkah tegas, termasuk evaluasi regulasi perdagangan dan investasi untuk perusahaan asing," ujar dia.

Menurut dia, Komisi XI DPR berkomitmen untuk terus mengawal isu ini agar kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama, bukan sekadar keuntungan bagi perusahaan global.

Ikuti Whatsapp Channel Republika