Otoritas Inggris Akui Jusuf Kalla Ketua PMI, Bukan Agung Laksono

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Inggris mengakui Jusuf Kalla sebagai ketua Palang Merah Indonesia (PMI) di tengah klaim politikus Partai Golkar Agung Laksono yang juga mengeklaim sebagai ketua organisasi Kesehatan itu.

Pengakuan tersebut secara tersirat disampaikan Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey lewat ucapan selamatnya ke JK.  Jermey mengucapkan selamat ke JK sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) periode 2024-2029.

"Terpilihnya kembali secara aklamasi membuktikan kepemimpinan JK dalam salah satu organisasi kemanusiaan terpenting di Indonesia sekaligus komitmennya untuk melayani masyarakat yang membutuhkan," kata Jermey, menurut isi surat Dubes Inggris itu kepada JK di Jakarta, Kamis.

Menurut Jermey, PMI di bawah kepemimpinan JK telah menunjukkan komitmen yang luar biasa untuk mengatasi tantangan kritis selama lima tahun terakhir. Mulai dari penanganan pandemi Covid-19, bantuan darurat untuk daerah terdampak bencana, hingga dukungan inisiatif iklim serta bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Hal itu sejalan dengan prioritas yang diumumkan Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer seusai pertemuan keduanya di London pada November lalu.

Prioritas itu juga mencakup perluasan kerja sama kesehatan untuk memerangi penyakit menular seperti COVID-19, mengatasi krisis iklim dan alam, memajukan manajemen risiko bencana serta menangani situasi kemanusiaan yang mendesak di Gaza dan Ukraina.

Dalam surat tersebut, Dubes Inggris menyampaikan harapan untuk dapat bekerja sama dengan JK dan PMI dalam memperkenalkan berbagai inisiatif yang memperkuat sektor-sektor yang menjadi kepentingan bersama dalam kerangka Kemitraan Strategis baru.

"Bersama kita dapat menjadikan hubungan Indonesia-Inggris untuk 75 tahun ke depan lebih sejahtera, aman dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat kedua negara.

"Sekali lagi, selamat atas terpilihnya kembali JK. Semoga sukses dalam melanjutkan kepemimpinan PMI," katanya.

Pengakuan pemerintah

Sementara itu, hasil Musyawarah Nasional Palang Merah Indonesia (Munas PMI) 2024 diklaim mendapat dukungan dari pemerintah. PMI Pusat dalam siaran pers resmi yang diterima Kamis (12/12/2024) menegaskan, meskipun ada yang menyelenggarakan munas tandingan, namun forum tertinggi yang kembali menunjuk mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sebagai ketua umum sudah mendapatkan legitimasi.

Hal tersebut, dikatakan dengan hadirnya sejumlah menteri dari kabinet Presiden Prabowo Subianto yang datang, bahkan membuka gelaran Munas PMI ke-22 di Jakarta, Ahad (8/12/224) dan Senin (9/12/2024).

Beberapa menteri yang hadir seperti Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, dan Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno. “Bahkan Menko PMK Pratikno menyampaikan bahwa selama ini banyak terbantu oleh kiprah PMI,” begitu dalam siaran pers resmi PMI yang disampaikan kepada Republika, Kamis (12/12/2024).

Dalam siaran pers tersebut, PMI menyampaikan, pengakuan Menko Pratikno tentang peran PMI yang selama ini turut membantu pemerintah dalam program-progam pelayanan sosial masyarakat.

Pun Menko Muhaimin Iskandar dikatakan harapannya kepada PMI memperkuat sinerjisitas dengan pemerintah untuk ketahanan masyarakat. Dan meminta PMI untuk terus terlibat dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Pun Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang turut datang ke gelaran Munas PMI menyampaikan harapan serupa.

“Harapannya PMI untuk dapat lebih berperan dalam mendorong peningkatan derajat kesehatan bangsa, dengan penyediaan darah yang aman untuk memenuhi kebutuhan darah nasional dan penanganan krisis dan KLB Kesehatan,” begitu kata Budi Gunadi.

Agung Laksono akan melaporkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

"Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham, kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan AD/ART pada forum tertinggi (Munas) PMI," katanya di Jakarta, Senin.

Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Umum PMI Jusuf Kalla yang terpilih secara aklamasi pada Minggu (8/12), yang menyatakan akan melaporkan pihak Agung Laksono ke polisi karena dianggap menyelenggarakan Munas PMI ilegal.

"Ya kalau laporan ke kepolisian siapa saja bisa. Jadi, masalah itu ya terserah masing-masing saja, karena ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi," ujar dia.

Agung juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20 persen suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada AD/ART, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir.

Ikuti Whatsapp Channel Republika