Rosan: Peningkatan Peran Pelaku UMKM Disablitas Termasuk Prioritas Pemerintah
Sudah ada 579 kesepakatan kemitraan antara pelaku usaha besar dan UMKM.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani mengatakan pemerintah siap meningkatkan peran pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) disabilitas. Rosan menyampaikan hal ini saat membuka acara Forum Kemitraan Investasi 2024 di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (12/12/2024).
Tentunya apa yang dicanangkan demi pemerataan dan peningkatan ekonomi. Semua kalangan pelaku usaha dilibatkan. Salah satu fokus pemerintah, mengatur hal itu.
"Meningkatkan peran dari UMKM disabilitas itu menjadi prioritas kami ke depannya. Kita akan memberikan kesempatan dan prioritas yang sama untuk mereka bisa berusaha, untuk mereka bisa ikut berkontribusi di dalam perkembangan perekonomian di daerahnya masing-masing," kata Rosan.
Pemerintah membuka kesempatan berusaha bagi pelaku UMKM disabilitas tersebut. Rosan mengakui selama ini seperti belum menjadi fokus. Sehingga tidak selalu terlihat peran mereka.
"Kita sudah sampaikan, kita sudah rapatkan bahwa UMKM disabilitas kita akan dorong dan akan porsi lebih besar lagi, dalam rangka kemitraan ke depannya yang akan kita canangkan," ujar Menteri Investasi dan Hilirisasi ini.
Pemerintah membuka lebar pintu investasi. Ia berpesan kepada para calon investor. Siapapun yang mau menanamkan modal di Indonesia, jangan hanya memperhatikan kemitraan berdagang, tapi juga peningkatan sumber daya manusinya.
"Kami meyakini kalau Indonesia ini ingin mempunyai suatu pertumbuhan yang berkualitas dan berkesenambungan, manusianya juga harus ikut tumbuh dan berkembang," ujar Rosan.
Sasaran pengembangan SDM pelaku UMKM mengacu ke semua pihak, termasuk teman-teman disabilitas. Rosan mengapresiasi 100 pelaku usaha disabilitas yang hadir langsung di forum ini.
Mereka berasal dari berbagai tempat. Ada yang dari Pusat Rehabilitas Kementerian Pertahanan, lalu Perkumpulan Pengusaha Disabilitas Indonesia, Rumah Aspirasi Tunanetra, serta Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia.
Rosan menerangkan, secara keseluruhan, sekitar dua bulan kabinet merah putih bertugas, sudah ada 579 kesepakatan kemitraan antara pelaku usaha besar dan UMKM di seluruh Indonesia. Nilai kesepakatan tersebut menyentuh angka Rp 3,9 triliun, melibatkan di antaranya 158 pengusaha besar, dan 389 UMKM. Harapanya bisa terus meningkat.
Ratusan pelaku usaha disabilitas hadir mengikuti acara tersebut. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Riyatno menyampaikan hal itu saat membacakan laporan penyelenggaran kegiatan ini.
Riyatno merincikan, lebih dari 500 orang hadir secara fisik di lokasi. Itu terdiri dari 200 pelaku usaha besar dan asosiasi, 300 pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan asosiasi, 38 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi, enam DPMPTSP Kabupaten/Kota.
"Kami juga melibatkan 100 orang pelaku usaha disabilitas," kata Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
Para pelaku usaha disabilitas tersebut berasal dari berbagai tempat. Ada yang dari Pusat Rehabilitas Kementerian Pertahanan, lalu Perkumpulan Pengusaha Disabilitas Indonesia, Rumah Aspirasi Tunanetra, serta Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia.
Lalu sekitar 500 peserta lainnya, hadir secara virtual. Lewat forum ini, jelas Riyatno, dapat mendorong pemertaan ekonomi melalui kolaborasi atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan juga menguntungkan, antara usaha besar dan UMKM.
"Kami mengharapkan bapak menteri berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka Forum Kemitraan Investasi Tahun 2024," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika