ICMI Harapkan Kebijakan Makan Bergizi Gratis Dorong Gerakan Ekonomi Rakyat Kecil

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) berharap bahwa seiring berjalannya kebijakan program makan bergizi gratis oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat melibatkan dan mendorong Gerakan ekonomi bagi rakyat kecil, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat kecil.

"Harapan ICMI dengan kebijakan makan bergizi gratis akan membuka akses bagi kelompok-kelompok petani, nelayan dan rakyat kecil yang selama ini sulit mendapat akses keuangan, sehingga terjadi perputaran keuangan dari kota ke desa dan ekonomi rakyat kecil juga dapat digerakan," ujar Wakil Ketua Umum ICMI, Riri Fitri Sari, dalam sambutannya pada Webinar bertajuk "Makanan Bergizi Untuk Anak Indonesia & Permasalahannya" Jumat malam (29 Nopember 2024) secara daring.

Dalam kesempatan yang sama, Riri juga mengapresiasi positif atas dimulainya program Makanan Bergizi Gratis oleh pemerintah, karena diharapkan mampu mengatasi masalah generasi "stunting (gizi buruk) dan wasting (kelebihan makanan)" yang terjadi akhir-akhir ini.

"ICMI salut atas perhatian Presiden saat menyampaikan di forum dunia tentang fenomena fakta masih ada 25 persen anak Indonesia mengalami kelaparan, dan program ini tentunya adalah upaya terbaik beliau untuk memberikan solusi atas masalah tersebut," ujar Riri.

Karenanya, ICMI ingin memastikan bahwa program tersebut terdistribusi dan sampai kepada sasaran yang tepat bagi rakyat yang benar-benar membutuhkannya, sehingga tujuan memperbaiki gizi anak-anak Indonesia dapat tercapai.

"Kita berharap, dengan suksesnya program pemerintah ini anak-anak Indonesia akan tumbuh dengan baik dan berkecukupan nutrisi dan gizinya, sehingga mereka akan mampu berprestasi dan mengabdi dengan baik bagi Indonesia kelak," kata Riri.

Dalam kesempatan itu, hadir juga Kepala Badan Gizi Naional, Dadan Hindayana, yang mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis ini adalah program yang besar yang tentu saja bentuk komitmen dari Pemerintah untuk investasi jangka Panjang dalam penyiapan sumber daya manusia.

"Tentu saja mengundang semua pihak untuk terlibat untuk bersama menyukseskan program ini, karena tidak mungkin salah satu pihak saja yang bisa mengerjakannya. Jadi mudah mudahan ini akan memberikan manfaat satu kepada peningkatan kualitas SDM Indonesia," ujar Dadan.

Selain itu menurutnya, aspek pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia adalah dampak lain yang diharapkan terjadi melalui program ini. Ia mencontohkan propinsi Jawa Barat dengan anggaran APBD hanya Rp 32 Triliun, sedangkan Badan Gizi Nasional sendiri akan mengirim ke Jawa barat sekitar Rp 40 Triliun, sehingga melebihi APBD propinsinya.

"Mudah-mudahan akan memberikan stimulus yang cukup tinggi bagi pergerakan produktifitas ekonomi dan budaya di daerah-daerah tentunya," pungkas Dadan.

Hadir juga Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudin yang menyampaikan harapannya agar dengan adanya masukan di webinar ICMI malam ini, Badan Gizi Nasional yang sudah dibentuk akan bisa mengelola kebijakan pemenuhan yang ingin dicapai dengan berbagai stakeholder bisa berjalan baik.

"DPR tentu saja akan terus mendukung secara regulasi dan pengawasannya, dan semoga yang hadir dalam diskusi malam ini juga bisa berkontribusi maksimal dalam program tersebut," tutup Hetifah.

Narasumber lainnya yang turut hadir adalah Ketua Pemberdayaan Anak dan Lansia MPP ICMI, Herawati Tarigan, Ahli Spesialis Gizi, dr. Tirta Prawita Sari, Pimpinan Ponpes Nurul Bahri Sula, Maluku Utara, Absah Arifin, Ketua Konferensi Perempuan Muslim Internasional, Hanifah Husein dan Moderator adalah Marlina Buamona, yang juga Ketua Departemen Pengembangan Organisasi dan Perlindungan Anak MPP ICMI.

ICMI akan selalu hadir untuk memberikan solusi dan kontribusi terbaik bagi bangsa Indonesia. ICMI yang berlandaskan ke-Islaman dan ke-Indonesiaan berbasis kecendekiaan akan selalu berperan aktif mendorong kebaikan untuk bangsa dan negara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika