Prabowo Geram Vonis Koruptor Rendah, Minta Jaksa Agung Banding

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI Prabowo Subianto menyentil vonis rendah terhadap kasus korupsi yang merugikan negara ratusan triliun. Dia menilai, vonis rendah itu melukai rasa keadilan di masyarakat dan mengimbau para hakim untuk berbenah. Meski tidak menyebut nama, namun pesan itu seperti mengarah ke Harvey Moeis yang divonis 6,5 tahun dengan kerugian negara Rp 300 triliun.

"Kalau sudah jelas menyebabkan kerugian, terutama hakim-hakim, vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo enggak ngerti hukum lagi, tetapi rakyat itu mengerti, rakyat di pinggir jalan ngerti, rampok ratusan triliun, vonisnya kok sekian tahun," ujar Prabowo di Gedung Bappenas, Jakarta Pusat, Senin (30/12/2024).

"Jaksa Agung (ST Burhanuddin)! Naik banding tidak kau? Naik banding ya? Vonisnya ya 50 tahun gitu kira-kira ya," kata Prabowo memberi perintah saat berpidato di Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025.

Prabowo pun mengimbau Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto agar mengawasi potensi pemberian fasilitas di luar kewajaran kepada pelanggar hukum tersebut di penjara. "Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, punya TV, tolong menteri pemasyarakatan, ya!"

Prabowo mengatakan para pejabat pemerintahan dan aparat harus berbenah diri dan menyadari kesalahan yang ada selama ini. "Rakyat kita itu bukan rakyat yang bisa dibohongi terus. Sudah jelas kerugian ratusan triliun vonisnya segitu. Ini melukai rasa keadilan. Ada yang curi ayam dihukum berat. Dipukuli," ujar Prabowo geram.

Dia pun menegaskan di bawah kepemimpinannya, Indonesia harus memiliki pemerintahan yang bersih, di mana tidak ada kebocoran, mark up, dan tindakan merugikan negara lainnya. Prabowo berjanji ingin menghilangkan kerugian negara.

"Seluruh aparat, eselon, budaya markup, budaya penggelembungan anggaran itu adalah korupsi. Itu adalah merampok uang rakyat. Kalau bikin proyek yang nilainya 100 juta ya 100 juta. Jangan dibilang 150 juta. Budaya ini harus kita hilangkan," ujar Prabowo.

Dia juga optimistis, dengan pemerintahan yang bersih dan penegakan hukum yang baik, dampaknya akan positif ke penghasilan negara yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan negara. "Insya Allah dengan kita kelola baik, penghasilan untuk negara akan baik," kata Prabowo.

Dalam acara yang dihadiri sejumlah gubernur, bupati, dan wali kota tersebut, Prabowo juga meminta para pemimpin daerah turut menyaksikan pidatonya. Tujuannya agar semua unsur pemerintah pusat dan daerah bisa bersama-sama bekerja dan memprioritaskan kepentingan rakyat.

"Ini juga para gubernur, para bupati yang ikut rapat ini melalui vicon (video conference), para menteri dan saya mohon juga jiwa besar dan kesabaran mungkin ada beberapa yang harus kita dahulukan tapi ujungnya nanti gubernur/bupati yang akan rasakan," jelas Prabowo.

Dia optimistis, program makan bergizi gratis yang dimulai 2 Januari 2025, bisa memberi multiplier effect bagi perekonomian daerah. "Contoh dana desa sekarang Rp 1 miliar per tahun, dengan program makan bergizi gratis itu nanti uang yang beredar akan naik 5, 6, 7 kali. Kita akan tambah, tapi melalui mekanisme yang harus sampai ke sasaran," ucap Prabowo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika