Penjelasan Dishub Soal Penghapusan Rute Transjakarta Jika MRT Fase 2A Beroperasi
Pengarahan ulang itu dilakukan agar layanan lebih efesien dan terintegrasi.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta Syafrin Liputo membantah kabar terkait rencana penghapusan layanan Transjakarta setelah pembangunan MRT Fase 2A selesai. Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) tidak akan menghilangkan layanan Transjakarta ketika MRT Fase 2A telah beroperasi.
“Ketika MRT Fase 2A selesai dan beroperasi penuh dari Lebak Bulus hingga Kota, layanan Transjakarta yang berhimpitan 100 persen dengan jalur MRT, seperti Koridor 1 Blok M-Kota, akan di-reroute. Ini tidak berarti layanan dihentikan, tetapi diarahkan ulang agar lebih optimal,” kaya Syafrin melalui keterangannya, Sabtu (21/12/2024).
Menurut Syafrin, pembangunan MRT Fase 2A ditargetkan akan sepenuhnya rampung pada 2029. Ketika jalur MRT hingga Kota itu beroperasi, akan ada penyesuaian rute atau rerouting untuk memastikan efisiensi dan integrasi layanan transportasi publik.
Hal itu dilakukan karena Jakarta memiliki rencana induk transportasi yang mengedepankan efisiensi pengelolaan subsidi, termasuk dana public service obligation (PSO).
Ia menilai, layanan Transjakarta akan tetap berperan sebagai penghubung atau feeder untuk angkutan rel, termasuk MRT dan LRT. Hal itu dilakukan sesuai dengan kebijakan Pemprov Jakarta yang menjadikan transportasi berbasis rel sebagai tulang punggung sistem transportasi massal.
“Prinsipnya, Transjakarta akan menjadi pelengkap untuk transportasi rel, bukan digantikan," kata dia.
Ia mencontohkan, layanan Transjakarta di Bundaran HI tidak akan dihilangkan. Rute Transjakarta akan tetap termanfaatkan dengan pola integrasi, seperti dari Semanggi, Kebon Sirih, hingga Tanah Abang, untuk mendukung konektivitas transportasi publik
Tarif MRT Dievaluasi
Sementara itu, mengenai tarif MRT yang dianggap mahal oleh sebagian masyarakat, Syafrin menyebutkan bahwa evaluasi tarif akan dilakukan secara menyeluruh. Hal itu dilakukan untuk memastikan keterjangkauan tanpa mengorbankan kualitas layanan.
“Kami akan melakukan penyesuaian tarif agar tetap terjangkau dan mendukung integrasi transportasi massal di Jakarta,” ujar Syafrin.
Menurut dia, penyesuaian ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menghadirkan sistem transportasi publik yang efisien, terintegrasi, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dengan langkah ini, Pemprov Jakarta berharap masyarakat dapat terus mendukung pengembangan transportasi publik yang modern, efisien, dan terintegrasi demi kemajuan kota dan kenyamanan warganya.
“Kami pastikan tidak ada fasilitas yang menjadi mubazir. Semua rute dan halte akan tetap dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung mobilitas warga Jakarta,” kata dia.