Erick-BPOM Sepakat Akselerasi Sertifikasi UMKM Binaan
Kementerian BUMN telah memiliki program jangka panjang untuk mendukung UMKM.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan komitmennya untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini disampaikan usai pertemuannya dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar di kantor BPOM, Jakarta, Selasa (26/11/2024).
"Visi Bapak Presiden Prabowo Subianto mengharapkan Indonesia menjadi negara mandiri karena kita memiliki semua yang telah diberikan oleh Allah SWT," ujar Erick.
Dalam waktu dekat, Erick dan BPOM akan terus menyelaraskan program-program untuk memastikan UMKM dapat berkontribusi lebih besar pada perekonomian nasional, sejalan dengan visi besar pemerintahan Prabowo-Gibran. Erick menilai hal ini sejalan dengan komitmen pemerintahan Prabowo yang menekankan seluruh kementerian dan lembaga harus saling mendukung dan menopang untuk memastikan visi tersebut dapat terwujud secara konkret.
Dalam pertemuan tersebut, Erick dan Taruna Ikrar berdiskusi mengenai sinergi untuk mempermudah UMKM, termasuk mempercepat sertifikasi produk pangan dan nonpangan. Erick menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antarinstansi untuk membangun ekosistem UMKM yang kuat.
"Pak Taruna Ikrar bukan orang baru buat saya, kita sering berdiskusi sebelumnya, terutama saat pandemi Covid-19. Alhamdulillah, kini kita bertemu lagi dan sepakat untuk memudahkan UMKM agar bisa tumbuh dan berkembang," ucap Erick.
Erick menjelaskan Kementerian BUMN telah memiliki program jangka panjang untuk mendukung UMKM. Salah satu langkah konkret adalah kebijakan tender di bawah Rp 15 miliar yang diwajibkan untuk melibatkan UMKM.
"Ini bukan program yang bergantung pada siapa direksinya atau menterinya, tetapi program kontinu yang sudah berjalan hampir lima tahun. Saat ini, ada sekitar 50 ribu UMKM yang masuk dalam ekosistem BUMN, dengan 90 persen di antaranya bergerak di sektor pangan. Artinya program pertama mungkin beberapa bulan ke depan kita tuntaskan bagaimana semua bisa tersertifikasi," lanjut Erick.
Ia juga menyampaikan rencana untuk memastikan seluruh UMKM mendapatkan sertifikasi, baik untuk produk pangan, kosmetik, maupun makanan olahan. Dalam peta jalan yang dirancang, program ini akan diselaraskan dengan pemberian pendanaan melalui lembaga seperti BRI, Pegadaian, dan PNM.
"PNM Mekaar, misalnya, sudah melayani 21,2 juta ibu-ibu di desa dengan pinjaman antara Rp 1-5 juta. Seluruhnya sudah terintegrasi secara digital, jadi sertifikasi juga tidak akan menjadi kendala," sambung Erick.
Erick optimistis dengan kolaborasi lintas sektor, UMKM akan menjadi pilar utama menuju kemandirian ekonomi Indonesia. Ia juga menyoroti peran bank BUMN yang mengelola 92 persen pinjaman UMKM.
"Insya Allah, kita kerja konkret dengan roadmap tiga bulan, satu tahun, hingga lima tahun ke depan. Arahan Bapak Presiden jelas: kita harus menjadi negara mandiri dengan memastikan UMKM memiliki fondasi yang kuat, mulai dari sertifikasi, pendanaan, hingga akses pasar," ucap Erick.
Erick menyampaikan upaya mendorong UMKM binaan BUMN mendapat sertifikasi BPOM merupakan komitmen Kementerian BUMN untuk meningkatkan kelas UMKM binaan BUMN. Erick mengatakan BUMN telah memiliki database UMKM-UMKM binaan dalam program Pasar Digital (PaDi) UMKM hingga PNM Mekaar yang bisa disinkronisasikan dengan program sertifikasi BPOM.
"Ini tinggal disertifikasi yang memang selama ini mungkin tidak mengerti atau mungkin juga standarnya belum qualified. Itu yang kita jaga supaya mereka bisa naik kelas," kata Erick.
Ikuti Whatsapp Channel Republika