Presiden Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD, Ini Kata Petinggi PDIP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menginginkan rakyat tetap memegang kedaulatan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan cara memilih langsung. Hal tersebut dikatakan Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif PDIP Deddy Sitorus saat merespons usulan Presiden RI Prabowo Subianto yang menginginkan kepala daerah dipilih oleh DPRD.

"Soal pemilu dipilih DPRD, saya kira kami di PDI Perjuangan tidak akan terburu-buru. Yang pasti kami menganut prinsip kedaulatan rakyat adalah prinsip utama dalam pemilu, vox populi vox dei, suara rakyat suara Tuhan. Dan kedaulatan rakyat itu diejawantahkan melalui pemilu langsung," kata Deddy dalam konferensi pers di Gedung DPP PDIP, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Deddy turut menanggapi usulan kepala daerah dipilih DPRD karena mahalnya ongkos politik. Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena hilangnya moral, etika, dan keserakahan yang ingin melangkahi peraturan dan perundang-undangan.

"Itu yang membuat biaya mahal. Jadi, jangan hanya menyalahkan rakyat biaya mahal. Karena yang menaburkan uang itu kan memang dari elite politik sendiri, kan, gitu. Partai-partai membangun basis dukungan di bawah pasti tidak perlu uang besar-besar, kan begitu logikanya. Tetapi kalau mau main jalan pintas, mau tidak mau pasti main uang besar," ujar Deddy.

Walau begitu, Deddy menyebut PDIP akan menguji apakah memang usulan dari Prabowo itu betul-betul bisa dilaksanakan atau tidak. "Tetapi pada prinsipnya, kami tetap ingin pemilu langsung dan kedaulatan di tangan rakyat. One man, one vote," ucap Deddy.

Soal bagaimana menurunkan biaya pilkada yang masih sangat mahal, Deddy merasa terdapat cara guna melakukan intervensi. "Pertanyaannya sekarang sebenarnya, seberapa jauh pemerintah betul-betul ingin membuat pilkada itu tidak ugal-ugalan seperti pemilu-pemilu yang terakhir itu. Kalau partai itu membumi, mengakar, enggak akan ada pemilihan umum yang berbiaya mahal. Tetapi kalau partai-partai tidak mengakar kepada rakyat, tentu akan berusaha mencari jalan pintas untuk memenangkan kontestasi pemilu," ucap Deddy.

Deddy juga menyebut PDIP secara resmi akan menyampaikan pandangannya seusai ada usulan revisi Undang-Undang Pilkada. Sebab PDIP akan melakukan kajian secara lebih mendalam soal usulan Prabowo itu.

"Tetapi bahkan kita sendiri sedang melakukan kajian terhadap pilkada asimetris, di mana daerah-daerah yang memang dengan seluruh indikator-indikatornya siap melaksanakan pemilu langsung. Misalnya, itu kan ada berbagai kajian, teori yang bisa dipakai untuk menentukan itu," ucap Deddy.

Atas dasar itulah, Deddy memandang usulan Prabowo masih panjang untuk tercapai. Dia juga meminta pihak yang berkepentingan tidak buru-buru mengambil kedaulatan rakyat. "Serahkan itu kepada rakyat secara bijak. Yang perlu bijak itu partai politik dalam kontestasi, supaya jangan main jalan pintas dengan money politic," ucap Deddy.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto melempar wacana kepala daerah seperti gubernur hingga bupati dan wali kota kembali dipilih oleh DPRD. Prabowo menilai, sebagaimana yang diterapkan di negara lain, sistem itu dinilai lebih efisien dan tak menelan banyak biaya.

"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati," kata Prabowo di pidatonya di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul, Kamis (12/12/2024) malam WIB.

Ikuti Whatsapp Channel Republika