Prabowo Setujui Tambahan Rp2 Juta untuk Guru Non-ASN dan Satu Kali Gaji untuk Guru ASN
Namun, Mendikdasmen Abdul Mu'ti tak menyebut mulai kapan kebijakan itu akan berlaku.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyebut, Presiden Prabowo Subianto menyetujui kebijakan peningkatan kesejahteraan guru dengan tambahan Rp2 juta untuk guru non-ASN dan satu kali gaji pokok untuk guru ASN. Hal itu setelah Mu'ti menemui Prabowo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).
"Nanti akan disampaikan peningkatan kesejahteraan guru. Non-ASN sebesar Rp2 juta dan peningkatan gaji guru ASN sebesar 1 kali gaji pokok yang mereka miliki," kata Mu'ti tanpa menyebutkan mulai kapan kebijakan itu berlaku.
Mu'ti mengatakan bahwa kebijakan peningkatan kesejahteraan guru berstatus ASN hanya berlaku bagi nominal gaji pokok. "Satu kali gaji pokok saja," katanya.
Abdul Mu'ti telah meminta secara langsung Presiden Prabowo Subianto untuk mengumumkan kebijakan tersebut pada agenda puncak peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2024 yang digelar di Velodrom Rawamangun, Jakarta Timur, 28 November 2024, mulai pukul 15.00 hingga 17.00 WIB. Dalam agenda tersebut, juga diundang para perwakilan guru dari berbagai daerah untuk turut hadir di agenda puncak Hari Guru Nasional 2024.
"Tadi kami sampaikan kesediaan Bapak Presiden dapat membuka dan memberikan pengarahan dalam puncak Hari Guru Nasional 2024 dengan tema 'Guru Hebat Indonesia Kuat'," katanya.
Berdasarkan kajian terbaru Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS), terungkap fakta mencengangkan tentang kesejahteraan guru honorer di Indonesia. Dari total 494 kabupaten/kota yang dianalisis, sebanyak 220 kabupaten/kota masih menggaji guru honorer di tingkat SD dengan kisaran Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta per bulan.
"Sebanyak 220 kabupaten/kota dengan gaji di bawah Rp 1 juta adalah peringatan keras bahwa sistem pendidikan kita masih jauh dari ideal," tegas Direktur Advokasi Kebijakan IDEAS Agung Pardini di Jakarta, (25/11/2024).
Agung menekankan langkah nyata dan kerja sama lintas sektor harus segera dilakukan agar kesejahteraan guru honorer tidak lagi menjadi pekerjaan rumah yang terus berlarut-larut. Pasalanya, masalah ini tidak hanya terjadi di tingkat SD.
Di madrasah, situasinya lebih parah. Sebanyak 328 dari 492 kabupaten/kota menggaji guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) di bawah Rp 1 juta. Sementara itu, 320 dari 483 kabupaten/kota menggaji guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) di bawah Rp 1 juta.
Kemudian, gaji guru honorer Madrasah Aliyah (MA) di 239 kabupaten/kota berada di kisaran gaji rendah yang sama. Sebaliknya, kondisi lebih baik ditemukan di tingkat SMA dan SMK, di mana sebagian besar guru honorer memiliki gaji rata-rata di atas Rp 2 juta. Namun, jumlah ini tetap belum cukup memenuhi kebutuhan hidup layak.
Sementara Sekretaris Great Edunesia, Mulyadi Saputra menekankan perlunya intervensi pemerintah pusat dan daerah. “Tidak cukup hanya mengandalkan Dana BOS. Pemerintah harus hadir dengan langkah konkret untuk memastikan guru honorer mendapat penghasilan yang layak," ujar Mulyadi.
Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah untuk mengambil langkah konkret guna mewujudkan kesejahteraan guru. Langkah konkret itu seperti mengupayakan kenaikan gaji guru, memberikan pelatihan, dan tunjangan, terutama bagi guru di daerah terpencil.
"Kesejahteraan guru harus menjadi prioritas, karena mereka adalah pilar utama dalam pendidikan. Kita tidak bisa memisahkan antara kesejahteraan dan kualitas pengajaran," kata Puan merespons peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2024 yang jatuh pada 25 November dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.
Dia berharap peringatan Hari Guru Nasional 2024 menjadi momentum peningkatan kualitas pendidikan di Tanah Air. Puan memandang guru merupakan garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
"Selamat Hari Guru untuk para pahlawan bangsa yang selalu menjaga nyala pelita masa depan Indonesia. Guru memiliki peran strategis dalam mewujudkan pendidikan berkualitas yang merata ke pelosok negeri," ujar Puan.
Pada kesempatan itu, Puan meminta agar HGN yang diperingati setiap tanggal 25 November itu tidak hanya sebatas sebagai ajang seremoni semata.
“HGN bukan hanya memberi ucapan selamat, melainkan juga kesempatan untuk menjadi refleksi atas tantangan dan harapan dalam dunia pendidikan,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Puan mengajak setiap pihak merenungkan kembali nilai penting guru dalam menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas bagi semua lapisan masyarakat.
“Mari kita renungkan kembali betapa pentingnya posisi guru dalam upaya menciptakan sistem pendidikan berkualitas yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat," kata Puan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika