Pramono-Rano Unggul di Pilgub Jakarta dengan Tingkat Partisipasi Pemilih Hanya 58 Persen

REPUBLIKA.CO.ID, Tingkat partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta 2024 tercatat hanya 58 persen dari total daftar pemilih tetap (DPT). KPU DKI Jakarta pun akan melakukan evaluasi dan mengkaji lebih dalam lagi untuk mengetahui secara jelas penyebab turunnya angka partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta 2024.

"Tentu kami akan lakukan evaluasi dan kajian secara komprehensif untuk mendapatkan data yang lengkap, apa yang menjadi alasan ataupun menjadi faktor penyebab dari menurunnya tingkat partisipasi di Jakarta," ujar Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Fahmi Zikrillah, Kamis (5/12/2024).

Fahmi juga menyanggah adanya klaim bahwa angka partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta 2024 ini menurun karena masih adanya wilayah yang tidak terdistribusi Formulir C6 atau surat pemberitahuan untuk mencoblos. Menurut Fahmi, pihaknya bersama jajaran penyelenggara Pilkada di tingkat kota, kecamatan hingga kelurahan sudah melakukan banyak sosialisasi secara langsung maupun melalui sosial media. Pihaknya juga dibantu oleh media melalui pemberitaan terkait tahapan-tahapan Pilkada.

"Saya kira C pemberitahuan itu sifatnya hanya memberitahukan saja. Jadi saya kira tidak ada pengaruh atau tidak menjadi penyebab C pemberitahuan terdistribusikan menjadi alasan tingkat partisipasi menjadi rendah," kata Fahmi.

Di sisi lain, Fahmi mengakui pihaknya sudah melakukan rekapitulasi di setiap kecamatan, kota dan kabupaten terkait Formulir C6 yang tidak terdistribusikan. "Saya kira tidak ada korelasinya (dengan tingkat partisipasi pemilih yang rendah)," ujar Fahmi.

Namun, kata dia, pada prinsipnya seluruh masyarakat Jakarta yang sudah terdaftar pada DPT tetap bisa menggunakan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) masing-masing meskipun tidak mendapatkan surat pemberitahuan. 

"Ibarat kita nonton konser, C pemberitahuan itu bukan tiket masuk. Jadi walaupun tidak memiliki C pemberitahuan, warga Jakarta yang sudah terdaftar di dalam DPT tetap tidak kehilangan hak pilihnya," katanya.

KPUD Jakarta telah rampung melakukan rekapitulasi di tingkat kota dan kabupaten secara berjenjang usai melakukan rekapitulasi di 44 kecamatan. Calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada DKI 2024 nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno dinyatakan menang dalam rekapitulasi perhitungan suara berjenjang tingkat kota/kabupaten di DKI Jakarta. 

Hingga Rabu (4/12/2024) malam, seluruh KPU kota dan kabupaten di Jakarta sudah mengesahkan rapat pleno mereka dan akan dilanjutkan di tingkat provinsi. Dari seluruh hasil rekapitulasi yang dilakukan di tingkat kota dan kabupaten, pasangan nomor urut 3 Pramono-Rano meraih kemenangan.

Hasil pleno yang dilakukan oleh KPU Jakarta Pusat di Hotel Merlyn Jakarta, memperlihatkan pasangan Pramono-Rano unggul dengan 220.372 suara. Sementara pasangan RK-Suswono atau RIDO mendapat 152.235 suara dan pasangan Dharma-Kun 44.865 suara.

Keunggulan pasangan dengan jargon "Jakarta Menyala" itu juga diperlihatkan di Hotel Grandhika Kebayoran yang dilaksanakan oleh KPU Jakarta Selatan dengan angka 491.017 suara. Sedangkan RIDO di posisi kedua dengan 375.391 suara dan Dharma-Kun dengan 90.294 suara.

Sementara, dari KPU Jakarta Timur yang merekap hasil di Best Western juga dimenangkan oleh Pramono-Rano dengan 635.170 suara dari 1.425.835 pemilih. Sementara pasangan RIDO memperoleh suara 535.613 dan pasangan Dharma-Kun 136.935 suara.

Suara 50 persen lebih juga terlihat dari KPU Kepulauan Seribu yang mencatatkan 7.456 suara untuk pasangan nomor 3 dari 15.161 pemilih. Pasangan yang diusung oleh KIM Plus memperoleh suara 6.578 suara, sedang pasangan independen memperoleh 653 suara.

Angka perolehan ratusan ribu untuk Mas Pram dan Bang Doel, juga ditunjukkan dari hasil pleno KPU Jakarta Barat dengan mendapat 500.738 suara, pasangan RIDO mendapat 386.880 suara dan pasangan Dharma-Kun memperoleh 109.457 suara.

Di Jakarta Utara, Pram-Doel mencatatkan selisih besar dengan pasangan lainnya, dengan 328.486 suara, sedangkan pasangan nomor 1 memperoleh 261.463 suara dan nomor urut 2, sebanyak 77.026 suara.

Angka-angka tersebut, jika ditotal secara keseluruhan mencapai 2.183.239 suara untuk pasangan Pramono-Rano. Dalam artian, angka itu sama dengan jumlah yang belakangan disebut oleh Cak Lontong sebagai Ketua Tim Pemenangan Pramono-Rano.

Tim Pemenangan Pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mendesak KPU DKI Jakarta melakukan pemungutan suara ulang di TPS yang partisipasi pemilihnya rendah. Sekretaris Tim Pemenangan RIDO, Basri Baco dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (4/12/2024), mengatakan, rendahnya partisipasi pemilih dalam Pilkada disebabkan oleh berbagai faktor.

Dia menyoroti masih ada warga yang telah meninggal, namun masuk dalam DPT. Kemudian banyak warga yang tidak menerima surat undangan untuk memilih di TPS.

"Ketiga, ini karena minimnya sosialisasi terkait hak-hak warga untuk bisa memilih calon pemimpinnya menggunakan KTP Elektronik. Jadi, ini merupakan kegagalan KPU DKI Jakarta dalam melaksanakan Pilkada Jakarta," ujarnya.

Basri Baco mengatakan, rendahnya partisipasi masyarakat membuat legitimasi hasil Pilkada ini cenderung kecil. Hal ini dibuktikan dengan tingkat partisipasi di beberapa TPS yang rendah hingga di bawah 25 persen.

Seperti di TPS 023 Petojo Selatan, Gambir, tingkat partisipasi pemilih hanya 15,7 persen. "Kemudian TPS 016 Semper Barat dan TPS 138 Penjaringan tingkat partisipasinya masing-masing 21,33 persen," kata Basri Baco.

Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta itu mendesak KPU DKI untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pilkada Jakarta yang partisipasi pemilihnya rendah. Bentuk tanggung jawabnya dengan menggelar PSU di TPS yang memiliki tingkat partisipasi rendah.

"Lakukan PSU di TPS yang partisipasinya rendah, ini merupakan bentuk tanggung jawab KPU terhadap hak demokrasi warga Jakarta. PSU dilakukan di TPS yang ada warga melaporkan kepada Bawaslu dan TPS yang partisipasinya di bawah 40 persen," katanya.

Secara total, lanjut dia, tingkat partisipasi pemilih di Jakarta hanya 57 persen dan angka ini terendah sepanjang sejarah Pemilu. Pada Pilpres 14 Februari 2024, tingkat partisipasinya justru tinggi hingga 80 persen lebih.

"Kalau dilakukan PSU, maka KPU harus berusaha agar masyarakat antusias memberikan hak pilih mereka di TPS sehingga tingkat partisipasi pemilih bisa meningkat," kata dia.

Tim Pemenangan RIDO berencana melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika Pilkada DKI Jakarta 2024 berakhir di satu putaran. Mereka meyakini pasangan calon nomor urut 03, Pramono Anung-Rano Karno tidak mendapatkan suara 50 persen lebih.

"Hasil real count internal, 100 persen Pilkada DKI Jakarta dua putaran. Jika satu putaran, bakal layangkan gugatan ke MK," katanya.

Pengamat politik Adi Prayitno berpendapat angka partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta 2024 merupakan partisipasi yang sangat rendah. Menurut dia, ada beberapa hal yang menyebabkan partisipasi pemilih di pilkada Jakarta sangat rendah di antaranya jenuh karena baru saja memilih presiden, wakil presiden dan anggota DPR beberapa bulan lalu.

Selain itu, masa kampanye Pilkada Jakarta tidak cukup untuk para kandidat gubernur dan wakil gubernur meyakinkan masyarakat. Selanjutnya ada kemungkinan pemilih di Jakarta merasa kecewa karena masalah fundamental di Jakarta tidak kunjung tuntas meski kota besar tersebut sudah berulang kali berganti pemimpin.

"Silih berganti gubernur. Tapi, persoalan krusial seperti banjir dan macet termasuk soal akses terhadap pekerjaan belum tuntas," kata Adi.

Tidak hanya itu, Adi menyoroti kinerja penyelenggara Pilkada di Jakarta. Dia menilai mereka kurang maksimal dalam bekerja, termasuk menyosialisasikan pelaksanaan pilkada.

"Penyelenggara kurang maksimal melakukan sosialisasi terkait pilkada. Padahal anggarannya besar. Jika pun ada sosialisasi, paling bentuknya cuma seminar-seminar di kampus atau di hotel," katanya.

Buntutnya, partisipasi pilkada Jakarta jadi yang terendah. Berdasarkan data ada puluhan TPS di Jakarta dengan tingkat partisipasi pemilih tidak sampai 35 persen.

Bahkan, TPS dengan jumlah DPT sebanyak 586 orang seperti di TPS 023 Petojo Selatan hanya didatangi 93 pemilih. Artinya, hanya 15,87 persen pemilik hak suara datang mencoblos. Serta masih banyak TPS lain di Jakarta dengan partisipasi pemilih yang sangat rendah.

Sehingga, kata dia, tidak heran bila kini muncul anggapan legitimasi pemenang Pilkada Jakarta berkurang dan dipertanyakan.

"Iya, secara teori legitimasi politik berkurang jika yang datang ke TPS rendah. Demokrasi itu kuncinya di legitimasi rakyat," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika