PKS Setuju Usulan Prabowo, Evaluasi Pilkada Berbiaya Tinggi
Politik uang masih menjadi masalah signifikan dalam pilkada.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengaku setuju dengan Presiden Prabowo Subianto yang baru-baru ini menyampaikan perlunya evaluasi terhadap sistem penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada). Prabowo menyoroti sejumlah isu, salah satunya tingginya biaya pelaksanaan pilkada.
"Saya setuju, sepertinya kita memang perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem Pilkada Serentak. Evaluasi ini merupakan langkah penting untuk memperbaiki kelemahan yang ada," kata Habib Aboe dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (14/12/2024).
Sejalan dengan Prabowo, perihal anggaran pilkada juga menjadi sorotan Habib Aboe. Dia tak menampik bahwa pilkada serentak memakan anggaran negara yang sangat besar, yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Di sisi lain, Habib Aboe menyatakan, politik uang masih menjadi masalah signifikan dalam pilkada. Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut mengaku menerima banyak laporan soal politik uang dari masyarakat
Menurut dia, praktik politik uang merusak esensi demokrasi karena menggeser fokus dari kualitas kandidat ke kekuatan finansial mereka. "Rendahnya partisipasi pemilih di beberapa daerah menunjukkan bahwa sistem saat ini belum mampu menarik minat seluruh masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam demokrasi," ujar anggota Komisi III DPR tersebut.
Untuk itu, Habib Aboe berpendapat evaluasi pilkada harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, masyarakat sipil, dan partai politik. Dia pun berharap hasil evaluasi nantinya dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan yang lebih baik di masa depan.
Dalam acara HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam WIB, Presiden Prabowo sempat mengusulkan reformasi sistem pemilu untuk menekan tingginya biaya politik dalam pilkada. Prabowo menilai sistem yang lebih hemat dapat meringankan beban calon kepala daerah dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika