Di Acara Pemuda Katolik, Gibran Mengaku Dikeluarkan dari PDIP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyinggung soal pemecatan dirinya sebagai kader PDIP dalam acara pelantikan pengurus baru Pemuda Katolik di Gedung Konferensi Wali Gereja (KWI), Jakarta Pusat, Selasa (17/12/2024) malam WIB. Walaupun demikian, Gibran tidak menggunakan kata "dipecat", tetapi "dikeluarkan" dari partai.

"Selamat kepada ketua dan jajarannya yang baru saja dilantik malam ini. Jadi, sebenarnya Mas Gusma ini senasib dengan saya, baru saja dikeluarkan dari partai," kata Gibran saat memberikan sambutan pada acara pelantikan Pengurus Pusat Pemuda Katolik.

Gusma yang disebut Gibran merujuk pada Ketua Umum PP Pemuda Katolik Periode 2024–2027 Stefanus Asat Gusma. Gibran dan Gusma pun sama-sama mantan kader PDIP yang saat ini tak lagi menjadi bagian dari partai.

Gusma pada Januari 2024 mengumumkan pengunduran dirinya sebagai bagian dari kepengurusan dan kader PDIP. Pasalnya, ia saat itu memilih untuk mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

Sementara itu, Gibran dipecat dari PDIP terhitung sejak tanggal 14 Desember 2024 sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan pemecatan sebagai kader PDIP yang diteken Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto.

PDIP dalam SK pemecatan terpisah juga memecat Joko Widodo (Jokowi) dan Muhammad Bobby Afif Nasution sebagai kader PDIP. Joko Widodo bergabung menjadi kader PDIP pada 2014, sementara Gibran pada 2019, dan Bobby pada 2020.

Terhadap SK pemecatannya dari keanggotaan PDIP, Gibran menyebut dia menghormati keputusan partai. "Kami menghargai dan menghormati keputusan partai," kata Wapres Gibran saat ditemui setelah melepas keberangkatan Presiden RI Prabowo Subianto ke Mesir di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa siang WIB.

Dalam pidatonya, Wapres Gibran menyampaikan bahwa Presiden Prabowo senantiasa mengajak seluruh lapisan masyarakat, termasuk para pemuda di dalamnya untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh sebab itu, ia meminta Pemuda Katolik agar mengawal arahan tersebut, dengan membantu mewujudkan kehidupan yang harmonis di tengah masyarakat.

"Saya mengajak seluruh jajaran Pemuda Katolik untuk mengawal bersama arahan dari Pak Presiden Prabowo Subianto, jaga bersama persatuan dan kesatuan kita," ujar Gibran.

Terkait hal tersebut, Wapres pun mengingatkan pesan Paus Fransiskus saat berkunjung ke Indonesia pada September lalu, agar masyarakat Indonesia terus tumbuh dalam keimanan, persaudaraan, dan kasih sayang.

"Indonesia adalah negara yang dianugerahi keberagaman. Beragam suku, beragam bahasa, beragam budaya, di mana perbedaan itu adalah kekuatan kita, perbedaan itu adalah warna-warni indah kita. Bhinneka Tunggal Ika adalah warisan luhur para pendiri bangsa yang harus terus kita rawat, jaga, dan berkuat bersama," ucap Gibran.

Lebih lanjut, Gibran menegaskan, Presiden Prabowo juga memiliki komitmen tinggi untuk melibatkan kaum muda dalam pembangunan. Sehingga, ia mengharapkan para anggota Pemuda Katolik agar berkontribusi positif dan menjadi aktor utama dalam pembangunan, khususnya di daerahnya masing-masing.

"Saya juga berharap pemuda Katolik dapat terus berinovasi untuk menjadi motor penggerak, termasuk tadi sudah disebutkan Pak Ketua [PP Pemuda Katolik], pembangunan pemuda di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar)," kata mantan wali kota Solo tersebut.

Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Hanteru Sitorus angkat bicara soal molornya pengumuman pemecatan terhadap Jokowi dan keluarganya. PDIP mengeklaim, keputusan itu baru dibacakan saat ini, dilakukan demi menjaga nama baik presiden.

Deddy mengamati setelah PDIP mengumumkan pemecatan terhadap Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution, masyarakat malah bertanya-tanya kenapa baru diumumkan sekarang.

"Menjawab itu, saya menyatakan kita memiliki nilai etik dan moralitas politik untuk menjaga martabat Jokowi sebagai presiden yang harus dihormati semasa menjabat," kata Deddy kepada wartawan di Jakarta, Senin (16/12/2024).

Setelah Pilpres dan Pileg 2024, Deddy menyebut, PDIP ingin fokus dan konsentrasi untuk menghadapi Pilkada sebagai agenda politik nasional. Setelah pemilukada selesai, PDIP baru punya waktu untuk mengumpulkan pimpinan Partai dari seluruh provinsi untuk mengevaluasi kader-kader yang melakukan pelanggaran aturan partai.

"Jadi proses ini bukan khusus hanya soal Jokowi dan keluarga tetapi kader-kader di seluruh Indonesia," ujar Deddy.

Ikuti Whatsapp Channel Republika