Demonstran di London Tuntut Hentikan Pengiriman Senjata untuk Israel

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON —  Pengunjuk rasa pro-Palestina pada Kamis (28/11) melakukan aksi protes di depan kantor Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan di London, Inggris. Mereka menyerukan penghentian segera ekspor senjata ke Israel. 

Sebagai bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina, sekelompok pengunjuk rasa berkumpul di depan kantor Kemenlu Inggris, sambil membawa bendera Palestina. Mereka memblokir pintu masuk dan meneriakkan slogan yang menuntut pemerintah menghentikan pengiriman senjata ke Israel. 

Dalam aksi demo yang dikawal ketat polisi itu, para pemrotes mendesak pemerintah Inggris untuk tidak lagi terlibat dalam genosida di Jalur Gaza. Selain di Kemenlu, kelompok pro Palestina lainnya menggelar aksi serupa di depan Kementerian Bisnis dan Perdagangan Inggris guna memprotes ekspor senjata ke Israel. Setidaknya dua orang ditahan ketika kelompok pemrotes tersebut mulai melaksanakan pawai aksi protes. 

Salah seorang pengunjuk rasa, Micha, mengatakan kepada Anadolu bahwa dia menuduh pemerintah turut andil dalam pelanggaran hukum internasional di Jalur Gaza. "Kami mengatakan cukup sudah," ujarnya.

Dia menambahkan, "Kami menuntut embargo senjata total. Tidak ada lagi bisnis seperti biasa." Sementara itu,  seorang demonstran Yahudi, mengungkapkan bahwa genosida yang berlangsung dilakukan atas nama leluhurnya. Dia mengatakan bahwa satu anak dibunuh di Gaza per 10 detik.

Dia menekankan bahwa setiap senjata yang dimuat ke kapal dan pesawat harus dihentikan. "Sebagai seorang Yahudi dan keturunan penyintas Holokaus, "Saya sangat menjunjung tinggi kalimat tidak akan pernah lagi, tidak akan pernah lagi," tambahnya. 

Pada 2 September, Pemerintah Inggris mengumumkan penangguhan 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ke Israel setelah melakukan tinjauan. Pemerintah memperingatkan adanya risiko jelas bahwa ekspor senjata tertentu dari Inggris ke Israel dapat digunakan untuk melanggar hukum humaniter internasional secara serius.

Ke-30 lisensi yang ditangguhkan mencakup komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan perangkat yang mendukung penargetan di darat, tetapi tidak termasuk komponen Inggris dalam program jet tempur F-35.

Israel melancarkan perang di jalur Gaza pada Oktober 2023. Perang tersebut hingga kini menewaskan lebih dari 44.300 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta melukai lebih dari 104.000 orang.

Tahun kedua genosida di Gaza itu telah memicu kecaman internasional yang semakin meningkat, dengan pejabat dan banyak lembaga menyebut serangan dan blokade bantuan oleh Israel sebagai upaya sistematis untuk menghancurkan suatu populasi.

Selain itu, Israel menghadapi kasus genosida terpisah di Mahkamah Internasional atas perang mematikan yang dilancarkan di Gaza.

Ikuti Whatsapp Channel Republika